Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

BPKP Evaluasi Tata Kelola Beras di Wilayah Kaltara
14 Maret 2018 08:59:54 / kaltara / dibaca: 1037 kali / Kat: Evaluasi

Salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo adalah “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Kemandirian ekonomi salah satunya dalah terkait kemandirian dalam penyediaan pangan, terutama beras yang merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Baru-baru ini masalah impor beras menjadi polemik dan isu panas dalam negeri yang tidak terlepas dari adanya permasalahan dalam tata kelola beras nasional. Tata kelola beras melibatkan instansi dari berbagai sektor mulai dari Kementerian/Dinas Pertanian, Perdagangan, BULOG, Badan Pusat Statistik dll. Kegiatan evaluasi tata kelola beras nasional yang bersifat lintas sektor ini dilakukan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 butir 4.c. yang meminta BPKP melaksanakan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Untuk itulah dalam minggu kedua Bulan Maret ini, BPKP melakukan evaluasi atas tata kelola beras nasional pada provinsi Kalimantan Utara.

Sebagaimana amanat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), BPKP selaku aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) berperan dalam meningkatkan pengendalian internal terkait tata kelola beras nasional tersebut. Kegiatan evaluasi tata kelola beras nasional ini juga dilaksanakan serentak di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai data beras nasional dan kondisi tata kelola beras nasional serta permasalahannya, juga untuk memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden dalam rangka penetapan kebijakan mengenai tata kelola beras nasional. Untuk daerah Kalimantan Utara, BPKP mengambil sampel di Kabupaten Bulungan dan Malinau.

Di Provinsi Kaltara sendiri, berdasarkan data dari BPS tahun 2016, terdapat 30.601 ha luas tanam padi yang terdiri dari 16.903 ha padi sawah dan 13.698 ha padi ladang. Daerah lumbung padi adalah Kabupaten Bulungan, Malinau dan Nunukan. Namun secara umum dibandingkan penduduk berjumlah 666.333 jiwa, produksi padi masih belum mencukupi, sehingga masih harus dipenuhi dari daerah lain.

Pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. Sesuai dengan UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, maka tata kelola beras yang merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pangan yang bertujuan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang memadai pada setiap tahapan produksi, distribusi, kosumsi hingga stok beras dengan berdasar pada basis data yang terpercaya dan terpelihara.Nilai beras sangat strategis, apabila terjadi gejolak harga pada beras yang berkaitan dengan ketersediaan pasokan maupun kenaikanharganya maka akan berdampak bagi stabilitas politik, ekonomi dan sosial.(AS)



Share      

Berita Terkait:

01 Maret 2018 10:41:04 / kaltara / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Verifikasi Capaian PKH (Program Keluarga Harapan) Kota Tarakan


Profil Perwakilan
Tugas Pokok dan Fungsi
Sekapur Sirih
Visi dan Misi
Struktur Organisasi dan SDM
Wilayah Kerja
Informasi Publik
Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Utama
Laporan Kinerja
Kontak Kami

Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara

 
Jln. Yos Sudarso No. 34, Tarakan 77112
Telp. (0551) 22855, 3806421
Fax. (0551) 22855
Email : kaltara@bpkp.go.id