Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Rapat Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019
21 Desember 2019 11:25:05 / kaltara / dibaca: 438 kali / Kat: Evaluasi

Dengan mengusung tema “Menyongsong Era Trusted Advisor” rapat kerja perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dimulai pukul 08:30 pada hari Senin, 16 Desember 2019 di Tarakan Plaza Hotel dipandu oleh Ary Suharyanto dan Meigendaris. Acara diawali dengan yel-yel dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan koordinator penyelenggara (Okke Wibawa) yang membahas tentang tujuan dari diadakannya acara rapat kerja yaitu untuk mengetahui sejauh mana kinerja selama tahun 2019 dan meningkatkan public speaking di lingkungan kerja kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara sekaligus membuka acara rapat kerja hari ini, di kesempatan kali ini Kepala Perwakilan membahas tentang Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara tentang pentingnya Peran BPK dan BPKP di Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara. Dari 6 Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara ada 2 pemda belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Di situlah peran BPK dan BPKP diharapkan saling membantu pemda. Acara kemudian dilanjutkan dengan doa yg dibawakan oleh Lolotan Nauli.

Pemaparan diawali bidang P3A membahas tentang capaian kinerja 2019 dari bidang P3A dan Kantor. Penugasan kantor sampai dengan saat ini sudah mencapai 98%. 45% dari PKPT dan sisanya non-PKPT. 155 dari penugasan baru 140 penugasan yang sudah terbit laporan. Bidang P3A sudah melakukan 2 ekspose. Dari 6 Pemda, Provinsi Kalimantan Utara sudah mencapai level 3 dan Kabupaten Nunukan masih memerlukan Tindak Lanjut mencapai level 3.

Pemaparan dilanjutkan dengan bidang IPP, 44 PP sudah dilaksanakan semua. Untuk outcome mencapai 45,33% diluar penugasan bpjs. Akumulasi penugasan sampa dengan 13 Desember 2019 sebanyak 86 PP (sudah termasuk 44 PKPT awal). Di tahun 2020 lumlah total rencana penugasan 81 PP dengan anggaran Rp1.638.136.000. Hambatan yang dihadapi selama ini adanya gap pengalaman dan kapasitas/kompetensi SDM bidang IPP, adanya penugasan dinamis tambahan secara tiba-tiba dari pusat. Namun hambatan tersebut telah dikelola dengan melaksanakan lebih dari satu penugasan dalam rentang waktu bersamaan, menggunakan PFA dari bidang lain, dan melakukan pembagian tugas dalam tim.

Dilanjutkan dengan pemaparan bidang APD. Tahun 2019 Kinerja level 3 SPIP mencapai 100% untuk Provinsi dan 40% Kabupaten/Kota, SIMDA integrated pkpt 6 output 5 outcome 50% SimdaRen. APIP tercapai untuk output namun belum untuk outcome. Dana desa pkpt 16, output 16 outcome 91,05% (Siskeudes). Kendala yang dihadapi adalah kendala geografis. Dilanjutkan dengan pemaparan rencana APD tahun 2020 dan strategi 2020.

Bidang Akuntan Negara pemaparan disampaikan oleh Korwas AN. Pada tahun 2019 PKPT awal 12, dengan 13 tambahan PKPT, dan 4 Penugasan dari Dana Mitra dengan anggaran sebesar Rp175.032.000,00. Penyerapan dana mencapai 125% dengan sumber dana tambahan dari bidang IPP. Capaian outcome sudah mencapai 100%. Laporan masih 92% dengan 2 laporan belum terbit. Rencana Kerja Tahun 2020 sebanyak 24 PP dengan anggaran Rp563.586.000.

Bidang Investigasi pada tahun 2019 target awal penugasan sebanyak 18 PP kemudian menjadi 26 PP. Realisasi Penugasan permintaan 23 PP, realisasi 23 PP. Hasil audit tahun 2019 terdiri dari Audit Investigatif dengan nilai kerugian negara atau nilai koreksi Rp2.603.017.141,95, Audit PKKN Rp170.958.729,17, dan Audit Klaim Rp8.823.408.616,00. Target PKPT di tahun 2020 sebanyak 13 PP.

Bidang Tata Usaha di tahun 2019 outcome survei kepuasan sebesar 7,84 dengan target 8,00. Terlaksananya pembangunan renovasi Gedung dan bangunan di bidang P3A. Untuk subbagian keuangan dalam hal anggaran tahun 2019 telah mengalami 11 kali revisi. Revisi anggaran disebabkan adanya penambahan/mutasi/kenaikan pangkat pegawai, penambahan anggaran pengawasan untuk audit tujuan tertentu atas DJS Kesehatan pada kegiatan Prioritas Nasional, dan adanya penambahan insentif belanja modal untuk renovasi ruang kerja kantor. Kendala di subbag keuangan diantaranya volume penugasan pengawasan tidak teratur dan mendesak dan pelayanan di KPPN kurang cepat. Subbag kepegawaian dan umum selama tahun 2019 telah melakukan pembuatan SPMT dan SPMJ, memproses dupak PFA, melakukan update data SMILE, dan lain lain. Kendala yang dihadapi kendalanya penyedia barang di tarakan kurang bervariasi, lahan parker yang kurang memadai, sosial media perwakilan yang belum aktif. Setelah pemaparan dari semua bidang diselingi dengan permainan Kahoot.it. Permainan diikutin oleh warga bpkp dengan antusias seputar kantor.

Dilanjutkan dengan tanggapan dari kepala perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Terdapat pembandingan pemberdayaan SDM, diharapkan adanya analisis beban kerja. Terkait SDM APIP yang rendah, diadakan workshop untuk meningkatan kualitas APIP. Berkaitan dengan cuti diharapkan laporan diselesaikan sebelum cuti. Kerjasama daerah yang masih minim perlu dikaji kembali dari segala aspek. Untuk tenaga SIMDA sudah dicoba untuk mendata dari perwakilan lain namun masih menolak, sehingga tindak lanjut seharusnya didata dan disampaikan kepada Biro SDM. Perlu diingat lagi tentang 8 Kriteria Temuan, jangan dipaksakan menjadi temuan apabila tidak memenuhi kriteria. Terkait dengan bagian Tata Usaha terdapar penyedia jasa yang tidak taat pajak, sehingga perlu didiskusikan lebih lanjut tentang perpajakan. Pembahasan tentang rapat kerja diakhiri pukul 14:30 dan dilanjutkan dengan Budaya Kerja.

Budaya kerja kali ini tentang public speaking dimana warga BPKP Kaltara dilatih untuk  dapat berbicara di depan umum. Kegiatan berlangsung sampai dengan pukul 17:20 dan ditutup dengan kuis Kahoot dan foto Bersama serta pembagian door prize.

 

(Humas BPKP Kaltara)



Share      

Berita Terkait:

30 April 2020 21:58:02 / kaltara / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Kaltara Ikuti Rakor Menindaklanjuti Rapat Terbatas Presiden dan Evaluasi Penanganan Covid-19
14 Maret 2018 08:59:54 / kaltara / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BPKP Evaluasi Tata Kelola Beras di Wilayah Kaltara
01 Maret 2018 10:41:04 / kaltara / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Verifikasi Capaian PKH (Program Keluarga Harapan) Kota Tarakan