Jam Pimpinan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Alexander Rubi Satyoadi, para Koordinator Pengawasan, pejabat struktural, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Umum, dan Tenaga Harian Lepas. Selain itu pula hadir para pegawai BPKP yang dipekerjakan di instansi luar BPKP, seperti di Inspektorat Kabupaten Malinau, Pemerintah Provinsi  Kalimantan Utara,  dan Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Pada sambutannya, Alexander Rubi menjelaskan sekilas profil Provinsi Kalimantan Utara, sebuah provinsi termuda yang memiliki 6 Pemda, yakni 1 pemerintah provinsi, dan 5 pemerintah kabupaten/kota (Tarakan, Malinau, Tana Tidung, Nunukan,dan Bulungan). Dijelaskan pula oleh Alexander Rubi dari 6 pemda tersebut, 3 diantaranya telah berprestasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 4 kali berturut-turut.

Dalam arahannya, Iswan Ilmi menyampaikan auditor di BPKP maupun Inspektorat di pemerintah daerah perlu selalu menambah kompetensinya, baik dari pengalaman lapangan (tacit knowledge) maupun dari membaca buku-buku terkait pengawasan. Oleh karena itu, peran konsulting BPKP Perwakilan kepada Inspektorat di pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk menambah kompetensi auditor yang ada di pemerintah daerah. Disampaikan pula oleh Iswan, dalam melakukan audit perlu  menerapkanRisk Base Audit dimana auditable units dipetakan risikonya, setelah itu dibuat prioritasnya.

(Humas BPKP Kaltara)