TARAKAN - Bertempat di ruang rapat kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Rusdy Sofyan berserta jajarannya mengikuti video conference (vidcon) kegiatan Refleksi Pengawasan BPKP Tahun 2020 dan Rencana Tahun 2021, dengan tema "Penajaman Pengawasan yang Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Nasional", Rabu (20/1). Kegiatan ini juga turut diikuti oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto, para Deputi Kepala BPKP, dan Kepala Perwakilan di seluruh Indonesia.

 

Adapun tujuan dari diselenggarakannya Refleksi Pengawasan BPKP Tahun 2020 dan Rencana Tahun 2021 adalah merumuskan dan menyepakati perencanaan pengawasan BPKP yang Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial sehingga menghasilkan pengawasan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan nasional.

 

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan mengenai fokus utama hasil pengawasan 2020, yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pembangunan, ketahanan keuangan daerah menghadapi pendemi, akuntabilitas PBJ di kala pandemi, akuntabilitas penyaluran bansos, akuntabilitas program perlindungan UMKM, dan akuntabilitas penyediaan layanan kesehatan penanganan COVID-19.

 

Sementara itu, pada kesempatan tersebut Kaper BPKP Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan mengenai tanggapan operasional tentang arahan Kepala BPKP dan Eselon I. Tanggapan tersebut yakni bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara mendukung dan siap melaksanakan kebijakan dan arahan dari Kepala BPKP dan Eselon I di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, akan meningkatkan kinerja individu dan organisasi di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, akan meningkatkan value Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara bagi Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Kalimantan Utara, akan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan APIP se-Provinsi Kalimantan Utara, penajaman pengawasan yang HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial) harus sejalan dengan Renstra BPKP dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), setuju dengan fleksibilitas pengawasan tapi juga didukung fleksibilitas keuangan, dan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan di Perwakilan BPKP harus di dukung oleh Pusat.

 

(Kominfo BPKP Kaltara/SR)