Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Kapabilitas Dan Kompetensi Harus Ditingkatkan untuk Menghadapi Beratnya Tugas BPKP ke Depan
17 Mei 2017 09:09:24 / kalsel / dibaca: 1347 kali / Kat: Sosialisasi

Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto pada acara Jam Pimpinan yang diselenggarakan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (12/5).Pengarahan  kali ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Kabag Tata Usaha, Korwas Bidang, para Kasubbag serta seluruh pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyampaian profil Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Muhammad Masykur menyebutkan bahwa seluruh pemda di Kalsel telah meraih opini WTP untuk LKPD tahun 2016  dan nilai LPPD yang sangat tinggi, selain itu terdapat dua  pemda yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar yang tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas APIP-nya telah mencapai level 3. Lalu terdapat juga Kabupaten Hulu Sungai Utara  yang merupakan salah satu diantara dua pemda se-Indonesia yang telah mengkompilasi laporan keuangan desa dengan menggunakan Siskeudes.

Selanjutnya Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyampaikan arahannya. Beliau menyampaikan bahwa posisi BPKP semakin baik diantara kementerian/ lembaga dan Kepala BPKP kerap diundang untuk hadir dalam setiap rapat terbatas dengan presiden. Oleh karena itu BPKP harus mendapat dukungan dari seluruh pegawai. Peristiwa yang relevan di provinsi harus dimonitor dan diinformasikan secara up to date untuk kegiatan pengawasan yang sangat penting kepada Kepala BPKP melalui Rendal. Beliau juga menyampaikan bahwa KF 1 dapat direvisi melalui SIMA, dengan mekanisme harus mendapatkan persetujuan dari Deputi Teknis sehingga diharapkan tahun 2017 sudah tidak ada lagi non PKP2T karena semua harus menjadi PKP2T.

Terkait penugasan di BPKP, beliau melihat adanya kekurangtepatan perencanaan dimana PKP2T sudah ditetapkan pada Bulan Desember 2016 namun pada Bulan Januari 2017 sudah masuk lebih dari 300 permintaan persetujuan penggunaan bantuan kedinasan. SE-393 yang telah diterbitkan dan beberapa kesepakatan di Yogyakarta diantaranya adalah untuk mengatasi hal tersebut. Bantuan kedinasan tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan, misal aturan Kementerian Keuangan. Beliau menambahkan bahwa walaupun Perka BPKP No. 23 Tahun 2016 tentang Bantuan Kedinasan telah ada, namun dana BPKP harus dioptimalkan terlebih dahulu. Ditegaskannya pula bahwa perhitungan rencana pembiayaan atas suatu bantuan kedinasan tidak boleh hanya ditentukan dengan anggaran yang tersedia di pemda, dan atas hal ini Deputi akan melakukan pengawasan.

Menyinggung tentang mutasi, rolling, dan promosi, beliau menilai bahwa hal tersebut sudah berjalan dengan baik. Anggaran mutasi yang sudah habis akan diambilkan dari unit-unit yang masih ada anggarannya. Dan dalam akhir arahannya, beliau mengingatkan akan beratnya tugas BPKP ke depan sehingga pegawai BPKP diharuskan untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi, serta integritas. Dan bagi pegawai yang masih muda agar melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Di akhir pengarahannya, Gatot Darmasto mengapresiasi opini WTP atas LKPD yang telah diraih semua pemda di Kalimantan Selatan. Beliau juga berpesan kepada seluruh pegawai agar bersemangat dan berkinerja tinggi, mengupayakan peningkatan kinerja BLUD, BUMN, BUMDes serta penerapan Siskeudes. Bidang IPP diharapkan agar meningkatkan monitoring proyek-proyek nasional serta PSN per wilayah agar tidak sektoral untuk dilaporkan kepada Kepala BPKP. Bidang Investigasi juga diharapkan agar melaksanakan permintaan APH dengan baik, objektif, dan independen.  (APDKalsel – Mmasykur.AchSujalma.tini.as)

 



Share      

Berita Terkait:

09 Mei 2018 09:47:59 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Apresiasi Anggota DPR RI atas Capaian Implementasi SISKEUDES di Kabupaten Balangan
08 Mei 2018 10:07:01 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Workshop Evaluasi Impelementasi Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Tabalong
26 April 2018 09:45:43 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Desa, BPKP Kalsel gelar workshop bersama Pemda HST
10 April 2018 15:45:09 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Membudayakan SPIP melalui Kearifan Lokal di Kabupaten Banjar
21 Pebruari 2018 15:41:09 / kalsel / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Kepala Perwakilan menghadiri Rapat Koordinasi APIP se Provinsi Kalimantan Selatan


PROFIL
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Tugas dan Fungsi
Sejarah
Produk & Layanan
RENSTRA
Wilayah Kerja
DOKUMEN PUBLIK
ATURAN PERILAKU PEGAWAI BPKP
LAPORAN KEUANGAN
KINERJA KANTOR PERWAKILAN
Laporan Kinerja Triwulanan
Laporan Kinerja (LKj)
PROGRAM DAN KEGIATAN
Perjanjian Kinerja (PERKIN)
Jadwal Kegiatan dan Anggaran
Target Program dan Kegiatan
 
KONTAK KAMI
Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan

Alamat :
Jl. Jend. A. Yani Km. 32,5
Banjarbaru - 70711
Telp: (0511) 4781116
Fax. : (0511) 4774501

E-mail :

kalsel@bpkp.go.id

humas.kalsel@bpkp.go.id

----------------------------------------------------

Sosial Media BPKP Kalimantan Selatan

 

______________________________

Sosial Media BPKP Pusat

 

 

BANUA BAPADAH EDISI KE-6

SEPTEMBER 2016
 

UNDUH DI SINI

 

  Sejarah


 Galeri Foto


    

  Peta Wilayah