Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

ARSIP BERITA SEBELUM 2010

20-06-2008

DIDI WIDAYADI, “BPKP TIDAK HANYA BERSINAR DAN TERDENGAR TAPI HARUS TANGGUH DAN JAYA”


Senandung Mars BPKP menggema dari para pegawai Perwakilan BPKP Kaltim ketika Kepala BPKP, Didi Widayadi memasuki aula kantor perwakilan, Jumat (20 Juni 2008). Sambutan yang meriah ini merupakan wujud nyata loyalitas korps pegawai BPKP Kaltim sebagai bentuk penghargaan yang tinggi terhadap institusi.
Kepala BPKP selama lebih kurang satu jam memberikan pengarahan dan wejangan di depan para pegawai sekaligus menjawab berbagai permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Perwakilan BPKP Kaltim. Beliau juga mengatakan tentang pentingnya “balance position” antara eksternal auditor dan BPKP selaku internal auditor/ auditor presiden. Selama ini BPKP menjalankan kewenangan dan bertindak sebagai tangan kanan presiden dengan membantu para menteri dan wakil pengelola keuangan di daerah dengan lebih mengedepankan “prevention action”. BPKP harus melaksanakan kewenangan sesuai dengan “core competitiveness” tanpa harus menjadi tameng dari instansi yang bersangkutan. Pesannya, BPKP yang sekarang tidak cuma hanya bersinar dan terdengar tetapi harus lebih tangguh dan jaya lagi.
Pada kesempatan sebelumnya, Kepala BPKP didampingi oleh Gubernur Kaltim, Yurnalis Ngayoh melakukan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim di Kantor Gubernur dengan disaksikan oleh unsur birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim. Kepala BPKP sebelumnya, Hotman Napitupulu digantikan oleh Bambang Setiawan yang sebelumnya menjabat menjadi Kepala Perwakilan BPKP Papua. (DK’08)


24-06-2008
Selasa, 24 Juni 2008, bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pelantikan pejabat struktural masing-masing sebagai berikut :
Pejabat Baru :
1. Kepala Bidang Akuntan Negara                : Albertus Yudha P
2. Kepala Sub. Bag. Program dan Pelaporan : Dicky Julianto
3. Kepala Sub. Bag. Kepegawaian                : Fajar Hudoyo

Pejabat Sebelumnya :
1. Kepala Bidang Akuntan Negara                : Hermanus Barus
2. Kepala Sub. Bag. Program dan Pelaporan : Burhan
3. Kepala Sub. Bag. Kepegawaian                : Hartanto Sapto Priyono


13-04-2008
BPKP Kaltim Selenggarakan Diseminasi Fraud Control Plan


Kamis, 10 April 2008, Acara Diseminasi Fraud Control Plan (FCP) dan Program Anti Korupsi (PAK) digelar di kantor Walikota Balikpapan. Acara dibuka oleh Asisten III Sekdakot Balikpapan, Sayid Fadli bersama dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim, Hotman Napitupulu.
Program Anti Korupsi (PAK) yang dikembangkan saat ini perlu didukung dengan suatu sistem yang mampu mengembangkan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan memaparkan tentang paradigma baru BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang telah melakukan reposisi terhadap upaya pencegahan korupsi yang semakin marak terjadi. Penegakan hukum (Law Enforcement) yang semata-mata dilakukan dengan melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara sebagai bagian dari represive action dalam penanganan kasus korupsi dirasakan tidak lagi efektif.
Sekarang ini, strategi preventif dan pre-emptive (melalui edukasi) harus mendapatkan porsi yang lebih dominan tanpa mengabaikan strategi represif atas kasus-kasus yang sudah terjadi. Penanganan kasus korupsi melalui tindakan represif saja hanya akan menyita waktu dan biaya tanpa ada jaminan recovery dari uang yang telah dikorupsi. Apalagi dengan adanya MoU antara POLRI, Kejagung RI, dan BPKP sebagai Clearing House, maka strategi terintegrasi dalam upaya memerangi korupsi harus lebih ditingkatkan.
Program Anti Korupsi (PAK) yang dikembangkan saat ini perlu didukung dengan suatu sistem yang mampu mengembangkan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Sistem itu disebut sebagai Fraud Control Plan (FCP) yang diharapkan menjadi program yang mem-protect entitas pemerintahan dari kemungkinan kejadian korupsi. FCP juga bisa dikatakan sebagai pelengkap terhadap sistem pengendalian yang sudah exist sekarang (baik itu sistem pengendalian manajemen (SPM) maupun COSO).
FCP ditandai dengan adanya atribut-atribut spesifik yang merupakan pendalaman/ penguatan dari sistem tata kelola organisasi. Atribut-atribut tersebut adalah : Kebijakan terintegrasi; Struktur pertanggungjawaban; Penilaian resiko fraud (resiko yang melekat); Kepedulian karyawan; Kepedulian pelanggan/ masyarakat; Perlindungan pelapor; Sistem pelaporan fraud dengan alur yang jelas; Pelaporan eksternal; Standar investigasi; serta Standar perilaku dan disiplin.(DK'08)

