Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat (Edward Naingolan) dan diawali paparan materi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran DJPb Provinsi Kalimantan Barat (Bambang Sri Prastyono) dilanjutkan paparan dan arahan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (Raden Suhartono), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat (Aminudin) dan Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Kalimantan Barat (Mujiyono).

Acara tersebut dihadiri seluruh Kepala DPMD Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Koordinator Pengawas Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan Tenaga Ahli Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Raden Suhartono dalam arahannya menyampaikan pengawalan BPKP terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang bersifat preventif dengan mengembangkan sebuah Aplikasi bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memudahkan pengelola keuangan desa dalam tata kelola keuangan desanya yaitu Aplikasi Siskeudes yang saat ini tersedia dalam Aplikasi Siskeudes versi 2.0 sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan terdapat juga Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selain pengembangan Aplikasi BPKP juga melakukan bimbingan dan konsultasi, memberikan masukan kepada regulator terhadap aturan pengelolaan keuangan desaserta memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemerintah Desa dan Daerah termasuk melakukan pendampingan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam reviu secara online penyaluran dan penyerapan anggaran dana desa dan Pengadaan Barang dan Jasa serta melakukan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa setiap triwulan. Selain pengawalan yang bersifat preventif, BPKP juga melakukan pengawalan yang bersifat represif atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu audit investigatif dan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan keuangan Desa.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan juga menyampaikan Progres Implementasi Siskeudes Versi 2.0 Per 26 April 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan sudah mencapai 96,16% dan berpesan agar Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 diimplementasikan secara penuh di seluruh Desa sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban agar tertib administrasi, akuntabel dan memudahkan proses kompilasi di tingkat Kabupaten.