Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP: TELAAH SEJAWAT APIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 18 gubernur dan 343 bupati/walikota terjerat kasus korupsi[1]. Sedangkan di tingkat lembaga/kementerian, KPK telah memproses 24 kepala lembaga/ kementerian ke meja hijau. Tingginya kasus korupsi pada lembaga pemerintah yang ditangani KPK menyisakan pertanyaan bagaimana peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di masing-masing lembaga tersebut. Beberapa saat yang lalu bahkan masyarakat dikejutkan dengan peristiwa tangkap tangan pucuk pimpinan APIP salah satu kementerian oleh KPK.

Kondisi seperti ini seharusnya menjadi cermin bagi APIP untuk memperbaiki diri dan membuktikan bahwa APIP dapat memberikan peringkatan dini dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dimana dia berada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina kapabilitas APIP telah menerbitkan panduan bagi APIP meningkatkan kapabilitasnya melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019. Sedangkan teknis rinci pelaksanaannya dijelaskan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pedoman ini dikembangkan dari Internal Audit Capability Model (IACM)  yang telah diakui oleh organisasi auditor internal dunia, The Institute of Internal Auditor (IIA), dan telah dipraktikkan secara internasional. Kapabilitas APIP berdasarkan model ini dikelompokkan ke dalam lima level yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan level tertinggi Level 5 (Optimizing). Setiap level dibangun melalui enam elemen: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk mencapai APIP  Level 5 dimana APIP diakui sebagai agen perubahan, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau area proses kunci (key process area) yang menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait.

APIP dapat melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan pedoman ini untuk mengetahui dimana level kapabilitasnya dan bagaimana cara meningkatkannya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada level 3. APIP level 3 dinilai mampu melakukan performance audit/value for money audit yang dapat meningkatkan kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) serta memberikan layanan konsultansi untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi dimana APIP berada.

Salah satu area proses kunci dalam peningkatan kapabilitas APIP menuju APIP level 3 adalah APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas pengawasannya.

TELAAH SEJAWAT

Sebagaimana laiknya suatu profesi, beruntung auditor intern sektor publik Indonesia telah memiliki wadah asosiasi bernama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang didirikan pada 2012 beranggotakan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Jadi seluruh unit kerja APIP otomatis menjadi anggota AAIPI.

Sebagai organisasi profesi, AAIPI bertanggung jawab menjaga kualitas hasil audit intern APIP. Oleh karena itu AAIPI menyusun Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang harus digunakan APIP sebagai standar ketika melaksanakan kegiatan audit intern.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mensyaratkan APIP memiliki program pengembangan dan penjaminan kualitas. Hal ini tentunya sejalan dengan model peningkatan kapabilitas APIP yang mengharuskan APIP memiliki kerangka kerja peningkatan kualitas pengawasannya.

Program pengembangan dan penjaminan kualitas dalam SAIPI mencakup penilaian intern dan ekstern. Penilaian intern mencakup pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan audit intern dan penilaian secara berkala dengan penilaian sendiri atau penilaian oleh orang lain dalam APIP dengan pengetahuan yang cukup tentang praktik audit intern.[2] Untuk penilaian intern, AAIPI belum mendefinisikan lebih lanjut bentuk dan caranya. Namun IIA dalam penelitiannya terkait penggunaan IACM untuk sektor publik berkesimpulan bahwa IACM dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan standar penilaian intern auditor intern sektor publik.[3]

Sedangkan untuk penilaian ekstern dapat dilakukan dengan tiga cara: sepenuhnya dilakukan oleh pihak independen yang mempunyai spesialisasi untuk itu, penilaian sendiri dengan validasi oleh pihak ekstern, atau telaah sejawat oleh APIP lainnya. AAIPI memilih cara telaah sejawat.[4]

Untuk melaksanakan telaah sejawat, Komite Telaah Sejawat AAIPI telah mengeluarkan pedoman telaah sejawat. Di dalam pedoman  dijelaskan mengenai persiapan, pekerjaan lapangan, pelaporan, tindak lanjut, dan kertas kerja pendukung telaah sejawat. Pedoman ini menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan audit intern APIP terhadap standar audit intern yang diterbitkan AAIPI.

A.          PERSIAPAN TELAAH SEJAWAT

Sebelum melakukan telaah sejawat, baik APIP yang Ditelaah maupun APIP Penelaah harus mempersiapkan diri dengan pemahaman standar dan proses penilaian telaah sejawat agar kegiatan telaah sejawat berjalan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu AAIPI sebagai organisasi profesi wajib memberikan pelatihan pelaksanaan telaah sejawat.