 

2008-04-01
BPKP Kaltim Adakan Diklat Mandiri Sertifikasi PBJ

Pengembangan kompetensi dan kapabilitas para auditor di bidang pengadaan barang dan jasa harus lebih ditingkatkan. Selain itu kompetensi ini juga diperlukan oleh instansi yang secara internal perlu memiliki kualitas SDM yang mumpuni dalam pelaksanaan tender untuk kepentingan instansi tersebut.
Terkait dengan core business BPKP yang sekarang ini banyak melakukan pendampingan proses pengadaan barang dan jasa serta melakukan review dan audit dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, semakin disadari bahwa pengembangan kompetensi dan kapabilitas para auditor di bidang pengadaan barang dan jasa harus lebih ditingkatkan. Selain itu kompetensi ini juga diperlukan oleh instansi yang secara internal perlu memiliki kualitas SDM yang mumpuni dalam pelaksanaan tender untuk kepentingan instansi tersebut.Berdasarkan kepentingan tersebut, Perwakilan BPKP Kaltim secara mandiri menyelenggarakan Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP yang dilanjutkan dengan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dari BAPPENAS dari tanggal 25-28 Maret 2008 di Balikpapan. Diklat ini diikuti oleh 37 peserta, sedangkan ujiannya sendiri diikuti oleh 56 peserta.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Hotman Napitupulu saat membuka diklat, bahwasanya sertifikasi ini adalah tanda bukti kemampuan atas kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mutlak diperlukan oleh para pegawai BPKP sebagai bekal dalam melaksanakan asistensi, review, maupun audit terhadap proses procurement yang dilakukan Pemda. Terkait dengan kredibilitas BPKP sebagai mitra kerja Pemda dan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Sebagian besar belanja negara dan daerah adalah untuk pengadaan barang dan jasa, kurang lebih Rp 230 triliun dalam APBN 2007 dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Diharapkan dengan pemahaman yang lebih lanjut tentang Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah serta aturan terkait lainnya kita bisa membantu client untuk melakukan tindakan preventif atas hal-hal tersebut. (DK’08)

2008-03-05
Walikota Tarakan minta Asistensi BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Rapor keuangan pemda yang kurang bagus tidak terlepas dari proses penanganan keuangan yang kurang baik. Untuk itulah diperlukan kapasitas pengelola dan kelembagaan yang baik sehingga pemda bisa menjadi institusi yang mahir dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya tidak semata-mata untuk memperbaiki rapor dan kinerja keuangan tetapi juga sebagai indikator pelayanan publik yang semakin baik.
Selasa, 4 Maret 2008, Walikota Tarakan, Dr. H Jusuf SK, Kepala Bawaskot Tarakan, beserta rombongan mendatangani Kantor Perwakilan BPKP Kaltim di Samarinda untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), yang merupakan MoU perpanjangan dari MoU yang akan berakhir. Rombongan langsung disambut oleh Kepala Perwakilan, Hotman Napitupulu, yang sangat antusias dengan itikad Walikota Tarakan tersebut.
MoU tersebut masih berfokus pada penguatan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sedang mendapat banyak sorotan karena semakin besarnya komitmen pemda-pemda di Indonesia untuk menyelenggarakan administrasi keuangan dan pembangunan daerahnya berdasarkan konsep profesionalisme untuk mencapai Good Governance. Walikota dan Kepala Bawaskot Tarakan menjatuhkan pilihan pada BPKP, karena BPKP dinilai memiliki kompetensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan serta kapabilitas kinerja yang sudah terpercaya.
Walikota mengatakan bahwa, rapor keuangan pemda yang kurang bagus tidak terlepas dari proses penanganan keuangan yang kurang baik. Untuk itulah diperlukan kapasitas pengelola dan kelembagaan yang baik sehingga pemda bisa menjadi institusi yang mahir dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya tidak semata-mata untuk memperbaiki rapor dan kinerja keuangan tetapi juga sebagai indikator pelayanan publik yang semakin baik.
Terkait dengan salah satu poin dalam MoU tersebut, yaitu sinergi audit yang menekankan pada pentingnya usaha penanggulangan KKN, Kepala Perwakilan BPKP Kaltim menjelaskan bahwa tendensi kecurangan dan korupsi sering terjadi pada proses tender pengadaan barang dan jasa. Namun bukan berarti harus takut menjalankan proses pengadaan tersebut. Asal segala sesuatunya sesuai dengan prosedur dan sistem, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Malah, ada persepsi yang mengatakan bahwa pejabat yang tidak berani melaksanakan pengadaan barang jasa yang sudah dianggarkan, apalagi untuk kepentingan rakyat justru sama saja dengan korupsi yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, BPKP Kaltim siap membantu review proses pengadaan barang dan jasa serta clearing house agar terhindar dari TPK.
Menurut Kepala Perwakilan, kedepan beliau mengharapkan adanya kerinduan para pemda/ BUMD untuk didatangi BPKP karena akan memberi added value (nilai tambah), jadi bukan untuk ditakuti walaupun melakukan audit. (DK’08)

