Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Efektivitas Penyelenggaraan Daerah Terkendala dengan adanya penyelidikan dan penyidikan pada beberap
11 Januari 2018 14:29:24 / kalsel / dibaca: 145 kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi

Ungkapan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru dalam kunjungannya ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka koordinasi untuk mendapatkan masukan dan solusi untuk mengatasinya. Banjarbaru (10/01/2018)

Pada tanggal 10 Januari 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan kehormatan dikunjungi Ketua dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj. Alfisah, H. Muhammad Arif, dan H. Mukhni. Dalam menyambut kunjungan tersebut Kaper BPKP didampingi oleh Seluruh Korwas, Kabag TU dan PIC Kabupaten Kotabaru, selanjutnya Kaper memperkenalkan masing-masing pejabat yang mendampinginya untuk memudahkan berkoordinasi saat pelaksanaan tugas.

Ketua Dewan Kabupaten Kotabaru Hj. Alfisah menyampaikan maksud kunjungannya ke BPKP Kalsel yaitu mempertanyakan mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh APH agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terkendala. Wakil ketua I H. Muhammad Arif juga menyampaikan bagaimana dengan pelaksanaan kesepakatan Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Kejaksaan Agung, dan Wakil Ketua II H. Mukhni menyampaikan adanya Somasi Pejabat juga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan apakah PLT yang ditunjuk secara hukum syah dalam melaksanakan keuangan pada SKPD bersangkutan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel menyarankan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, Dewan harus mendorong diefektifkannya Forkompimda di Kotabaru, sehingga permasalahan yang terkait ketidaklancaran penyelenggaraan pemerintahan dibahas secara terbuka dengan pihak-pihak terkait pada forum itu.

Terkait dengan pengaduan sesuai dengan UU 23 tahun 2014 pasal 385 ayat (2) Aparat pengawasan internal pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat dan ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP serta ayat (4) jika hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP. Selanjutnya Salamat menjelaskan Agar APIP dapat melaksanakan fungsinya dengan baik diperlukan Kapabilitas APIP untuk peningkatan kapabilitas APIP pada Kabupaten Kotabaru, diharapkan Dewan dapat mendorong dari level 1 menjadi level 3 pada tahun ini atau paling tidak tahun 2019.

Selanjutnya program pengawalan pelaksanaan pembangunan juga dapat ditetapkan di Kotabaru dengan membentuk TP4D dengan Kejaksaan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat sama-sama dipantau bersama dan bila ada kendala dapat dicarikan solusinya. Pertemuan diakhiri pukul 12.30 WITA.

(Humas BPKP Kalsel/Toni/Sukis/Anton/end)



Share      

Berita Terkait:

24 Pebruari 2017 09:45:10 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Akselerasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalsel
09 Agustus 2016 13:02:12 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Kaper BPKP Kalsel Panitia Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Banjarbaru
08 Juni 2016 14:47:33 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Dukungan BPKP, Banjarbaru Raih WTP
18 Mei 2016 15:32:59 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP Kalsel Menjadi Panitia Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Banjarmasin
28 Juni 2013 08:04:46 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
PEMANTAUAN PENYERAHAN BLSM DI KOTA BANJARMASIN


PROFIL
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Tugas dan Fungsi
Sejarah
Produk & Layanan
RENSTRA
Wilayah Kerja
DOKUMEN PUBLIK
ATURAN PERILAKU PEGAWAI BPKP
LAPORAN KEUANGAN
KINERJA KANTOR PERWAKILAN
Laporan Kinerja Triwulanan
Laporan Kinerja (LKj)
PROGRAM DAN KEGIATAN
Perjanjian Kinerja (PERKIN)
Jadwal Kegiatan dan Anggaran
Target Program dan Kegiatan
 
KONTAK KAMI
Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan

Alamat :
Jl. Jend. A. Yani Km. 32,5
Banjarbaru - 70711
Telp: (0511) 4781116
Fax. : (0511) 4774501

E-mail :

kalsel@bpkp.go.id

humas.kalsel@bpkp.go.id

----------------------------------------------------

BANUA BAPADAH EDISI KE-6

SEPTEMBER 2016
 

UNDUH DI SINI

 

  Sejarah


 Galeri Foto


    

  Peta Wilayah