Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Layanan Kami

Produk dan Layanan

  1. LAYANAN AUDIT
    Audit yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat mampu mendukung program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang diarahkan pada upaya untuk :
    1. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
    2. Penciptaan aparatur yang bersih, berkualitas dan bertanggung jawab;
    3. Pembentukan sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, auditabel dan akuntabel.

    Audit yang dilaksanakan antara lain :
    1. Audit terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/BUMD/Badan Usaha Lainnya;
    2. Audit terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri;
    3. Audit terhadap Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
    4. Audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    5. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;

    Sedangkan audit berdasarkan permintaan pihak-pihak tertentu antara lain :
    1. Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Daerah atas permintaan Instansi Penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan untuk membantu mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya;
  2. LAYANAN NON AUDIT
    1. SOSIALISASI DAN ASISTENSI
      1. Sosialisasi dan Asistensi LAKIP Pemda;
        • Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat membantu pemerintah daerah dalam hal pembenahan sistem pemerintahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga tercipta laporan yang transparan dan akuntabel
        • Latar Belakang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 yang menginstruksikan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
        • Sosialisasi dan Asistensi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dan untuk lebih memudahkan Pemerintah Daerah dalam menyusun program maupun kegiatan yang sangat erat relevansinya dengan Pola Dasar Pembangunan di Daerah, Propeda, Renstra dan APBD serta terciptanya kesinambungan antara Renstra Dinas dengan Pemerintah Kabupaten / Kota / Provinsi yang pada muaranya akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
      2. Sosialisasi dan Asistensi Penerapan Manajemen Keuangan Daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
        • Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, pemerintah daerah di seluruh Indonesia dituntut untuk memiliki sistem akuntansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan Anggaran, LaporanArus Kas dan Neraca. Untuk itu, BPKP turut memberikan andilnya dalam hal mensosialisasikan dan membantu pemerintah daerah dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, serta berperan pula sebagai evaluator SAKD yang dilaksanakan pemda-pemda di seluruh Indonesia.
        • Dengan berlakunya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (pengganti Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) maka terjadi perubahan dalam perencanaan, penatausahaan maupun pelaporan keuangan daerah.
        • Untuk memperlancar dan mempercepat pelaksanaan aturan tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi melalui Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah turut berpartisipasi dengan memberikan sosialisasi dan asistensi kepada sejumlah pemda
      3. Asistensi dan Implementasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah);
        • Dalam penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 diperlukan adanya Sistem Informasi Akuntansi yang memadai. Dengan bantuan teknologi maka beberapa pekerjaan manual, baik yang menyangkut pekerjaan klerikal maupun verifikasi dapat lebih diefektifkan / diotomatisasikan.
        • BPKP saat ini telah mempunyai satu produk Sistem Informasi yang disebut SIMDA Versi 2.1. yang dapat mengakomodir keseluruhan prosedur dan aturan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
        • Asistensi dan Implementasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang dan memperlancar proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan suatu program yang telah terkomputerisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
      4. Sosialisasi dan Asistensi yang lainnya
        • Asistensi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Dan Rencana Anggaran Satuan Kinerja (RASK);
          Ditujukan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran yang didasarkan pada kinerja pemerintah daerah.
        • Asistensi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Akhir Masa Jabatan (AMJ);
          Ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
        • Sosialisasi dan Asistensi Standar Pelayanan Minimum
          Bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelayanan minimun sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.
        • Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi
          Bimbingan Teknis sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerja sama dengan Menteri Keuangan. Bimbingan teknis ini dilaksanakan setelah diadakan evaluasi implementasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi) pada satuan kerja di bawah Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan BPOM.
        • Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan ( SIM – HP )
          Sistem yang mencakup prosedur baku dalam Pengelolaan Database Hasil Pengawasan yang mencakup dan mengatur Sumber Data (Input), Pengolahan Data (Proses) dan Pelaporan (Output) Hasil Pengawasan.
    2. EVALUASI
      1. Evaluasi LAKIP
        Evaluasi LAKIP bertujuan untuk Mengevaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.
      2. Evaluasi Kelembagaan Daerah;
        Evaluasi Kelembagaan ditujukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan peraturan tentang Kelembagaan Pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2003.
      3. Evaluasi Kebijakan / Policy Evaluation
        Policy Evaluation dilaksanakan terhadap kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri sejak masa penempatan dan masa purna penempatan.
    3. PEMETAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
      GCG dapat diartikan sebagai praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang mengikuti aturan main yang baik dan sehat, berisi rumusan hal-hal yang secara mendasar harus ada pada setiap perusahaan. Untuk itu, BPKP telah turut mendorong terciptanya iklim yang sehat yang menunjang kinerja BUMN/BUMD melalui proyek GCG. Kegiatan sosialisasi GCG dan PAT ditujukan untuk membantu Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong terciptanya iklim-iklim yang sehat dalam pengelolaan perusahaan dengan konsisten mengikuti aturan main yang baik dan sehat, serta membantu menilai kinerja perusahaan melalui penetapan dan pengukuran indikator kinerja utama dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

    4. INVENTARISASI
      1. Inventarisasi Asset Departemen Pendidikan Nasional;
      2. Inventarisasi Asset / Kekayaan Daerah;
        Ditujukan untuk membantu menginventarisasi kekayaan milik daerah sehingga dengan mudah teridentifikasi dan terawasi secara kontinyu sebagai bagian dari kekayaan pemerintah daerah serta memudahkan dalam penyusunan daftar kekayaan daerah sebagai satu bentuk akuntabilitas.
    5. SINERGI DAN KOORDINASI PENGAWASAN
      Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal maka telah dilakukan sinergi pengawasan yang mencakup koordinasi dan kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota dan instansi penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan serta Pelatihan di Bawasda Provinsi, Kabupaten dan Kota.

    6. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JFA
      Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme pegawai negeri, berdasarkan KEPUTUSAN MENPAN Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, BPKP menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Dalam hal ini, sebagai kepanjangan tangan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, maka BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai pembina JFA, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan teknis para auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi secara berkelanjutan. Diklat yang diberikan dapat dikelompokkan ke dalam diklat teknis dan diklat sertifikasi serta pelaksanaan diklat / Pelatihan Kantor Sendiri dengan uraian sebagai berikut :
      1. Diklat teknis adalah jenis diklat yang diberikan kepada para auditor BPKP dan auditor APIP lain dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis pengawasan dan kemampuan penunjang lainnya.
      2. Diklat Sertifikasi
        Program dengan tujuan untuk peningkatan profesionalisme para auditor yang dilaksanakan dengan melalui diklat sertifikasi JFA secara berjenjang sesuai dengan latar belakang pendidikan, golongan/pangkat dan peran dalam penugasan.
      3. Pengangkatan ke Dalam JFA
        Auditor yang telah memiliki Sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dapat diangkat sebagai JFA melalui pengangkatan pertama atau perpindahan ke dalam JFA.

Share   

KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id