2008-03-04
Penandatanganan MoU Antara Pemkab Paser Dengan BPKP Perwakilan Kaltim

“MoU ini merupakan niat tulus dan tekad kami untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.” Demikian diungkapkan oleh Bupati Paser, Ridwan Suwidi dalam sambutannya pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pengawasan dengan Perwakilan BPKP Kaltim di Tanah Grogot, 28 Februari 2008.
Acara penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Paser, Sekda Paser, dan unsur dari SKPD. MoU ini merupakan perpanjangan dari MoU sebelumnya dengan perubahan beberapa ruang lingkup.
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sepertinya telah melecut semangat pemerintah daerah untuk berlomba-lomba melakukan pembenahan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Seperti diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Hotman Napitupulu, banyak Pemda di seluruh Indonesia telah melakukan MoU dengan BPKP untuk sebagai langkah antisipasi perbaikan manajemen pengelolaan keuangan daerahnya. “Hal ini merupakan bentuk reformasi keuangan yang harus dilaksanakan untuk memperkuat akuntabilitas pemda.”, tambahnya.
Diharapkan, dengan MoU ini bisa menyelaraskan proses keuangan daerah di Pemkab Paser dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah pusat melalui penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dengan penyesuaian sistem dan SDM, serta penggunaan piranti lunak. Tentu saja perbaikan ini memerlukan dukungan dari lembaga pemerintah yang secara teknis memiliki kompetensi di bidang ini, dan BPKP siap menfasilitasi proses tersebut agar regulasi keuangan daerah mengalami peningkatan serta siap secara kelembagaan dan personil.
Reformasi manajemen keuangan daerah adalah proses yang memerlukan waktu dan dukungan DPRD untuk menuju sistem keterbukaan, pengawasan, dan akuntabilitas yang merupakan kebijakan dasar yang harus diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan, pembangunan, dan adminsitrasi daerah. Di kabupaten Paser sendiri, sinergi antara level eksekutif dan legislatif telah dibuktikan dengan lahirnya Perda No.3/2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda No. 6/2007 tentang Pembentukan BPKD. (DK’08)

2008-02-27
BPKP KALTIM TANDA TANGANI MoU DENGAN PEMKAB KUKAR

Penandatanganan MoU Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja antara BPKP Kaltim dengan Pemkab Kukar melengkapi kerjasama kesepakatan antara BPKP Perwakilan Kaltim dengan seluruh Pemkab/ Pemkot di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk dengan Pemprov Kaltim sendiri.
Bertempat di Pendopo Wakil Bupati Pemkab Kutai Kartanegara, Senin 25 Februari 2008, Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Hotman Napitupulu menandatangi nota kesepahaman pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang langsung diwakili oleh Plt Bupati Kukar, Samsuri Aspar. Acara juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kukar, unsur Muspida, Sekretaris Daerah Kukar, dan Kepala PPKD Kukar, serta Kepala SKPD di Lingkungan Kab Kukar.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyatakan bahwa BPKP mempunyai peran melakukan pendampingan, pembinaan, serta pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah. BPKP adalah internal auditor pemerintah untuk mengawal penyelenggaraan otonomi daerah yang efisien dengan proses pengawasan yang mumpuni. Karena dirasakan dengan adanya otonomi daerah, perkembangan administrasi pengelolaan keuangan daerah membutuhkan sistem yang lebih baik lagi kedepannya, termasuk didalamnya reformasi kelembagaan dan SDM.
Nota kesepahaman tersebut memuat beberapa butir kesepakatan kerjasama untuk melakukan pembenahan terhadap Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja di lingkungan Pemkab Kukar. Diantaranya tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, Pengelolaan Keuangan Daerah, Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Diklat Pengawasan serta Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dijelaskan pula oleh Plt Bupati Kukar, Samsuri Aspar, bahwa Pemkab Kukar telah melakukan suatu tindakan antisipasi yang tepat terhadap pola pengelolaan keuangan daerahnya dengan menggandeng BPKP untuk bekerjasama dalam merespon reformasi pengelolaan keuangan daerah dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan di bidang keuangan negara/ daerah.
BPKP Perwakilan Kaltim telah menandatangani MoU dengan seluruh Pemkab/ Pemkot di lingkungan Provinsi Kaltim, termasuk dengan Pemprov Kaltim sendiri sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan ini adalah bagian dari peran Perwakilan BPKP Kaltim dalam mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Provinsi Kaltim.(DK’08)

