Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Peran Perwakilan

 

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bagian yang integraldari BPKP,  sepenuhnya mendukung BPKP dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan memperhatikan kewenangan BPKP sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor 06.00.00-080/K/2001 pasal 4, fungsi pengawasan BPKP mencakup:
 
  1. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di   bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; dan
  2. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
Fungsi pengawasan BPKP tersebut, jika dikaitkan dengan fungsi Perwakilan BPKP pada pasal 3 keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001, PP 60/2008, dan peran auditor internal, maka peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
  1. Quality assurer bagi pengawalan RPJMD dalam konteks RPJMN.
  2. Mitra kerja eksekutif dalam memperbaiki efektivitas manajemen risiko dan tata kelola (governance) melalui pembangunan sistem pengendalian intern yang efektif.
  3. Promotor bagi pewujudan sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan peningkatan kapasitas  APIP.
 
Penyelenggaraan peran di atas, menekankan efektivitas dan efisiensi sebagai dasar pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi  Kalimantan Barat. Untuk itu, disusun  strategi dalam model Balanced Score Card (BSC) yang   memuat rumusan dan jaringan kinerja yang   hendak dicapai. Model tersebut dilandasi oleh pemahaman dan pengembangan tentang peningkatan modal SDM (kompetensi), perbaikan modal organisasi (iklim kerja dan manajerial) dan peningkatan modal informasi. Melalui proses internal akan terwujud kegiatan pengawasan yang berbasis risiko, terbangunnya pola kemitraan yang efektif dengan stakeholders, serta terpenuhinya kepatuhan terhadap  kebijakan dan aturan. 
 
Stakeholders Perwakilan BPKP terdiri dari stakeholders internal, serta  eksternal yaitu Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), masyarakat (beneficiaries), pelaksana kebijakan (Pemda, Instansi Vertikal, BUMN/D, Universitas Negeri), komunitas profesi, BPK-RI Perwakilan, DPRD, dan para mitra kerja (Bawas, Polri, Jaksa, dan KPK). 
 
Pada perspektif stakeholders, kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP harus menghasilkan laporan/dokumen yang bermanfaat  dan tepat waktu bagi stakeholder dan mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik.
 

 


Share   

KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id