Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Pengelolaan Risiko Korupsi Melalui MPAK di Pemprov Kalbar
16 Oktober 2018 10:26:47 / kalbar / dibaca: 81 kali / Kat: Sosialisasi

Korupsi yang sistemik dan melembaga sulit untuk diungkap. Oleh karena itu, melalui kegiatan MPAK ini diharapkan peserta pembelajaran memiliki pengetahuan terkait pengelolaan risiko korupsi serta kesadaran dan keberanian untuk menjadi agen perubahan di lingkungan organisasinya masing-masing

 Pontianak – Rabu (10/10) Bertempat di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan Progam Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) oleh BPKP sebagai sarana edukatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kegiatan pengembangan MPAK dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menghadirkan Korwas Kelompok JFA Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rusdi Sofyan sebagai narasumber.

Kegiatan pengembangan MPAK bertujuan untuk membentuk komunitas-komunitas pembelajar anti korupsi yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan diskusi terarah terkait pengelolaan risiko korupsi. Kegiatan dilakukan dengan metode diskusi kelompok terarah dimana masing-masing peserta dengan dipandu oleh moderator dan narasumber memberikan masukan dan pendapat terkait pengelolaan risiko korupsi di OPD terkait.

Materi kegiatan pengembangan MPAK meliputi pembelajaran terkait normalisasi korupsi, bagaimana menyikapinya dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, disosialisasikan juga Program FCP Tematik Whistleblowing System untuk mendorong integritas dan keberanian peserta pembelajaran untuk mengungkapkan kejadian korupsi yang diketahuinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil diskusi kelompok terarah menunjukkan perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan risiko di setiap OPD sebagai bagian dari proses pengelolaan risiko.

Korupsi yang sistemik dan melembaga sulit untuk diungkap. Oleh karena itu, melalui kegiatan MPAK ini diharapkan peserta pembelajaran memiliki pengetahuan terkait pengelolaan risiko korupsi serta kesadaran dan keberanian untuk menjadi agen perubahan di lingkungan organisasinya masing-masing karena mencegah lebih baik daripada mengobati. (Tim MPAK 2018)

 



Share      

Berita Terkait:

17 Oktober 2018 08:14:21 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
PANGDAM XII : “BELUM ADANYA PETA RISIKO PADA SATUAN-SATUAN TNI, KAMI MENGHARAP BIMBINGAN DARI BPKP”
25 Pebruari 2018 15:12:11 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
WORKSHOP TATA KELOLA KEUANGAN DESA MENGGUNAKAN SISKEUDES TINGKATKAN KEMAMPUAN APARATUR DESA
13 Nopember 2017 13:28:10 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
GUBERNUR KALBAR: GUNAKAN DANA DESA UNTUK PROGRAM YANG MAMPU MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN PEDESAAN
11 Nopember 2017 02:09:30 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
APARAT DESA DITUNTUT MENERAPKAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
28 Agustus 2017 16:48:49 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Diklat Siskeudes Guna Mewujudkan Tata Kelola Desa


KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id