2008-02-22
BPKP: Filosofi Bantuan Sosial berbeda dengan Hibah

Pemprov Kaltim menyelenggarakan diskusi publik tentang keuangan daerah dengan fokus mencermati Bantuan Sosial yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Acara terselenggara berkat kerjasama Pemprov dan GTZ sebuah lembaga sebuah organisasi serikat kerjasama teknik Jerman di Indonesia.
Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu Hotman Napitupulu menyampaikan gagasan mengenai konsep normatif mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran belanja Bantuan Sosial yang selama ini banyak menimbulkan indikasi permasalahan dan salah persepsi.
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah perwakilan dari BPK Regional Kaltim, anggota DPRD se- Kaltim, Bawasprov Kaltim, Pemkab/Pemkot se- Kaltim, Universitas, dan LSM.
Hotman Napitupulu yang sekaligus Kepala Perwakilan BPKP Provinsi kaltim, menyampaikan beberapa critical points yang berkaitan dengan bantuan sosial, seperti filosofi bantuan sosial itu sendiri.
"Selama ini banyak pihak yang terjebak dalam pemahaman persepsi tentang bantuan sosial sebagai hibah, terdapat dikotomi yang bias antara bantuan sosial dan hibah", Lanjut Hotman.
Sebelum membedah esensi dari bantuan sosial, semua pihak harus mendapatkan kejelasan definisi dari bantuan, bantuan sosial, hibah, subsidi, bantuan keuangan, maupun dana rehabilitasi sosial. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk transfer (bisa berupa uang/ barang) yang ditujukan untuk kelompok/ anggota masyarakat/ partai politik untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui kriteria penyaluran yang produktif.
Agar bantuan sosial bisa dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan berpegang pada prinsip berkeadilan perlu dibentuk suatu Tim verifikasi independen yang akan menilai secara selektif baik kriteria penerima maupun dari segi proposal bantuan sosial itu sendiri.
Selama ini proses dua pintu di Kaltim (pengajuan proposal ke level eksekutif dan legislatif) juga menjadi masalah, jadi harus disinkronisasikan dengan alur birokrasi yang benar.
Masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban juga harus ditempatkan sebagai upaya membangun komitmen awal yang baik untuk mengurangi tingkat penyelewengan. Bantuan sosial adalah bagian dari APBN/D, jadi mentalitas pengelola perlu diperbaiki, dan mekanisme pengawasan harus lebih diperkuat baik oleh bawasda atau BPKP.
Selain itu, Bantuan Sosial harus memiliki nilai edukasi kepada masyarakat. Publikasi tentang Bantuan Sosial harus dilakukan secara komprehensif, sehingga masyarakat bisa melakukan social control dan memberikan feed back. Dan yang terakhir adalah optimalisasi regulasi, diperlukan aturan/ kebijakan yang tegas, baik dalam bentuk Perda/ Pergub yang dapat menjadi payung hukum dan tidak hanya sekedar menjadi langkah trial and error.
Pihak GTZ maupun Pemprov Kaltim mengucapkan terima kasih kepada BPKP Kaltim atas masukan yang diberikan dalam rangka penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Sosial yang akan datang (DK’08)

2008-01-28

BPKP KALTIM DAMPINGI KONI KALTIM AWASI ANGGARAN

BPKP Kaltim diminta untuk melakukan pendampingan kepada KONI Kaltim dalam hal pengawasan dan pengelolaan anggaran untuk dana Puslatda PON XVII

Pemberdayaan kegiatan olahraga adalah salah satu bagian dari upaya pencapaian pembangunan nasional, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu kegiatan olahraga. Seperti apa yang telah dilakukan Pemprov Kaltim yang mengalokasikan dana sebesar 155 milyar rupiah yang berasal dari APBD untuk membantu penyelenggaraan Pusat Pelatihan Daerah (Puslatda) atau Training Center Sentralisasi persiapan PON XVII di Samarinda.

Untuk itu, Gubernur Kaltim meminta BPKP Perwakilan Kaltim untuk memberikan masukan kepada KONI Kaltim dalam hal pengawasan dan pengelolaan anggarannya. Sementara wewenang pengaturan anggaran tetap berada di tangan KONI Kaltim sebagai pengelola anggaran.

Dalam ekspose program dan anggaran yang digelar KONI Kaltim tanggal 23 Januari 2008 yang lalu, Ketua KONI Kaltim sengaja mengundang Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Hotman Napitupulu untuk memberikan arahan kepada para peserta expose program dan anggaran tersebut. Dalam arahannya, Kaper BPKP Kaltim mengungkapkan bahwa tanggung jawab menerima dan mengelola uang rakyat dalam jumlah yang besar memerlukan komitmen yang besar pula. Setiap satu sen dari rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengelola anggaran tidak perlu takut berbuat sepanjang sesuai aturan. Dan BPKP juga siap memberikan bantuan, tambahnya.

Pelaksanaan event akbar seperti ini, selain diharapkan sukses di penyelenggaraan jangan sampai menyisakan masalah di kemudian hari yang dapat menyeret pengurus KONI ke Polisi dan Kejaksaan. Untuk itu BPKP Kaltim siap membantu memberikan masukan dan mengarahkan pengelolaan keuangan dengan baik, tambah Kaper BPKP Kaltim, menyakinkan para pengelola anggaran. (DK’08)

2007-10-30

BPKP Perwakilan Kaltim Dan Irjen Depkes Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan.

BPKP Perwakilan Kaltim selenggarakan kegiatan pemutakhiran data hasil pengawasan di lingkungan dinas kesehatan se Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya perecepatan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan BPKP.

