Komitmen Bank Kalbar Tingkatkan Tata Kelola Perusahaan

“Sikap kehati—hatian atau prudent dalam menjaga trust masyarakat menjadi pondasi utama eksistensi suatu bank. Untuk itu, kami menganggap pentingnya BPKP dalam mengawal perusahaannya sebagai wujud komitmen atas tata kelola yang baik dan bersih,” demikian disampaikan Dirut Bank Kalbar Samsir Ismail jelang penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Kalbar dan BPKP Perwakilan Kalbar pada Selasa (7/7) di ruang rapat Direktur Utama Bank Kalbar di Pontianak.

Dirut Bank Kalbar Samsir Ismail dalam diskusi pagi itu didampingi Komisaris Independen Heryandi, Direktur Umum Ilham Wahono, Direktur Kepatuhan Adi Zulkifli, Komite Audit pada Komisaris Profesor Slamet Raharjo, Komite Audit pada Komisaris dr Nella, Komite Pemantau Risiko pada Komisaris Junaedi Rojali, Komite Pemantau Risiko pada Komisaris Urai Mantini, Kepala Divisi Corporate Secretary Maruki Matsum , Kepala Divisi Umum Mulyadi Yakub , Kabid Audit Intern Bagus Cahyadi, dan Kabid Audit Intern Nanang Nirmansyah. Sementara itu, Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin didampingi Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara BPKP Anto Hendrarto, serta tim Bidang Akuntan Negara.

Samsir menyatakan optimismenya dalam melaksanakan tugas dengan pendampingan dari BPKP yang selama ini telah dilaksanakan. Dirut Bank Kalbar ini yakin bahwa melalui kerjasama atas tata kelola yang baik ini maka ke depan Bank Kalbar akan semakin dipercaya oleh nasabahnya, dimana perbankan bertumpu pada permasalahan meningkatkan "trust" perusahaan. Menanggapi itu, Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin menyampaikan pentingnya penandatanganan nota kesepahaman sebagai wujud transparansi komitmen dan integritas dari pimpinan untuk mau terbuka sejak awal. Karena, disampaikan Dikdik, pengawasan harus dimulai dari awal, yang didahului komitmen dari manajemen sendiri. “Sesuai three line of defense, pengawasan sudah mulai dari manajemen. Manajemen harus sudah mulai menerapkan pengendalian yang ketat dan tidak menunggu auditor datang. Karena internal auditor itu berada pada lapis ketiga. Hal ini sangat penting dalam dunia perbankan yang harus mengandalkan kecermatan yang lebih tinggi karena terkait dengan pengaturan uang,” jelas Dikdik.

Melihat dari praktik pengendalian keuangan yang sudah demikian rapih dan ketat, semisal pegawai teller yang tidak dapat mengambil uang walau seribu rupiah pun dari uang bank yang menumpuk di brankas, demikian pula diharapkan sistem pengendalian yang ketat juga terjadi di kegiatan lain, seperti dalam hal pemberian kredit, investasi, dan sebagainya. Sehingga secara menyeluruh dapat mewujudkan tata kelola yang baik di Bank Kalbar.

Untuk senantiasa menjaga tata kelola yang baik di Bank Kalbar, BPKP siap membangun kerjasama dengan Bank Kalbar dalam bentuk consulting dan assurance.  Untuk consulting, Dikdik mempersilakan untuk mendiskusikan hal hal yang diragukan kepada BPKP, agar segera dapat diselesaikan dan tidak menunggu hingga masalah menjadi besar. “Ini lah fungsi early warning system, dimana manajemen berdasarkan penilaian risiko menjadi penting, sebagaimana SPIP yang kami terapkan di pemerintahan, dengan penerapan lima unsur yang menjadi dasar pengendalian kami yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi - komunikasi, serta monitoring,” jelas Kaper BPKP Kalbar itu.

Dirut Bank Kalbar berharap, dengan kerjasama yang semakin baik antara Bank Kalbar dan BPKP Kalbar, sistem pengendalian dan  kinerja perusahaan akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pula "trust" dari masyarakat kepada Bank Kalbar.

Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dan pemberian cinderamata antara Bank Kalbar dan BPKP Kalbar.

 

Humas BPKP Kalbar/Fajar Winarso