Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

AUDIENSI KEPALA PERWAKILAN BPKP KALSEL DENGAN PIMPINAN DPRD PROV. KALSEL
01 Pebruari 2013 07:49:55 / kalsel / dibaca: 3502 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Mediasi lintas sektoral kasus dualisme pencatatan kepemilikan asset Terminal Pal 6 antara Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin.

Banjarmasin, Rabu (30/1/2013), Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Edy Karim yang didampingi Kepala Bidang Investigasi, Sugiharto dan Tim Mediasi Penyelesaian Dualisme Pencatatan Kepemilikan Asset Terminal Pal 6 antara Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang didampingi oleh Ketua Komisi I.

Pada acara tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan terjadinya dualisme pencatatan asset Terminal Pal 6 yang sebelumnya milik Pemprov Kalsel yang telah diserahkan kepada Pemko Banjarmasin namun masih tercatat di asset Pemprov Kalsel karena penyerahan tersebut belum disetujui DPRD Provinsi Kalsel dan atas penyerahan tersebut Pemko Banjarmasin telah pula mencatat sebagai asset. Sedangkan Ketua DPRD Prov. Kalsel menyambut baik mediasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan karena permasalahan ini muncul sejak tahun 1979 dan sampai sekarang belum dapat terselesaikan serta merupakan salah satu catatan dari BPK RI dalam laporan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan tersebut, telah tercapai kesepakatan bahwa atas asset tanah terminal tersebut tetap akan diserahkan ke Pemko Banjarmasin, namun diawali dengan proses yang legal sesuai perundangan yang berlaku sehingga tidak terjadi permasalahanhukum dikemudian hari.

Sebelumnya ada kesan DPRD mempersulit penyelesaian masalah, ternyata setelah dilakukan mediasi, DPRD Kalsel dapat menyetujuipenyerahan aset yang diusulkan Gubernur Kalsel. Sedangkan aset yang telah terlanjur disertifikatkan oleh BPN yang diindikasikan prosesnya tidak sesuai dengan ketentuanakan dicabut terlebih dahulu, sebelum diserahkan kembali dari Pemprov Kalsel kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Pimpinan DPRD Kalsel dan Gubernur Kalsel menjamin proses penyerahan asset tersebut kepada Pemerintah Kota Banjarmasin akan berjalan sesuai kesepakatan [Humas BPKP KalSel/Sugiharto, Ggh, MS]



Share      

Berita Terkait:

12 Pebruari 2016 09:16:29 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Beri Solusi Masalah Tunjangan Profesi Guru Alih Jenjang Pemko Banjarmasin
10 Pebruari 2016 15:02:11 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Jajaran Kementerian Agama Kalsel Siap Selenggarakan SPIP
04 Pebruari 2016 13:19:35 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pj. Bupati Banjar: BPKP Mitra dalam Peningkatan Tata Kelola
29 Januari 2016 14:59:09 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pemantapan Implementasi BLUD pada RSUD Tanah Bumbu
27 Januari 2016 06:04:00 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pj. Gubernur Kalsel : Air Adalah Hak Asasi Manusia, Tarif Air Jangan Dipolitisasi


PROFIL
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Tugas dan Fungsi
Sejarah
Produk & Layanan
RENSTRA
Wilayah Kerja
DOKUMEN PUBLIK
ATURAN PERILAKU PEGAWAI BPKP
LAPORAN KEUANGAN
KINERJA KANTOR PERWAKILAN
Informasi Kinerja
LAKIP
Kapitalisasi Prestasi dan Kinerja BPKP
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan dan Anggaran
Target Program dan Kegiatan
 
KONTAK KAMI
Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan

Alamat :
Jl. Jend. A. Yani Km. 32,5
Banjarbaru - 70711
Telp: (0511) 4781116
Fax. : (0511) 4774501

E-mail :

kalsel@bpkp.go.id

humas.kalsel@bpkp.go.id

----------------------------------------------------

BANUA BAPADAH EDISI KE-4

OKTOBER 2015

UNDUH DI SINI

  Sejarah


 Galeri Foto


    

  Peta Wilayah