BPKP Perwakilan Kalimantan Timur bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan serta dihadiri oleh Wakil dari Deputi Polsoskam BPKP Pusat menyelenggarakan kegiatan pemutakhiran data hasil pengawasan di Lingkungan Dinas Kesehatan se Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 25-26 Oktober 2007 dan bertempat di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim ini bertujuan untuk melakukan klarifikasi data hasil pengawasan, dan upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan BPKP sampai dengan tahun 2007. Dalam sambutan yang disampaikan oleh pejabat dari Itjen Depkes, mengatakan bahwa pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan mempunyai arti yang signifikan sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan manajemen pelaksanaan kegiatan.

Dalam sambutan dan pengarahan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Drs. Hotman Napitupulu, MBA mengingatkan kepada para auditan bahwa tanpa ditindaklanjutinya rekomendasi BPKP, maka hasil pengawasan itu kurang bermanfaat, untuk itu beliau mengharapkan agar seluruh temuan hasil audit segera ditindaklanjuti oleh auditan dan apabila ada kesulitan agar berkonsultasi dengan pihak BPKP setelah dilakukan rekonsiliasi data hasil pengawasan dan verifikasi dari bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh aparat dari Dinas Kesehatan. Selama kegiatan, telah ditandatangani Berita Acara Tindak Lanjut atas temuan yang telah berhasil ditindakalnjuti sejumlah Rp 525.164.660,76 dari total temuan sebesar Rp 2.343.332.612,25.

(-DK’07/02601002007-)

 

2007-09-14

Diseminasi OPN PNBP Sektor Pertambangan di BPKP Kaltim

Sebagai salah satu Provinsi dengan hasil tambang yang besar, maka audit OPN PNBP Kuasa Pertambangan oleh Perwakilan BPKP Prov. Kaltim menjadi penting untuk dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan diseminasi untuk mencapai tujuan audit.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu unsur pendapatan Negara dalam APBN merupakan aspek potensial yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan Negara di luar sektor pajak. Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) yang digagas oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian yang diketuai oleh Kepala BPKP mempunyai peranan yang signifikan dalam upaya meningkatkan PNBP ini khususnya di sektor pertambangan. Apalagi dengan melihat data hasil audit dari Tim OPN BPKP Pusat, bahwa sejak tahun 2001 terdapat temuan audit sektor pertambangan sebesar 14 Triliun Rupiah dan baru 10, 4 trilliun Rupiah yang disetor ke Rekening Kas Negara.

Bekerjasama dengan Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi DESDM, tanggal 11-12 Sepetember 2007 bertempat di BPKP Perwakilan Kaltim, BPKP Pusat menyelenggarakan Diseminasi OPN PNBP Sektor Pertambangan untuk Tim Audit BPKP Kaltim, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Perusahaan Pertambangan selaku Wajib Bayar (Waba). Kalimantan Timur sendiri termasuk dalam wilayah survey Tim OPN BPKP Pusat karena potensi PNPB sektor pertambangan yang cukup besar di wilayah ini. Empat Kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Pasir merupakan produsen batubara yang cukup besar. Peranan Tim Audit dalam melakukan Optimalisasi Penerimaan PNBP ini harus dimaksimalkan, salah satunya dengan pembekalan persiapan audit PNBP Sektor Pertambangan ini yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Tim Audit BPKP Kaltim.

Kegiatan Pengusahaan Pertambangan yang terdiri dari Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) selama ini belum sepenuhnya melaksanakan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum dan melakukan penyetoran kewajiban ke Kas Negara. Ditambah lagi dengan kondisi selama ini bahwa sistem yang dipakai adalah Self Assesment. Di Kaltim sendiri, saat ini masih terdapat 22 KP, 9 KK, dan 18 PKP2B yang masih aktif beroperasi. Tim audit OPN harus mampu mengidentifikasi temuan baik yang bersifat rupiah (kuantitatif) yang memunculkan kewajiban pembayaran maupun yang bersifat kualitatif (hal-hal yang perlu diperhatikan) yang mengarah pada temuan kuantitatif.

Diseminasi ini memaparkan substansi rencana OPN di sektor pertambangan , Standard Operating Procedure (SOP) , Pedoman Audit OPN PNBP Sektor Pertambangan, dan Format Laporan Hasil Audit. Hal-hal yang harus menjadi fokus perhatian dalam Audit PNBP Sektor Pertambangan ini antara lain Perijinan dan Penetapan SK Kegiatan Pertambangan, mengevaluasi kewajiban pembayaran dan tarifnya ( baik iuran tetap/ royalti), periode kewajiban dan waktu pembayaran, biaya-biaya penjualan, pengenaan denda keterlambatan, dll.

