KUNJUNGAN KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Bak gayung bersambut, Edy Karim menyatakan kesiapannya atas maksud tersebut dan hal tersebut merupakan tugas BPKP, namun harus ada komitmen dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara baik Bupati maupun jajaran dibawahnya untuk melaksanakan perbaikan pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian intern. Untuk maksud tersebut Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan merupakan partner kerja dalam perbaikan, sedangkan pada ujungnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menilai.

Komitmen yang akan dibangun tersebut juga harus dipantau oleh Inspektorat untuk dilaporkan kepada Bupati dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan secara periodik sehingga bila terdapat kendala bisa segera diselesaikan.

Edy Karim juga menyampaikan Inspektorat harus mengawal pembangunan dan pengelolaan keuangannya. Dalam pengawalan tersebut Inspektorat harus bisa memberikan early warning system (peringatan dini) dalam pengelolaan keuangan, apabila terdapat keraguan maka bisa didiskusikan bersama dengan BPKP.

Abdul Wahid mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kepala Perwakilan dan akan melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut hasilpendampingan BPKP.  Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan segera melakukan pendampingan penyusunan rencana aksi peningkatan kualitas laporan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai alat kendali dalam memantau perkembangan tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas pendampingan oleh BPKP.(Eko S.)