Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

BPKP-RRI Menyapa Kaltim
12 Mei 2018 09:01:52 / kaltim / dibaca: 115 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Bekerja sama dengan RRI Samarinda, BPKP Kaltim dialog interaktif dengan warga Kaltim tentang pembangunan di Kalimantan Timur.

  Pada Hari Libur Nasional untuk memperingati Hari Kenaikan Isa Almasih tanggal 10 Mei 2018, pagi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Adil Hamonangan, menyempatkan menyapa masyarakat Kalimantan Timur dalam acara Halo Kaltim di RRI Samarinda. Acara ini merupakan dialog interaktif antara pendengar RRI dari seluruh Wilayah Kalimantan Timur dengan narasumber. Halo Kaltim ini sebagai salah media untuk  sosialisasi dan menangkap masukan maupun aspirasi masyarakat tekait program pembangunan dan permasalahannya serta current isues khususnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Bagi Asti, Host atau Presenter dari RRI, narasumber Kaltim kali ini merupakan narasumber special karena baru pertama kali ini BPKP melakukan dialog langsung dengan masyarakat Kalimantan Timur melalui Media RRI Samarinda.

Acara dialog ini dimulai pukul 09.00 sampai dengan 10.00 WITA. Pertanyaan maupun pendapat masyarakat tercatat dari Anto (Kutai Barat), Budi (Samarinda), Iqbal (Kutai Barat), Budi (Samarinda), Hayek (Kutai Barat), Nuel (Kutai Barat). Pertanyaan dan pendapat antara lain BPKP belum dirasakan keberadaannya, belum maksimal bekerja karena masih ada dana APBD belum diawasi, adanya pembangunan yang mangkrak, ada pula yang menyatakan salut dengan peran BPKP dan menanyakan apakah peran BPKP dapat ditingkatkan sehingga dapat mengawasi serta melakukan tindakan seperti KPK, apakah BPKP hanya mengawasi dana desa, bagaimana dengan dana yang ada di kelurahan atau instansi lainnya, banyaknya lembaga pengawasan yang mengawasi penggunaan anggaran namun masih saja ada kebocoran,  apakah BPKP dapat mengawasi dana aspirasi DPRD dan sebagainya.

Adil Hamonangan dalam tanggapannya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pendengar atas pertanyaan–pertanyaan yang diajukan, dengan demikian menunjukan bahwa masyarakat Kalimantan Timur peduli atas keberadaan pembangunan  yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Dijelaskan bahwa peran BPKP dalam mengawasi pembangunan telah tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 yang pada intinya melakukan Pengawalan Pengelolaan Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan Nasional dalam rangka mengawal Nawa Cita Tahun 2014 – 2019. Untuk itu BPKP mengarahkan pengawasannya pada empat fokus:

  1. Pengawasan program pembangunan nasional,
  2. Pengawasan dalam rangka penguatan ruang fiskal,
  3. Pengawasan pengamanan aset pemerintah negara dan daerah, dan
  4. Pengawasan dalam hal penguatan kualitas tata kelola pemerintah.

Dalam melaksanakan pengawasan BPKP menerapkan dua strategi pengawasan yaitu BPKP melakukan pembinaan dalam rangka:

  1. penguatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk setiap program-program pembangunan nasional tersebut, dan
  2. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (K/L/P)

Dengan menguatnya dua pilar pengawasan yaitu SPIP dan APIP tentunya akan mempermudah dan memperingan tugas – tugas BPKP dalam melaksanakan pengawasan/pengawalan pembangunan yang menyeluruh, mengingat dengat tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP yang memadai, maka diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan kualitas dan akuntabilitas program pembangunan.

Terkait adanya proyek-proyek yang mangkrak, kenapa BPKP tidak turun, karena sesungguhnya pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut merupakan kewajiban dari instansi atau lembaga yang melaksanakan proyek tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, instansi atau lembaga harus menciptakan sistem pengendalian yang mampu untuk mengendalikan seluruh penggunaan dana pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaat aset-aset yang dibangun. Sedang BPKP disini tugasnya adalah mendorong APIP agar dapat menyelenggarakan pengawasan dengan baik dengan  melakukan pembinaan berupa bimbingan teknis  kepada K/L/P dan kepada penanggungjawab program bagaimana mereka dapat mendesain sistem pengendalian dan sistem pengendalian dapat terselenggara dengan baik di K/L/P dan penanggungjawab program.