Selain itu tim audit juga perlu memperhatikan modus kurang bayar yang sering menjadi temuan pada audit PNBP seperti : Kewajiban PNBP yang diakui perusahaan belum dibayar, jumlah biaya penjualan yang lebih besar dari seharusnya, ketidaktelitian perusahaan dalam menghitung kewajiban PNBP, terdapat selisih yang tidak wajar pada arus barang, dan denda keterlambatan pembayaran. ( Dwi Kiswanto)

 

2007-09-06

BPKP Sosialisasikan Anti Korupsi di wilayah Kaltim

Perwakilan BPKP Prov. Kaltim dan Deputi Investigasi BPKP melaksanakan soisalisasi Program Anti Korupsi dengan fokus group Badan Pengawas Daerah, Mahasiswa dan Organisasi Serikat Pekerja di wilayah Kalimantan timur beberapa waktu lalu (30/8).

Hari terakhir, dalam rangkaian Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi yang berlangsung dari tanggal 28 s/d 30 Agustus 2007 yang bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Kaltim di Samarinda dengan narasumber dari BPKP, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Pengadilan Tinggi Kaltim menghadirkan Focus Group Organisasi Serikat Pekerja/ Buruh. Dalam uraiannya, para narasumber mengharapkan peran serta dari Organisasi Serikat Pekerja ini untuk turut aktif dalam melaporkan kasus- kasus korupsi di masyarakat, karena Organisasi Serikat Pekerja merupakan satu dari lima kekuatan (Pemerintah, Partai Politik & LSM, Mahasiswa, Pers & Media, dan Serikat Pekerja) yang berperan penting dalam proses pembaharuan di masyarakat.

Dua hari sebelumnya Focus Group yang hadir adalah para Auditor Bawasda Se Propinsi Kaltim dan mahasiswa dari Perguruan Tinggi se Kota Samarinda dan Tenggarong. Keikutsertaan Bawasda dalam kegiatan ini juga mendapat apresiasi yang cukup serius dari Yuspar S.H., salah satu narasumber yang merupakan Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Kaltim yang menyoroti peran Bawasda selama ini terkait dengan tingginya angka kasus korupsi di Kaltim yang melibatkan banyak pejabat pemerintahan dengan nilai korupsi mencapai ratusan milyar rupiah. Kedepan Bawasda harus lebih meningkatkan perannya sebagai Lembaga Teknis Pengawasan Daerah yang mempunyai fungsi Internal Control bagi Pemerintah Daerah. Sedangkan dari pihak mahasiswa sendiri dituntut lebih kritis dalam perannya sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga bisa mendampingi masyarakat dalam rangka peningkatan Public Awareness terhadap korupsi. Seperti yang dungkapkan oleh R Henry Silaen dari Pengadilan Tinggi Kaltim, bahwa mahasiswa merupakan unsur masyarakat dengan intelektualitas tinggi dan moral yang masih bersih.

Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi ini merupakan program berkelanjutan dari BPKP sebagai bagian dari strategi menghapuskan korupsi melalui pendekatan edukatif. Strategi lainnya yaitu dengan pendekatan preventif dengan melakukan kajian terhadap sistem dan aturan kebijakan publik, serta pendekatan investigatif melalui kegiatan gelar kasus korupsi, audit investigatif (bantuan perhitungan kerugian negara), dan bantuan pemberian keterangan ahli. Untuk hal ini BPKP telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak-pihak terkait seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK dll. Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian komponen masyarakat terhadap korupsi dan dampak-dampaknya dalam rangka mencapai Program Indonesia Bebas Korupsi pada tahun 2020 nanti. (Dwi Kiswanto)

 

2007-07-26

Hotman Napitupulu, Kaper BPKP Kaltim : "Penerapan GCG di BPD Kaltim Karena Kebutuhan"

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Bank BPD Kaltim dengan Perwakilan BPKP Propinsi Kaltim yang ditandatangani 6 Juni 2007 bersamaan dengan acara sertijab Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, pada beberapa waktu lalu (17/7) diadakan sosialisasi GCG di hadapan Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Divisi, Kepala Cabang dan Tim Counterpart GCG Bank BPD Kaltim.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Kaltim menekankan bahwa penerapan GCG di BPD Kaltim ini jangan hanya karena untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, tetapi hendaknya dirasakan sebagai kebutuhan bagi manajeman, Dewan Pengawas dan para karyawan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan GCG. Dengan demikian dapat menumbuhkan komitmen baik di jajaran Direksi, Dewan Pengawas maupun karyawan dan stakeholders lainnya. Dalam kesempatan tersebut Direktur Pengawasan BUMD, Kasminto memberikan overview tentang penerapan GCG di perusahaan dan menjawab berbagai macam pertanyaan baik dari Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Cabang dan Kepala Divisi maupun dari para anggota counterpart GCG yang secara antusias mengikuti acara tersebut.

Acara yang dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Hotman Napitupulu dan Direktur Pengawasan BUMD Deputi Akuntan Negara, Kasminto ini merupakan langkah awal dari kegiatan asistensi penerapan GCG pada BPD Kaltim, sedangkan kegiatan berikutnya adalah diagnostic assessment penerapan GCG yang langsung dimulai keesokan harinya, 18 Juli 2007, yang selanjutnya diteruskan dengan penyusunan Pedoman GCG (Code of CG, Code of Conduct dsb). Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Menurut Direktur Umum BPD Kaltim, dalam sambutannya mewakili Direksi, penerapan GCG ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan GCG pada Bank Umum. (yono andi)

 

 

2007-06-12

Plt Gubernur Kaltim: Keberadaan BPKP terasa dalam upaya Perbaikan Manajemen Pemerintahan

Bebeberapa waktu lalu (6/6), bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, dilakukan upacara serah terima jabatan dari pejabat lama Drs. I Made Semadi, MM yang telah memangku jabatan Kepala Perwakilan selama kurang lebih 2 Tahun 8 Bulan kepada pejabat baru Drs. Hotman Napitupulu, MBA.

