Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Berakuntabilitas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
08 Januari 2013 20:53:47 / kalsel / dibaca: 891 kali / Kat: MOU, Kerjasama

SPIP harus secara terintegrasi berproses dalam proses manajemen pemerintah yang terus bergerak menuju penerapan  akuntabilitas baik keuangan dan kinerja yang semakin berkualitas mendukung terbentuknya Wajar Tertib Administrasi, berlanjut wilayah bebas dari korupsi, akhirnya menciptakan Good Governance dan Clean Governance, demikian disampaikan oleh Edy Karim  dalam Sosialisasi SPIP di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

 

Banjarmasin, 7 Januari 2013 bertempat di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peserta sosialisasi terdiri dari Kepala Kantor BPN di seluruh Kabupaten/Kota, Pejabat Eselon III dan IV Kanwil, Kasubbag TU dan Koordinator Program yang di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan yang seluruhnya berjumlah 50 orang.

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, H. Sayuthi. Dalam pidato pembukaannya Kakanwil menyampaikan bahwa sistem pengendalian intern sangat penting bagi BPN karena dalam beberapa kali pertemuan baik dipusat maupun daerah hal ini sering diingatkan. Kesempatan ini Kakanwil  sangat mengharapkan dengan sosialisasi ini sistem pengendalian intern akan semakin kuat. Lebih lanjut disampaikan bahwa setelah selesai sosialisasi SPIP maka dalam waktu dekat diharapkan pendampingan BPKP dalam  penyusunan  laporan keuangan  tahun anggaran 2012.

Edy Karim, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, langsung sebagai narasumber yang didampingi oleh Kabid  IPP  menyampaikan materi sosialisasi yang  menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai SPIP sebagaimana diatur dalam PP 60 tahun 2008.

Dalam paparannya, Edy Karim menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus berakuntabilitas dengan baik melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, pelaporan keuangan yang handaldan taatdengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jika dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja tersebut sudah baik maka diharapkan pembentukan area bebas dari korupsi dapat dicapai.

Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh aparatur negara, jadi aparatur negara harus bekerja sesuai dengan koridornya artinya harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain dari pertanggungjawaban keuangan  maka akuntabilitas kinerja juga tidak dapat dilupakan karena kinerja itu suatu sisi lain dari pertanggungjawaban keuangan. SPIP harus secara terintegrasi berproses dalam proses manajemen pemerintah yang terus bergerak menuju penerapan  akuntabilitas baik keuangan dan kinerja yang semakin berkualitas mendukung terbentuknya WilayahTertib Administrasi, berlanjut wilayah bebas dari korupsi, akhirnya menciptakan Good Governance dan Clean Governance.

Edy Karim pun mengingatkan penyelewengan keuangan negara oleh Aparatur Negara akan berakibat hukuman disiplin dan hukuman pidana korupsi. Lingkup keuangan negara tidak hanya berhubungan dengan APBN/D, namun juga kewajiban PNSuntuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara. Oleh karena itu, perbuatan PNS yang menerima hadiah/janji berhubungan dengan pekerjaan/jabatan yang betentangan dengan kewajiban untuk melaksanakan pelayanan umum termasuk tindak pidana korupsi. [Humas BPKP Kalsel/Beligan, Ggh, MS]



Share      

Berita Terkait:

16 April 2014 10:45:03 / kalsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kunjungan Kerja Tabalong : Konsultasi ke BPKP Kalsel Jika Ada Keraguan Pengelolaan Keuangan Daerah
25 Maret 2014 19:07:55 / kalsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kalan BPK Kalsel Apresiasi kerjasama BPKP Kalsel dengan Pemda Batola untuk peningkatan kualitas LKPD
25 Maret 2014 06:35:58 / kalsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Bupati Balangan, Kalsel, Pantau Langsung Implementasi Rencana Aksi Pembenahan Aset oleh SKPD
27 Pebruari 2014 15:07:03 / kalsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Penandatanganan MoU di Apel Kesiagaan Pemkab Tapin
21 Pebruari 2014 15:02:54 / kalsel / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Jika Tim BPKP Melakukan Pendampingan, Kepala SKPD Harus Meluangkan Waktu, Karena Kita Perlu


PROFIL
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Tugas dan Fungsi
Sejarah
Produk & Layanan
RENSTRA
Wilayah Kerja
DOKUMEN PUBLIK
LAPORAN KEUANGAN
PENYERAPAN ANGGARAN
BULETIN/MAJALAH
BANUA BAPADAH EDISI 1
BANUA BAPADAH EDISI 2
KINERJA KANTOR PERWAKILAN
INFORMASI KINERJA
LAKIP
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan Kegiatan
Jadwal Kegiatan dan Anggaran
Target Program dan Kegiatan
 
 
KONTAK KAMI
Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan

Alamat :
Jl. Jend. A. Yani Km. 32,5
Banjarbaru - 70711
Telp: (0511) 4781116
Fax. : (0511) 4774501

E-mail :

kalsel@bpkp.go.id

humas.kalsel@bpkp.go.id

----------------------------------------------------

Lomba Kehumasan dan Website 2013

Juara II Keaktifan Pengiriman Daily News 

--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------

Klik di sini untuk mengunduh RUP 2014

  Sejarah


 Galeri Foto


    

  Peta Wilayah