Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2012 menggambarkan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan amanah PP Nomor 60 Tahun 2008 dan direktif Presiden melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2011, yang menginstruksikan BPKP untuk membantu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut tercermin dalam akuntabilitas pelaporan keuangan, akuntabilitas perbendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, dan akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Panijo, didampingi oleh Kepala Bidang APD dan Kepala Bidang Investigasi, bertempat di Kantor Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (22/02), menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 kepada Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya.

Disampaikan oleh Kepala Perwakilan, bahwa  BPKP Kalimantan Barat secara proaktif terus bekerja sama dengan Pemda, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam upaya meningkatkan/mempertahankan kualitas laporan keuangan Pemda menuju opini WTP. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui penguatan SPIP, reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pendampingan penyusunan laporan keuangan  dan pendampingan reviu laporan keuangan, penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), pendampingan penataan Barang Milik Daerah, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Keseluruhan kegiatan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD).

Wakil Gubernur menyambut baik langkah dan upaya Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemda di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Wakil Gubernur berharap, ke depan pertemuan-pertemuan semacam ini berlanjut sekaligus untuk memperkuat koordinasi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan menyampaikan juga saran berkaitan dengan fokus  rencana tindak yang dapat dilakukan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan maupun mempertahankan kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah yang salah satunya adalah meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya peningkatan laporan keuangan Pemda menuju opini WTP dan optimalisasi penerimaan daerah.