Sertijab Kepala Perwakilan BPKP dihadiri oleh Plt. Gubernur beserta para Bupati/Walikota dan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah-BPKP mewakili Kepala BPKP. Setelah sertijab selesai dilanjutkan dengan acara penandatangan MoU antara BPKP Perwakilan Kalimantan Timur pada 5 (lima) Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Kutai Barat, Nunukan dan Pemerintah Provinsi Kaltim) serta 3 (tiga) BUMD yaitu BPD Kaltim, PDAM Samarinda dan PDAM Balikpapan.

Ini menandakan eksistensi BPKP Perwakilan Kaltim yang semakin diperhitungkan oleh Pemerintah Daerah dengan peran BPKP sekarang sebagai Internal Auditor Pemerintah sesuai dengan perubahan visi BPKP yang baru yaitu sebagai Auditor Intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kepada 6 (enam) Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi, Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur dan Malinau karena dianggap telah berhasil menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2006 kepada Presiden secara tepat waktu yaitu paling lambat 31 Maret 2007. Menariknya semua Pemerintah Daerah yang menerima penghargaan tersebut merupakan daerah yang penyusunan LAKIP nya diassitensi oleh BPKP Perwakilan Prov. Kaltim. Sehingga para penerima penghargaan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Prov. Kaltim.

Dalam sambutan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, yang secara khusus mengingatkan bahwa kedepan peran BPKP akan semakin meningkat seiring dengan adanya PP Nomor 3 Tahun 2007 yang mengisyaratkan adanya keterbukaan Pemda dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, dimana peran BPKP di daerah akan diminta sebagai anggota tim evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ketuanya akan dipimpin langsung oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Melengkapi acara tersebut Plt. Gubernur Kaltim Drs. Yurnalis Ngayoh, MM dalam sambutanya juga menegaskan selama ini BPKP Kaltim senantiasa telah membantu manajemen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/kota baik asistensi dan bimtek LAKIP, SAKD dan bimbingan terhadap Good Corporate Governance serta Audit dana APBD.

Yurnalis Ngayoh mengharapkan kerjasama dan sinergi selama ini yang sudah terjalin ditingkatkan dimasa yang akan datang dibawah kepemimpinan pak Hotman Napitupulu.

Hotman, selaku Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kaltim yang baru telah menyatakan ke Plt Gubernur Kaltim dan para Bupati/Walikota akan meningkatkan kerjasama. (Kaltim - Humas)

2006-04-24

Polda-Kejati-BPKP Sepakat Percepat Penanganan Korupsi di Kaltim.

Kapolda Kaltim Irjen DPM Joshua Sitompul dan Kejari Kaltim Drs Santoso SH MH serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim I Made Semadi menggelar rapat kerja (rakor) sekaligus menandatangai nota kepepakatan. Tiga lembaga penegak hukum itu melakukan MoU tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupasi di Kaltim di Aula Kehati Jl Bung Tomo Samarinda Seberang, kemarin.

Penandatanganan nota kesepakatan antara Polda-Kejati-BPKP Kaltim tersebut merupakan tindak lanjut dari Mou yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung RI tanggal 7 Maret 2006 di Jakarta. Kejati Santoso melalui Kasipenkum dan Humas Drs Syakhroni SH memaparkan bahwa Mou ini dilakukan supaya penanganan kasus-kasus korupsi di Kaltim bisa dilakukan secara cepat dan tidak terjadi duplikasi penanganan korupsi antara penyidik kepolisian dan kejaksaan..

Mou ini perlu dilakukan karena tindak pidana korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa dan perlu penanganan yang luar biasa pula. Ini untuk optimalisasi kerjasama yang lebih efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Kaltim.

Antara penyidik kepolisian dan kejaksaan saling memberi data dan informasi. Jaksa diharuskan proaktif dengan kepolisian sehingga percapaian target pencepatan penyelesaian kasus korupsi bisa tercapai kata Syakhroni.

Percepatan oleh Kejati Kaltim bermula sejak menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan (SPDP) dari penyidik kepolisian. Paling lambat tujuh hari setelah SPDP diterimakan Kajati Kaltim menunjuk jaksa peneliti supaya pelakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian. Tindakan itu dinilai sangat efektif karena sejak awal penyidikan Kejaksaan dilibatkan.

Hal ini supaya tak ada berkas yang bolak-balik dari penyidik polisi ke kejaksaan beruang-ulang dan menghindari terjadinya duplikasi penanganan kasus korupsi, jelasnya.

