Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Aspek Strategis Organisasi

 

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Target tersebut kemudian dirinci ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Target pembangunan jangka pendek, yang berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target rencana jangka menengah pemerintah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2010 – 2014 sebagai penjabaran atas Renstra BPKP 2010 – 2014. Renstra memuat visi, misi, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010 – 2014 berikut target output dan outcome yang akan dicapai.
 
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat periode 2010 – 2014 telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas dan adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. Mandat baru yang diemban BPKP adalah sebagai auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Peran pembina SPIP terkait erat dengan peran pengawasan intern, karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan.  
 
Mandat baru tersebut ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP melalui paradigma baru sebagai Auditor Presiden dengan menunjukkan kinerja BPKP yang nyata dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Strategi penguatan (reposisi) BPKP ke depan adalah:
 
1.   Product Differences 
Kekuatan BPKP tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk BPKP harus bersifat strategis, makro, nasional (lintas sektoral) yang merupakan jiwa pasal 49  PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas BPKP bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Presiden yang menjalankan amanah rakyat.
 
2.   Market Differences 
Agar produk BPKP menjadi bernilai, maka harus dikenali market BPKP. BPKP memiliki pasar pengawasan yang jelas, yaitu Presiden sebagai shareholders utama dan stakeholders birokrasi yang lain yang terdiri dari legislatif, yudikatif, organisasi pendidikan dan organisasi profesi. Banyak pihak yang sudah terbantu oleh kinerja BPKP dan membutuhkan BPKP.
 
3.  Methodology Differences
Dengan new BPKP perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program evaluations, policy analysis, forensic audit, performance audit, dan internal control review.
 

 


Share   

KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id