Rapat ini membahas persiapan APIP dalam Reviu PBJ, Reviu Penyerapan Anggaran dan Monev Penggunaan Dana Desa Tahun 2015/2016 berbasis IT. Acara ini dimulai pukul 08.30 wita dan dihadiri oleh seluruh Inspektur se-Provinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya serta Kepala BPKP Kalsel dan PFA APD di lingkungan Perwakilan BPKP Kalsel.

Inspektur Provinsi, Wing Ariansyah dalam sambutan pembukaannya menghimbau seluruh APIP di Provinsi Kalimantan Selatan agar bersinergi dan mengoptimalkan perannya sebagai aparat pengawas di daerah. Beliau juga menambahkan, agar saat ini APIP fokus dalam perannya mengawal tata kelola pemerintahan yang baik, mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di daerah, serta memonitoring penggunaan dana desa apakah telah sesuai dengan regualasi yang ada.

Senada dengan yang disampaikan oleh Inspektur Provinsi, Kepala BPKP Kalsel Sumitro, dalam sambutannya juga mengharapkan APIP seluruh Kalsel dapat memberikan respon cepat dalam mengantisipasi setiap resiko yang ada di daerah, agar resiko itu bisa diperkecil dan dapat dikendalikan secara baik. Respon resiko ini terutama dalam mengawal proses PBJ, penyerapan anggaran dan penggunaan dana desa yang merupakan perhatian utama Presiden Jokowi di daerah untuk saat ini.

Sumitro juga mengatakan bahwa setelah rapat koordinasi persiapan ini dilakukan, Tim Monev dari BPKP Kalsel telah dipersipakan dan akan segera turun ke seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendampingi APIP melakukan Reviu PBJ dan penyerapan anggaran serta turun ke desa dalam melakukan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Hasil reviu dan evaluasi ini nantinya akan dikompilasi dan dilaporkan ke Presiden tanggal 25 April 2016 mendatang.

Selain Reviu PBJ, reviu penyerapan anggaran dan monev dana desa, rapat koordinasi yang direncanakan selesai pukul 16.00 Wita ini juga mengagendakan beberapa topik penting lainnya yang akan dibahas. Diantaranya peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP. (Humas BPKP Kalsel – Pakdhe/YanS/Solin)