Aspidsus Kejati Kalbar Kunjungi BPKP Kalbar Bahas Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Pontianak (24/9)—Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar Kunjungi BPKP Kalbar Bahas Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Sebuah sinergi antara APH dengan BPKP dalam ranah represif dan hukum.

“Kami berterima kasih atas kesediaan BPKP Kalbar memenuhi permintaan kami dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara. Kami menyadari secara peraturan BPKP termasuk ke dalam pihak yang disebut ahli. Sehingga perhitungan kerugian keuangan negara ini menjadi hal yang kami percayakan kepada BPKP. Dengan hasil perhitungan ini, maka kami dapat melengkapi unsur pidana dalam hal kerugian keuangan negara sehingga penyidikan dapat dilanjutkan sampai kepada penuntutan, dan kelak kami juga akan meminta dari pihak BPKP sebagai pemberi keterangan ahli,” demikian disampaikan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar Wahyu Sabrudin dalam Ekspose terkait sebuah kasus tindak pidana korupsi di suatu daerah di Kalbar pada Jumat, 24 September 2021 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor BPKP Kalbar, Pontianak.

Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalbar Dikdik Sadikin didampingi Korwas Bidang Investigasi Muqorrobin, Pengendali Teknis Bidang Investigasi Redjo Eko Warsito dan Tim PFA Bidang Investigasi BPKP Kalbar menyambut baik sinergi yang dilakukan antara Kejati Kalbar dan BPKP Kalbar. Menurutnya, penegakan hukum penting untuk menimbulkan efek jera bagi para pejabat atau pegawai di pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini juga berimbas pada pengawasan secara preventif, yang akan menjadikan peringatan bagi mereka yang mencoba untuk menyimpang dari peraturan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi pertemuan ini sebagai proses yang transparan dan akuntabel. Sejak pertama telah dilakukan ekspose kasus dan pihak Kejati telah memenuhi dokumen bukti yang diperlukan sehingga kami dapat menghitung kerugian keuangan negaranya sebagai salah satu unsur pidana yang harus dipenuhi. Semoga sinergi dapat terus berjalan dengan baik dan penegakan hukum dapat senantiasa ditingkatkan,” pungkas Kaper.

Di akhir pertemuan itu, pihak BPKP Kalbar dan Kejati Kalbar menyepakati hasil perhitungan kerugian keuangan negara untuk ditindaklanjuti dalam proses berikutnya.

 

Kominfo BPKP Kalbar/FW