Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi. Akuntabilitas yang dicontohkan salah satunya adalah dengan adanya finger print yang dikaitkan dengan tingkat disiplin pegawai di BPKP. Pegawai BPKP harus selalu patuh terhadap aturan yang berlaku, dan atas tiap pelanggaran disiplin, akan ada sanksi yang dikenakan.
Apresiasi Anggota DPR RI atas Capaian Implementasi SISKEUDES di Kabupaten BalanganApresiasi disampaikan oleh Bapak Saiful Rasyid selaku anggota Komisi XI DPR RI kepada Kabupaten Balangan atas pencapaian implementasi aplikasi SISKEUDES secara menyeluruh 100%. Apresiasi juga ditujukan kepada BPKP selaku auditor internal pemerintah dalam fungsinya melakukan Fungsi Pembinaan, khususnya terkait pengelolaan dana desa.
Workshop Evaluasi Impelementasi Aplikasi Siskeudes di Kabupaten TabalongAplikasi SISKEUDES akan selalu diperbaharui mengikuti perkembangan perubahan regulasi yang berlaku. Kemudahan-kemudahan yang didapat setelah pengimplementasian Aplikasi SISKEUDES diharapkan membuat para Kepala Desa dan Aparat Desa tidak hanya akan sibuk dalm hal penatausahaan keuangan desa saja sehingga tidak sempat menyusun perencanaan desa yang baik. Setelah proses penatausahaan, maka laporan-laporan yang dibutuhkan dalam rangka pertanggunggjawaban dana desa otomatis akan sudah tersedia oleh aplikasi. Dengan pengimplementasian aplikasi SISKEUDES proses monitoring dan evaluasi pun akan lebih mudah dilakukan tanpa penggunaan biaya yang tinggi.
.gif)
Assalamu'alaikum wrwb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Kami ucapkan Selamat Datang di situs kami!
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perpanjangan tangan BPKP Pusat, melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BPKP di daerah yakni “melaksanakan program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”.
Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. BPKP harus mampu membangun sistem akuntabilitas yang baik dengan didukung oleh sistem pengendalian intern yang handal. Sebagai pengejawantahan salah satu unsur SPIP yakni unsur informasi dan komunikasi serta sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik, kami memandang perlu suatu sarana yang dapat memberikan informasi yang luas tentang kiprah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
Kami harapkan konten web ini dapat menjadi sarana yang efektif bagi stakeholders untuk memperoleh informasi yang memadai tentang Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
Semoga keberadaan situs kami di tengah masyarakat ini, dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara.
Selamat berkunjung di konten web Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, kritik dan saran kami harapkan untuk pengembangan komunikasi yang terbaik.
Wassalamu'alaikum wrwb.
Banjarbaru, September 2017
Kepala Perwakilan
Salamat Simanullang
| PROFIL |
| Visi Misi |
| Struktur Organisasi |
| Sumber Daya Manusia |
| Tugas dan Fungsi |
| Sejarah |
| Produk & Layanan |
| RENSTRA |
| Wilayah Kerja |
| DOKUMEN PUBLIK |
| ATURAN PERILAKU PEGAWAI BPKP |
| LAPORAN KEUANGAN |
| KINERJA KANTOR PERWAKILAN |
| Laporan Kinerja Triwulanan |
| Laporan Kinerja (LKj) |
| PROGRAM DAN KEGIATAN |
| Perjanjian Kinerja (PERKIN) |
| Jadwal Kegiatan dan Anggaran |
| Target Program dan Kegiatan |
Alamat :
Jl. Jend. A. Yani Km. 32,5
Banjarbaru - 70711
Telp: (0511) 4781116
Fax. : (0511) 4774501
E-mail :
kalsel@bpkp.go.id
humas.kalsel@bpkp.go.id
----------------------------------------------------
Sosial Media BPKP Kalimantan Selatan
______________________________
Sosial Media BPKP Pusat
.svg.png){kind=icon}
Sejarah
Galeri Foto
Peta Wilayah