Adil Hamonangan menjelaskan bahwa dari fokus ke empat pengawasan BPKP adalah melakukan peningkatan tata kelola pemerintah; kegiatannya berupa bimtek bimtek, misalnya bimtek kepada inspektorat untuk mereviu Laporan Keuangan Daerah yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeah (BPKAD) sebelum diserahkan kepada BPK. Pendampingan terkait peningkatan tata kelola juga diberikan kepada K/L/P juga rumah sakit dan perusahaan daerah.

Atas pertanyaan dari Nuel (Kutai Barat) tentang bagaimana peran BPKP melasanakan pengawasan atas dana desa agar lebih akuntabel dan transparan. Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa BPKP telah membangun aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penerapan aplikasi Siskuedes oleh desa yang dibangun dan didampingi oleh BPKP di wilayah Kalimantan Timur menunjukkan bahwa  836 Desa yang ada di wilayah Kalimantan Timur sebanyak 96,91 % atau 810 Desa telah menerapkan aplikasi Siskuedes. Aplikasi Siskeudes ini diterapkan dalam rangka untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Melalui aplikasi ini pengelolaan dana desa dapat semakin mudah dilakukan, termasuk dalam melakukan pelaporan. Di samping itu melalui aplikasi ini dapat meminimalisir tindakan koruptif.

Budi (Samarinda) menanyakan sudah banyak lembaga pengawasan namun masih saja ada kebocoran, terutama proyek-proyek yang besar seperti pembangunan jalan tol yang menggunakan APBD, apakah tidak ada pemeriksaan? Juga terhadap proyek-proyek yang mangkrak atau hal ini menunjukan pengawasannya mandul? Kenapa pelaksana proyek tidak dicekal?

Adil menegaskan bahwa kuncinya adalah integritas pelaksana. Sekuat apapun sistem diciptakan namun tanpa integritas dari pengelola dana pembangunan maka sistem pengawasan yang ada tidak ada artinya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa sebelum dilakukan pengawasan dari luar maka perlu diciptakan pengawasan internal, sehingga dapat dideteksi secara dini apabila terjadi penyimpangan. Oleh karena itu pihak internal sebenarnya lebih tahu apabila terjadi penyimpangan. Selain itu aparat pengawas intern seharusnya diberi peran yang lebih, dan independen di dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan pembangunan di instansinya masing-masing.

Pada sesi akhir dialog masih banyak penelpon yang ingin berdialog namun waktu jua yang membatasi acara dialog ini. Oleh karena itu beberapa penelpon mengusulkan supaya BPKP sering melakukan dialog untuk lebih mengenalkan peran pengawasan yang dilakukan di Kalimantan Timur khususnya. (Humas BPKP/mujono)

 



Share      

Berita Terkait:

11 Mei 2018 07:26:53 / kaltim / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Seminar dalam Rangka Hari Ulang Tahun BPKP ke-35 di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
08 Mei 2018 08:39:00 / kaltim / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Family Gathering Dalam Rangka HUT ke-35 BPKP
08 Mei 2018 08:15:07 / kaltim / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kunjungan ke Yayasan Kharisma Pertiwi Samarinda
08 Mei 2018 07:44:32 / kaltim / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Dharma Wanita Persatuan BPKP Kaltim lakukan Bakti Sosial
26 April 2018 13:44:17 / kaltim / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
19 Anak Ikuti Khitanan Massal


PROFIL BPKP KALIMANTAN TIMUR
Profil Pimpinan
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Barang Milik Negara
Visi dan Misi
Beranda
Agenda Pimpinan
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Telaah Sejawat APIP
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Sekilas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
BULETIN INTERNAL
Buletin Etam
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Tersedia Setiap Saat
Prosedur Layanan Informasi
AKUNTABILITAS
Kegiatan dan Anggaran
Ringkasan Laporan Keuangan
Ringkasan Akuntabilitas Kinerja
Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Ringkasan LHKPN
Galeri Foto Kegiatan
INFORMASI LAIN
Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Auditor

 

KONTAK:

Jl. MT Haryono No. 19, Samarinda 

Telepon: 0541-743063 

Faksimil: 0541-743141 

Surat-E: kaltim@bpkp.go.id; layanan.informasi_kaltim@bpkp.go.id