Kunjungan tersebut merupakan bentuk responsibiltas BPKP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, termasuk keuangan BUMD. Dalam kunjungan tersebut, Sumitro menyampaikan komitmen BPKP atas permintaan Pemerintah Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah untuk turut serta mendukung tata kelola BUMD, termasuk PDAM. BPKP dapat mendukung hal tersebut melalui perannya sebagai APIP yang dapat  memberikan jasa assurance maupun consulting. Fungsi tersebut dapat direalisasikan melalui kegiatan audit, riviu, evaluasi, asistensi, bimbingan teknik dan penugasan laian sesuai permintaan atau kebutuhan mitra kerja.

Bupati menyambut baik kesiapsiagaan BPKP dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan PDAM. Berkaitan dengan tata kelola PDAM, Bupati mengharapkan BPKP dapat memberikan gambaran kinerja PDAM, baik operasional maupun  keuangan dalam dua tahun terakhir yaitu 2014 dan 2015. Gambaran tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan informasi kepada Bupati selaku Pemilik dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan tata kelola PDAM, terlebih yang berkaitan dengan kapasitas SDM dan kualitas pengelolaan keuangan.

Bak gayung bersambut, Kepala BPKP Kalsel, Sumitro menyampaikan kesediaannya untuk memenuhi harapan Bupati yang sebelumnya akan bermohon ijin ke Pimpinan BPKP Pusat (Deputi Bidang Akuntan Negara). Hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan yang bersifat teknis akan dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan Inspektur Barito Kuala. Sumitro juga menyampaikan apresiasi  atas kepercayaan yang diberikan kepada BPKP, sembari berharap agar PDAM semakin baik dalam bertata kelola untuk menunaikan mandatnya dalam penyediaan air minum bagi masyarakat Barito Kuala.

(Humas BPKP Kalsel/ Pakdhe/Sary/Asri)