Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

SIMBEMO, Sebuah Inovasi dari BPKP Kepri
19 Juni 2017 07:12:34 / kepri / dibaca: 477 kali / Kat: SIMDA

Tanjung Balai Karimun (14/06) – Tim Proyek Perubahan Diklat PIM I 2017 dari Pusat Informasi Pengawasan BPKP  dan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau mengembangkan aplikasi SIMBEMO – Sistem Informasi Monitoring Belanja Modal dalam rangka meningkatkan kualitas monitoring Belanja Modal. Kabupaten Karimun menjadi pilot project aplikasi SIMBEMO, dengan menyelenggarakan acara sosialisasi dan simulasi aplikasi SIMBEMO di Ruang Rapat Bupati Karimun.

Sosialisasi dan simulasi aplikasi SIMBEMO dihadiri oleh Tim Proyek Perubahan Diklat PIM I 2017 dari BPKP Kepri, Sekretaris Daerah Muhd. Firmansyah, Inspektur Daerah Kabupaten Karimun Dedi Hardiman, beserta Kepala dan Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Inspektur Daerah Kabupaten Karimun Dedi Hardiman mengawali sambutannya dengan mengapresiasi inovasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan efektivitas Pengendalian Internal, khususnya dalam realisasi Belanja Modal yang bernilai signifikan. “Pengendalian internal yang memadai merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia”, ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Muhd. Firmansyah menyampaikan bahwa peserta dari kegiatan Sosialiasi dan Simulasi SIMBEMO ini adalah empat Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Anggaran Belanja Modal yang besar.“Dengan SIMBEMO, kita dapat memaparkan apa yang telah direncanakan dan sejauh mana realisasinya secara transparan kepada publikserta diharapkan, SIMBEMO dapat diintegrasikan dengan e-planning dengan SIMDA Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan SIMDA Keuangan”, imbuhnya..

Tim Proyek Perubahan Diklat PIM I 2017 Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya menyampaikan latar belakang pengembangan dan substansi aplikasi SIMBEMO yang digagas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Panijo. Latar belakang tersebut, diantaranya Belanja Modal Pemerintah Daerah memiliki porsi yang besar dalam APBD, lebih kurang 20%. Dengan nilai yang sebesar itu, tingkat keterjadian korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa pun semakin besar. Sebesar 44% kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kasus Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan kasus korupsi berupa kasus dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang ditangani oleh BPKP adalah sebesar 43%. Di samping itu, Opini WTP belum diraih oleh dua Pemda di Provinsi Kepulauan Riau karena masih terdapat permasalahan pada Aset Tetap.

SIMBEMO digagas oleh Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulaian Riau karena berbagai permasalahan Belanja Modal tersebut, mulai dari penganggaran, proses Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pelaporan Aset Tetap. Namun,belum ada sistem monitoring Belanja Modal yang secara komprehensif menampung informasi di atas dan memberikan early warning system hingga saat ini,.

Simulasi SIMBEMO dalam bentuk User Acceptance Test yang bertujuan untuk mengembangkan dokumen yang dihasilkan dan SIMBEMO dapat memenuhi kebutuhan user di Pemerintah Kabupaten Karimun. Langkah operasional SIMBEMO adalah simulasi admin OPD dan PPK dalam proses input data penganggaran dan data kontrak/SPK sampai dengan input data realisasi fisik dan realisasi keuangan dari tiap rekening Belanja Modal. Deviasi antara rencana dan realisasi dalam pembangunan fisik/penyelesaian pekerjaan dan keuangan akan tersaji dalam laporan SIMBEMO.

Menutup acara sosialisasi dan simulasi, Dedi Hardiman mengharapkan SIMBEMO dapat meningkatkan fungsi APIP dalam pengawasan realisasi fisik pekerjaan dan mengurangi beban paperwork. “Inspektorat sebelumnya melakukan pemeriksaan realisasi fisik  secara sampling. Ternyata masalahnya ada di tempat lain. Dengan SIMBEMO, kita dapat mengetahui semua Belanja Modal yang bermasalah. Dengan mengetahui masalahnya di mana, kita mampu memnyelesaikan masalah dengan cepat. Ibarat mencari kayu di hutan, kita sudah tahu di mana letak kayu tersebut di hutan”, tutup Dedi.

(Tim Proper BPKP Kepri/Humas BPKP Kepri/Rudy Hendra P./Reza Mahardian Y.)



Share      

Berita Terkait:

09 Juni 2017 15:38:55 / kepri / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Workshop SIMDA Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
08 Juni 2017 09:11:50 / kepri / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karimun melalui SIMDA Pendapatan Online
12 Maret 2015 17:49:38 / kepri / dibaca: kali / Kat: SIMDA
Sosialisasi Peraturan Bupati Lingga Tentang Kebijakan Akuntansi Akrual dan Bimtek SIMDA


PUBLIKASI / LAYANAN PUBLIK

Berisi informasi dan pengumuman serta informasi layanan publik lainnya.


GALERI FOTO


PELANTIKAN KEPALA PERWAKILAN