Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No. 20 Tahun 2016

Perwakilan BPKP bertugas:
  1. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
  2. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
  3. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah;
  4. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  pada wilayah kerjanya; dan
  5. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidan gpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Sedangkan fungsi Perwakilan BPKP adalah:
  1. penyiapan rencana dan program;
  2. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
  3. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
  4. pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
  5. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
  6. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  7. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
  8. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
  9. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, bdadn usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan-hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi pennyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan;
  12. pelaksanaan analisis dan penyusuan laporan hasil pengawasan serta pengendalin mutu pengawasan; dan
  13. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Share   
Profil Perwakilan
Tugas Pokok dan Fungsi
Sekapur Sirih
Visi dan Misi
Struktur Organisasi dan SDM
Wilayah Kerja
Rencana Strategis 2017-2019
 
Rencana Strategis 2017-2019
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara
 
Perjanjian Kinerja 2017
 
Perjanjian Kinerja Tahunan dan Triwulan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2017
 
Kontak Kami

Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara

 
Jln. Yos Sudarso No. 34, Tarakan 77112
Telp. (0551) 22855, 3806421
Fax. (0551) 22855
Email : kaltara@bpkp.go.id