Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

BPKP Kaltim Hadiri Rapat Kerja Pemprov dengan DPD RI
31 Januari 2019 07:58:50 / kaltim / dibaca: 359 kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi

Peran DPD RI sangat vital dalam mendorong instansi pemerintah untuk segera menyelesaikan hasil temuan BPK.

kunjungan DPD RIHal tersebut  disampaikan oleh Asisten III Provinsi Kalimantan Timur Bere Ali dalam acara kunjungan kerja DPD RI ke Kalimantan Timur yang diselenggarakan di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh para pimpinan daerah, para Inspektur dan Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Timur. (Rabu/30/01/2019)
 
Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja  DPD RI  ke Provinsi Kalimantan Timur guna mendorong pemerintah daerah untuk secara serius berkomitmen untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK sehingga masalah yang terjadi tidak berlarut-larut dan berkesinambungan.
 
Terkait dengan upaya pemerintah daerah meminimalisasi penyimpangan yang terjadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Adil Hamonangan yang hadir didampingi oleh Korwas IPP dan Korwas APD dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan BPKP Kaltim selama ini.
 
"Khusus tahun 2018 Perwakilan BPKP Kaltim fokus pada dua pemda yang sebelumnya memperoleh opini WTP menjadi WDP. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan melakukan Workshop/Sosialisasi dan bimtek-bimtek yang dibutuhkan pemda serta peningkatan kapabilitas APIP Pemda", jelas Adil Hamonangan.
 
"Sedangkan untuk peningkatan governance sampai dengan 2018 kegiatan consulting  yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kaltim meliputi 77 kegiatan Bimtek dan 21 Workshop / sosialisasi terkait dengan SIMDA", tambahnya.
 
Yang menarik dari pertemuan yang dipimpin oleh Asisten III Provinsi Kalimantan Timur Bere Ali adalah pada saat anggota DPD RI menyampaikan pandangannya dengan apa yang terjadi di Kalimantan Timur bahkan bisa jadi di seluruh Indonesia, dimana opini terhadap Pemerintah Daerah yang diberikan oleh BPK masih belum berkorelasi dengan  turunnya tindak pidana korupsi.
Beliau berharap suatu saat korelasi antara opini yang diberikan BPK berdampak baik terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi.
 
Secara umum DPD RI menyampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur terhadap penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK RI sudah melampau target, namun demikian terhadap masalah-masalah yang belum sesuai dengan rekomendasi BPK, DPD RI tetap meminta kepada para pimpinan daerah untuk serius mencari solusi terbaik agar masalah yang dihadapi tidak berlarut-larut, khususnya masalah yang terkait dengan rekomendasi BPK yang bersifat administrasi.
 
Dalam pertemuan tersebut juga beberapa pemda meminta kepada DPD RI untuk menyampaikan kepada pihak terkait untuk segera membuat standarisasi sehingga masalah yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
 
Mengakhiri kegiatan ini sekali lagi Asisten III Provinsi Kalimantan Timur Bere Ali menilai secara umum masalah yang menjadi temuan BPK antara lain persoalan kekurangan volume, spesifikasi, dan aset yang dimiliki instansi di Kaltim, namun demikian semua permasalahan yang di rekomendasikan BPK Kaltim sejauh ini sudah ditindaklanjuti dengan baik.
 
"Akan tetapi pihaknya dalam hal ini Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk segera menyelesaikannya dan  mendorong agar  pemda yang terkait  segera menyelesaikan rekomendasi BPK Kaltim yang berstatus belum sesuai maupun yang belum ditindaklanjuti dengan baik," demikian disampaikan oleh Asisten III Bere Ali pada saat menutup rapat kerja dengan DPR RI.
 
 
 
Humas BPKP Kaltim - Lutfi Budiarto
 
 
 
 


Share      

Berita Terkait:

28 Mei 2012 10:16:40 / kaltim / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Ujian Simda