Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara

Kunjungan Kaper BPKP Provinsi Kaltara ke Kajati Kaltim, Kapolda Kaltara dan Bupati Bulungan
29 Nopember 2019 09:42:10 / kaltara / dibaca: 34 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Pada tanggal 26 sampai dengan 28 November 2019 Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak R Bimo Gunung Abdulkadir melakukan kunjungan kerja secara marathon ke Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan. Rangkaian kunjungan (road show) ini dilakukan dalam rangka silahturahim dan menjalin komunikasi dengan stakeholder BPKP Kalimantan Utara.

Koordinasi Supervisi Pencegahan oleh KPK di Kabupaten Nunukan
20 Nopember 2019 12:53:23 / kaltara / dibaca: 65 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Pada tanggal 19 November 2019 bertempat di kantor Inspektorat Kabupaten Nunukan, Bapak Kepala Perwakilan (Kaper) menghadiri kegiatan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP yang merupakan bagian dari kegiatan Koordinasi Supervisi Pencegahan oleh KPK.

Silaturahmi dengan Bupati Nunukan
19 Nopember 2019 17:09:18 / kaltara / dibaca: 34 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Pada tanggal 18 November 2018, sehari sebelum menghadiri kegiatan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP yang merupakan bagian dari Koordinasi Supervisi oleh KPK di Kabupaten Nunukan, Bapak Kepala Perwakilan (Kaper) berkesempatan ber-silaturahmi dengan Bupati Nunukan bertempat di ruang VIP bandara Nunukan.


Arsip Berita
Sekapur Sirih
Selamat datang di website Perwakilan BPKP Kalimantan Utara. BPKP telah hadir di provinsi termuda di Republik Indonesia saat ini yaitu Provinsi Kalimantan Utara atau sering disingkat dengan Provinsi Kaltara sejak dilantiknya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara pertama pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Kepala BPKP Dr. Ardan Adiperdana, AK. MBA di Kantor Pusat BPKP Jakarta. Namun secara resmi, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara baru beroperasi sejak tanggal 5 Januari 2017 setelah dikukuhkannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltara oleh Gubernur Provinsi Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie di Tanjung Selor yang merupakan ibukota Provinsi Kaltara.
 
Provinsi Kaltara yang merupakan provinsi termuda, kelahirannya didasarkan pada Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kaltara sebagai provinsi ke-34 Indonesia. Pada tanggal 22 April 2013, Dr. H. Irianto Lambrie dilantik sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Kaltara oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta. 
 
Kehadiran Kantor Perwakilan BPKP di Provinsi Kaltara relatif cepat karena belum genap usi ke-4 provinsi ini, BPKP telah hadir di Kaltara. Hal ini dapat menunjukkan bukti komitmen Pemerintah RI yang sangat peduli dengan pembangunan di provinsi termuda ini agar dapat segera menyusul keberhasilan provinsi-provinsi lain.
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang diberikan tugak melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiataan tertentu yang meliputi:
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral
b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan 
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Penugasan tersebut merupakan pembeda dari tugas APIP lainnya yang ada di Kementerian/Lembaga/Pemda.
Selanjutnya pengaturan mengenai tugas dan fungsi BPKP yang spesifik diatur dalam Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) bahwa tugas dan fungsi BPKP yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
 
Kehadiran Kantor Perwakilan BPKP di Provinsi Kaltara merupakan bentuk komitmen tinggi Kepala BPKP bahwa sebagai APIP, BPKP tidak saja berfungsi sebagai katalisator namun juga sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kaltara dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteaan masyarakat Kaltara.
 
Semoga melalui website ini dapat terjalin komunikasi dan sinergi yang baik dan kuat antara BPKP dengan Pemerintah Daerah se-Kaltara untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan pembangunan yang berakuntabilitas dan terbangunnya tata kelola yang bersih dan efektif.
 
Kepala Perwakilan
 
 
R. Bimo Gunung Abdulkadir