Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan Nomor PER–955/K/SU/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

 

MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS DI DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
  2. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara;
  3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;
  4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerntahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
  5. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
  6. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
  7. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governancedan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerjasama, badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;
  10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;
  11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

 

Sebagai auditor yang bertanggungjawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara mempunyai wewenang:

  1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi (Pasal 49), yaitu:
    • Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan,
    • Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penerapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya,
    • Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.
  2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59),
  3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4),
  4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya)  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal 54 ayat 3.

Share   
Profil Perwakilan
Tugas Pokok dan Fungsi
Sekapur Sirih
Visi dan Misi
Struktur Organisasi dan SDM
Wilayah Kerja
Rencana Strategis 2017-2019
 
Rencana Strategis 2017-2019
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara
 
Perjanjian Kinerja 2017
 
Perjanjian Kinerja Tahunan dan Triwulan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017
 
Kontak Kami

Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara

 
Jln. Yos Sudarso No. 34, Tarakan 77112
Telp. (0551) 22855, 3806421
Fax. (0551) 22855
Email : kaltara@bpkp.go.id