BPKP Dorong Kapabilitas APIP dalam Penyelenggaraan SPM Pendidikan di Wilayah Kalteng

Palangka Raya (22/09) - "BPKP mendorong kapabilitas APIP dalam menerapkan SPM (standar pelayanan minimal) bidang pendidikan di wilayah Kalteng agar tercapai akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang meliputi standar jumlah & kualitas barang/jasa serta standar jumlah & kualitas pendidik maupun tenaga kependidikan", hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Bambang Ari Setiono dalam Rapat Monitoring Penyelenggaraan SPM yang dihadiri oleh para Inspektur dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa undang-undang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menerapkan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, termasuk dalam hal pendidikan.

Untuk itu kepala daerah melalui inspektorat provinsi dan kabupaten/kota selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal di daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan APIP dalam pencapaian SPM meliputi audit kinerja, evaluasi atau monitoring, serta memberikan rekomendasi/solusi atas masalah yang ada.

Kaper BPKP Kalteng pun berharap kepada para pemangku dalam pengelolaan bidang pendidikan agar sejak perencanaan dan penganggaran program/kegiatan memperhatikan kebutuhan dasar sesuai standar pelayanan minimal serta menghindari penyimpangan (fraud) dalam pelaksanaannya.***(Kominfo BPKP Kalteng/Reza)