Tata Kelola Universitas yang Baik Tingkatkan Akuntabilitas Universitas Lambung Mangkurat

Sesuai koordinasi sebelumnya antara Kepala BPKP Kalsel dengan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, direalisasikanlah acara Penandatanganan Mou tersebut mengingat keperluan Universitas Lambung Mangkurat dalam tata kelola universitas yang baik. Dihadiri oleh kurang lebih 250 mahasiswa, dosen dan beberapa petinggi universitas serta Inspektur Kota Banjarmasin, acara MOU ini dilanjutkan dengan kuliah umum yang diisi langsung oleh  Dr Binsar H. Simanjuntak Ak. M.B.A, CMA, CfrA.

Dalam kuliah umumnya, Deputi Kepala BPKP tersebut membekali para dosen dan mahasiswa dengan poin-poin penting di bidang keuangan seperti paket Undang-Undang tentang keuangan dan kaitannya dengan otonomi daerah. Hal-hal ini mendorong transformasi terutama di bidang birokrasi dan akuntabilitas keuangan sejak perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawabannya.

Selain itu mengenai procurement yang sangat penting yang merupakan bentuk pengelolaan alternatif di bidang pengelolaan keuangan, seperti yang kita temui baru-baru ini dengan adanya bentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang diterapkan di beberapa instansi seperti Rumah Sakit Umum/Daerah, Universitas, Dinas Kebersihan, dan lainnya. Bentuk badan layanan umum sesuai PP Nomor 23 Tahun 2005 ini merupakan solusi pengelolaan keuangan karena dalam pengelolaannya lebih fleksibel.

Binsar berpesan agar nota kesepahaman yang sudah ditandatangani tadi dapat memenuhi kebutuhan Universitas Lambung Mangkurat . Nantinya universitas ini akan dialihkan menjadi BLU sehingga diharapkan agar ULM bisa memenuh setiap ketentuan, dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal (SPI) juga perlu dibangun sedikit demi sedikit untuk pengelolaan keuangan yang baik ke depannya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Kepala BPKP juga menjelaskan peranan BPKP dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. BPKP sendiri sedang membina para pengelola keuangan desa dengan mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Beliau juga menyarankan agar mahasiswa yang akan KKN bisa berlatih mengoperasikan aplikasi tersebut untuk diterapkan di desa-desa nanti.  (Humas BPKP Kalsel – Pakde/as.)