Penetapan Tim Penelaah dilakukan oleh Ketua AAIPI setempat berdasarkan masukan dari Komite Telaah Sejawat AAIPI. Sedangkan penanggung jawab telaah sejawat adalah pimpinan tertinggi APIP Penelaah. Anggota Tim Penelaah harus berasal dari luar organisasi APIP yang Ditelaah dan independen terhadap organisasi APIP tersebut. Kegiatan telaah sejawat tidak boleh bersifat resiprokal atau saling telaah bergantian antar APIP Penelaah dan APIP yang Ditelaah.

B.           PEKERJAAN  LAPANGAN

Pekerjaan lapangan meliputi penilaian terhadap penugasan penjaminan dan konsultansi yang dilakukan APIP yang Ditelaah. Penelaahan dilakukan secara uji petik terhadap dokumentasi kegiatan pengawasan dari perencanaan hingga pelaporannya. Dalam melakukan kegiatan penelaahan, Tim Penelaah dapat melakukan wawancara dan meminta masukan dari pemangku kepentingan, APIP yang Ditelaah, atau pihak lain. Hasil telaahan dituangkan dalam kertas kerja[5] untuk menilai kesesuaian praktik yang ada dengan SAIPI yang meliputi prinsip dasar, standar umum, standar pelaksanaan audit intern, dan standar komunikasi audit intern.

Simpulan telaah sejawat berdasarkan nilai rata-rata dari empat kelompok standar. Penilaian dikelompokkan menjadi empat pengelompokan berdasarkan persentase kesesuaiannya dengan standar yaitu “Sangat Baik” (90% -100%), “Baik” (70% - 89%), “Cukup Baik” (50% - 69%), dan “Kurang Baik” (0% - 49%).

“Sangat Baik” artinya bahwa 90% s.d. 100%  struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya pada APIP yang Ditelaah telah sesuai dengan Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

C.           PELAPORAN

Pada tahap akhir pelaksanaan penilaian, Ketua Tim Penelaah menyampaikan hasil penilaian kepada pimpinan APIP yang Ditelaah berupa draf laporan telaah sejawat untuk ditanggapi dan dibahas dengan Tim Penelaah.

Dalam contoh format laporan telaah sejawat di pedoman, pendapat Kesesuaian dengan Standar menggunakan tiga skala yaitu Generally Conforms, Partially Conforms, dan Does Not Conforms.

Generally Conforms diberikan bila Tim Penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, secara umum dalam hal-hal material telah sesuai dengan standar rinci dan kode etik.

Partially Conforms diberikan bila Tim Penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau standar utama, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya.

Sedangkan Does Not Conforms diberikan bila Tim Penelaah menyimpulkan bahwa APIP belum mempunyai kesadaran akan Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam Pedoman Telaah Sejawat yang dikeluarkan AAIPI ini tidak dijelaskan lebih lanjut kesinambungan antara simpulan kesesuaian dengan standar dan kode etik yang membagi menjadi empat kelompok penilaian (Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik) dalam kertas kerjanya dengan pelaporan yang membagi simpulan menjadi tiga kelompok pendapat Generally Conforms, Partially Conforms, dan Does Not Conforms. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi AAIPI untuk merevisi pedomannya agar tercipta keseragaman penilaian bagi para APIP yang hendak melakukan telaah sejawat.

Laporan yang telah selesai dibahas diterbitkan oleh APIP Penelaah dengan ditandatangani pimpinan tertingginya. Laporan dikirim ke APIP yang Ditelaah dengan tembusan disampaikan kepada Komite Telaah Sejawat AAIPI setempat.(Harry Bowo, pegawai BPKP) *)

*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan telah dimuat pada majalah Warta Pengawasan Nomor 4/Tahun 2017


[1]http://regional.kompas.com/read/2016/08/03/12090731/kpk.18.gubernur.dan.343.bupati.wali.kota.terjerat.korupsi

[2] Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, (Jakarta: AAIPI, 2013), hlm. 19

[3] InternalAudit Capability Model: For the Public Sector, (USA: IIARF, 2009)

[4] Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, (Jakarta: AAIPI, 2014), hlm. 1

[5] Lihat Lampiran Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, (Jakarta: AAIPI, 2014)


Share   
PROFIL BPKP KALIMANTAN TIMUR
Profil Pimpinan
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Barang Milik Negara
Visi dan Misi
Beranda
Agenda Pimpinan
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Telaah Sejawat APIP
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Sekilas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
BULETIN INTERNAL
Buletin Etam
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
Prosedur Layanan Informasi
AKUNTABILITAS
Kegiatan dan Anggaran
Ringkasan Laporan Keuangan
Ringkasan Akuntabilitas Kinerja
Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Ringkasan LHKPN
Galeri Foto Kegiatan
INFORMASI LAIN
Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Auditor

 

KONTAK:

Jl. MT Haryono No. 19, Samarinda 

Telepon: 0541-743063 

Faksimil: 0541-743141 

Surat-E: kaltim@bpkp.go.id; layanan.informasi_kaltim@bpkp.go.id