Sedangkan sebelum MoU yang terjadi adanya penanganan kasus oleh penyidik kepolisian yang berlarut-larut. Penanganan kasus yang terkesan lamban itu, kata Syakhroni karena kurangnya koordinasi antara jaksa dengan pihak penyidik.

Keberadaan BPKP sebagai petugas auditor sangat diperlukan dalam menghitung kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Penyidik kepolisian dan kejaksaan sejak awal dimulainya penyidikan diminta segera menginformasikan kepada BPKP untuk melakukan audit. (yus)

Sumber berita : Kaltim Pos, 21 Apr 06

 

2006-04-07

Pelatihan SIMDA BPKP Kaltim

BPKP Kalimantan Timur mengadakan kegiatan pelatihan Program Sisitem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) bagi para pegawai yang menangani bidang keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Peserta terdiri beberapa pegawai dari perwakilan Pemerintah Kota Samarinda, Pemprov Kaltim, Kota Tarakan.

Menurut Kepala Perwakilan BPKP Kaltim yang diwakili oleh M Sa’dudin selaku Pelaksana Harian menyatakan bahwa bahwa dengan pelatihan ini diharapkan akan mempermudah pemahaman para pegawai yang bergelut dibidang keuangan pemerintah untuk memahami implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAK) dan teknis pengelolaan keuangan daerah.

Pelatihan diselenggarakan dengan metode aplikasi langsung dengan memakai komputer. Seperti diketahui Aplikasi SIMDA yang dikembangkan, adalah sebuah aplikasi sistem keuangan daerah yang terintegrasi. Dari aplikasi nantinya akan didapat informasi keuangan yang diperlukan. Informasi ini sangat berguna khususnya dalam melakukan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Mengingat keberhasilan kegiatan ini maka BPKP Prov Kaltim berencana untuk mengadakan kegiatan serupa dengan mengundang pemda-pemda lainnya. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah dapat menyerap ketentuan SAK dan pengelolaan keuangan daerah, ujar Sa'duddin.( Y Istanto)

 

2006-04-07

Korupsi DPRD PPU Tunggu Penghitungan BPKP

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus tindak pidana korupsi di DPRD Penajam Paser Utara (PPU) tinggal menunggu penghitungan kerugian negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Kaltim. Setelah mendapat keterangan saksi ahli dari BPKP ini penyidik tinggal menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Grogot untuk diadili di Pengadilan Negeri (PN) Tanah Grogot.

"Penghitungan kerugian Negara dari BPKP ini sangat diperlukan dalam pembuktian di pengadilan. Sedangkan keterangan saksi ahli dari Hukum Administrasi Negara nanti saja setelah di persidangan," kata Aspidsus HM Hamid melalui Yohanes Priyadi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, kemarin.

Untuk memudahkan pembuktian penyidik memisahkan (splitsing) perkara korupsi di DPRD PPU sebanyak lima tersangka tersebut. Ketua DPRD PPU Andi Harahap dan Sekrataris Dewan (Sekwan) Ali Amin di berkas tersendiri. Wakil Ketua DPRD Suparno, Kamaluddin Sahar dan Yakhson Alkhairi satu berkas. Penghitungan kerugian negara sementara oleh penyidik Kejati Kaltim lebih besar dibanding temuan penyidik Polda Kaltim. Sebelumnya Polda Kaltim meminta penghitungan Perwakilan BPKP Prov. Kalsel dengan kerugian Rp2,5 miliar dan Perwakilan BPKP Prov. Kaltim sebesar Rp14 miliar


Share   
BPKP KALIMANTAN TIMUR
Profil
Tugas dan Fungsi
Struktur
Sumber Daya Manusia
Sarana
Visi dan Misi
Awal
Mitra Kerja
Pemda dan Instansi Lain
Tugas Keinvestigasian
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
Tindak Lanjut EHKP
Audit Penyesuaian Harga
Klaim
Layanan Public
Penanganan Korupsi
Pengawasan
Arsip Berita Sebelum 2010
Arsip Berita 2010
Semua Tentang SPIP
Berita Ttg SPIP
Apa itu SPIP ?
History
Alumni PSG
Alumni BPKP
Workshop Identifikasi Risiko di Lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Buletin Etam
Buletin Intern BPKP Kaltim
PENGADUAN MASYARAKAT
SEPUTAR SIMA 4.0
Aplikasi SIMA
Informasi Publik
Permohonan Informasi
Informasi Tersedia Setiap Saat
Informasi Serta Merta
Informasi Berkala
Informasi Sebelumnya
Informasi Sebelumnya

 

PEJABAT STRUKTURAL

Kepala Perwakilan

Kabag TU : Yunaedi

Faeshol


Korwas Bidang AN: Imam Arifin

Korwas Bidang Investigasi : Jumanto

Korwas Bidang P3A : Harry Bowo

akhda Himawan

Kasubag Umum : deni Erwanto




 

 

 

Download

Kesulitan membuka email melalui browser?

Download petunjuknya

 

Silahkan kirim email ke kaltim@bpkp.go.id untuk mendapatkan gambar-gambar dalam Foto Galery