Kegiatan workshop dilaksanakan di Ruang Rapat Bersujud I Sekretariat Daerah, Kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Acara dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD, Kepala Badan, Camat dan APIP  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Acara dilaksanakan tanggal 3 Maret 2020 dan akan dilanjutkan dengan Bimbingan dan Konsultasi Penerapan Manajemen Risiko tanggal 4 s.d. 6 Maret 2020.

Acara diawali dengan sambutan dari Inspektur Daerah Kab. Tanah Bumbu, Ichsan Budiman, SH, MM. Dalam sambutanya Ichsan menyatakan bahwa hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan BPKP diharapkan dapat terus berjalan dengan baik dan dapat ditingkatkan.  Ichsan berharap setelah selesainya kegiatan Workshop ini seluruh SKPD mampu memetakan masalah dan membuat risk register di SKPD masing-masing. Ichsan menambahkan bahwa penyusunan risk register  ini merupakan bagian dari Penyelenggaraan SPIP dan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Good Governance dan Clean Goverment.

Dilanjutkan dengan sambutan Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu, Ready Kambo. Dalam sambutannya, Ready Kambo menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan Manajemen Risiko yang baik maka akan dapat meningkatkan citra pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya manajemen risiko diharapkan SKPD mampu berkerja dengan efektif dan efisien sehingga mampu berkinerja baik serta dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu Ready Kambo.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Herman Hermawan sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah memfasilitasi kegiatan Workshop Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Herman menekankan bahwa manajemen risiko adalah inti dari SPIP. Manajemen risiko dapat terimplementasi dengan baik dengan dukungan Kapabilitas APIP yang baik juga, karena kedua hal tersebut sangat berkaitan erat. Dalam pencapaian visi dan misi Bupati pasti memiliki hambatan-hambatan. Dalam manajemen risiko kita mencoba untuk mendeteksi hambatan-hambatan tersebut sehingga tujuan program prioritas ataupun visi misi Bupati dapat tercapai. Kita harus dapat membedakan antara masalah yang sudah terjadi dengan risiko yang merupakan probabiitas terjadinya suatu masalah. Dalam akhir paparannya, Ia menambahkan bahwa Tanah Bumbu ditunjuk langsung oleh BPKP pusat sebagai piloting dalam implementasi manajemen risiko sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan BPKP dapat berkerjasama dengan baik dan berkelanjutan.