Bertempat di Ruang Pertemuan Lamin Etam Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Senin tangal 18 Desember 2012 dilangsungkan Rapat Kerja Gubernur bersama Bupati/Walikota dan Instansi Vertikal serta para pemangku kepentingan.  Agenda penting yang menjadi menjadi rangkaian acara yaitu penyerahan Dipa dan DPA Tahun 2013 dan Evaluasi Tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan TimurHaryanayang mengawali acara tersebut menyatakan bahwa penyerahan Dipa ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus perencanana anggaran dan menjadi langkah awal dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada tahun anggaran 2013.

Mulai Dipa Tahun Anggaran 2013 yang diserahkan pada hari ini kepada 10 SKPD Provinsi Kalimantan Timur seluruh proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Disamping menyatukan proses  penyelesaian RKAL dan DIPA  kedalam satu unit eselon I untuk menyusun RKA-KL 2013 sampai dengan pengesahan DIPA  Kementrian Keuangan juga mulai menerapkan Sistem aplikasi yang terintegrasi  dan  single database.  Melalui penyatuan ini diharapkan waktu penyelesaian  RKA-KL dan DIPA menjadi lebih cepat dan data anggaran yang dihasilkan lebih valid dan akurat.

Sedangkan Gubernur Kalimantan Timur dalam paparannya  meminta agar bupati dan wali kota lebih mengedepankan kebersamaan demi kepentingan daerah, bukan sebaliknya justru melemahkan perjuangan daerah di pusat terutama menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Kita perlukan kebersamaan diantara para bupati dan walikota. Kebersamaan ini akan menguatkan perjuangan kita untuk rakyat, bukan sebaliknya malah melemahkan kekuatan kita. Kalau mau bertengkar, disini saja kita bertengkar. Di pusat, kita harus satu suara," ujar Awang Faroek.

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr Edi Effendi yang mewakili Ketua Bappenas mengatakan, jika Kaltim ingin serius membangun ketahanan dan kedaulatan pangan, maka hal yang harus segera dilakukan adalah upaya perluasan lahan, intensifikasi teknologi pangan, distribusi pangan dan melakukan diversifikasi pangan.

"Rencana ini akan berjalan lebih baik jika pemerintah juga menyiapkan konsep transformasi ekonomi dari pemanfaatan `unrenewable resources` ke pengembangan ekonomi berkelanjutan atau renewable resources,"kata Edi.

Dalam Rapat ini Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi kepada beberapa SKPD dan Instansi Vertikal  dengan kriteria Penyerapan Dana DIPA Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Rencana Penarikan, peringkat ke-1 Satker Pengadilan Agama Samarinda, peringkat ke-2 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda, peringkat ke-3 BPKP Prov. Kaltim.

Sedangkan untuk kriteria Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat UAPPA-W Provinsi Kalimantan Timur, BPKP Prov. Kaltim menduduki peringkat ke-1, selanjutnya Kanwil Ditjen  Perbendaharaan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda.

Humas – Lutfi Budiarto