Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyampaian profil Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Muhammad Masykur menyebutkan bahwa seluruh pemda di Kalsel telah meraih opini WTP untuk LKPD tahun 2016  dan nilai LPPD yang sangat tinggi, selain itu terdapat dua  pemda yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar yang tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP-nya telah mencapai level 3. Lalu terdapat juga Kabupaten Hulu Sungai Utara  yang merupakan salah satu diantara dua pemda se-Indonesia yang telah mengkompilasi laporan keuangan desa dengan menggunakan Siskeudes.

Selanjutnya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyampaikan arahannya. Beliau menyampaikan bahwa posisi BPKP semakin baik diantara kementerian/ lembaga dan Kepala BPKP kerap diundang untuk hadir dalam setiap rapat terbatas dengan presiden. Oleh karena itu BPKP harus mendapat dukungan dari seluruh pegawai. Peristiwa yang relevan di provinsi harus dimonitor dan diinformasikan secara up to date untuk kegiatan pengawasan yang sangat penting kepada Kepala BPKP melalui Rendal. Beliau juga menyampaikan bahwa KF 1 dapat direvisi melalui SIMA, dengan mekanisme harus mendapatkan persetujuan dari Deputi Teknis sehingga diharapkan tahun 2017 sudah tidak ada lagi non PKP2T karena semua harus menjadi PKP2T.

Terkait penugasan di BPKP, beliau melihat adanya kekurangtepatan perencanaan dimana PKP2T sudah ditetapkan pada Bulan Desember 2016 namun pada Bulan Januari 2017 sudah masuk lebih dari 300 permintaan persetujuan penggunaan bantuan kedinasan. SE-393 yang telah diterbitkan dan beberapa kesepakatan di Yogyakarta diantaranya adalah untuk mengatasi hal tersebut. Bantuan kedinasan tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan, misal aturan Kementerian Keuangan. Beliau menambahkan bahwa walaupun Perka BPKP No. 23 Tahun 2016 tentang Bantuan Kedinasan telah ada, namun dana BPKP harus dioptimalkan terlebih dahulu. Ditegaskannya pula bahwa perhitungan rencana pembiayaan atas suatu bantuan kedinasan tidak boleh hanya ditentukan dengan anggaran yang tersedia di pemda, dan atas hal ini Deputi akan melakukan pengawasan.

Menyinggung tentang mutasi, rolling, dan promosi, beliau menilai bahwa hal tersebut sudah berjalan dengan baik. Anggaran mutasi yang sudah habis akan diambilkan dari unit-unit yang masih ada anggarannya. Dan dalam akhir arahannya, beliau mengingatkan akan beratnya tugas BPKP ke depan sehingga pegawai BPKP diharuskan untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi, serta integritas. Dan bagi pegawai yang masih muda agar melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Di akhir pengarahannya, Gatot Darmasto mengapresiasi opini WTP atas LKPD yang telah diraih semua pemda di Kalimantan Selatan. Beliau juga berpesan kepada seluruh pegawai agar bersemangat dan berkinerja tinggi, mengupayakan peningkatan kinerja BLUD, BUMN, BUMDes serta penerapan Siskeudes. Bidang IPP diharapkan agar meningkatkan monitoring proyek-proyek nasional serta PSN per wilayah agar tidak sektoral untuk dilaporkan kepada Kepala BPKP. Bidang Investigasi juga diharapkan agar melaksanakan permintaan APH dengan baik, objektif, dan independen.  (APDKalsel – Mmasykur.AchSujalma.tini.as)