Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

WABUP SEKADAU TEKANKAN PENTINGNYA PRINSIP TRANSPARAN DAN TERTIB ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
13 April 2018 01:07:03 / kalbar / dibaca: 601 kali / Kat: Evaluasi

Rabu, 11 April 2018 bertempat di Aula Serba Guna Lantai 3 Kantor Bupati Sekadau, diselenggarakan Workshop Hasil Implementasi Siskeudes di Kabupaten Sekadau. Workshop dibuka oleh Wakil Bupati Sekadau, Aloysius. Hadir sebagai narasumber kegiatan workshop hasil implementasi Siskeudes di Kab. Sekadau antara lain, Anggota Komisi XI DPR RI, Sukiman; Inspektur Pengawasan Daerah Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol. Andi Musa; Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Adi Gemawan serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap dan dipandu oleh Sekretaris Daerah Kab. Sekadau, Zakaria Umar selaku Moderator.

Selain itu hadir dalam acara tersebut antara lain, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus; Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sekadau, Kapolres Sekadau, Kepala Pengadilan Agama Kab. Sekadau, Kepala Komando Distrik Kab. Sekadau, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Sekadau, Kapolsek, Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD di lingkungan Kab. Sekadau

Wakil Bupati Sekadau, Aloysius menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa saat ini diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan di desanya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu menurut Aloysius pemerintah desa juga diharapkan lebih mandiri untuk mengelola sumber daya desa termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Aloysius menjelaskan bahwa begitu besar peran yang dimiliki desa, tentu harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, “Oleh karena itu Pemdes harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik.”, ujar Aloysius. Aloysius menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau telah memfasilitas seluruh desa dengan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi siskeudes pada bulan agustus 2017 dengan hasil seluruh desa telah dapat menghasilkan APBDes melalui Siskeudes.

Sementara itu Anggota DPR RI Komisi XI, Sukiman menyampaikan bahwa peran BPKP sangat besar dalam rangka mengawal dan melakukan pembinaan, BPKP menurut Sukiman diberikan amanat agar membantu pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas. Sukiman menjelaskan terkait dengan konteks dana desa, begitu pentingnya dana desa yang bertujuan untuk mendorong mengentaskan kemiskinan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sukiman juga menambahkan bahwa kegiatan workhsop ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terkait bagaimana perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan sistem pelaporan keuangan desa.

Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP, Adi Gemawan menyampaikan bahwa kontribusi BPKP dalam rangka pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem aplikasi sederhana untuk pengelolaan keuangan desa yang saat ini dikenal dengan nama Siskeudes serta aplikasi SIA BUMdes untuk Badan Usaha Milik Desa. Aplikasi Siskeudes ini menurut Adi Gemawan merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan tata kelola keuangan desa yang telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa. Adi Gemawan juga menjelaskan terkait dengan tujuh langkah best practice penerapan Siskeudes, yaitu diantaranya dengan membentuk satgas/admin tingkat Kabupaten, forum komunikasi dan diskusi melalui media sosial serta pembentukan klinik desa.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap menekankan bahwa dalam membangun akuntabilitas harus dilaksanakan secara konsisten dan dibangun dengan komitmen. Arman Sahri menyampaikan hasil evaluasi terkait pengelolaan keuangan desa secara umum yang terangkum dalam tiga risiko utama pengelolaan keuangan desa. Pertama adalah kebelummampuan dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, kedua adalah ketidaktaatan dan tidak tertib dalam pengelolan keuangan desa serta ketiga adalah moral hazard, ketiga risiko tersebut dapat bermuara pada penyimpangan.

(humas kalbar)



Share      

Berita Terkait:

30 Oktober 2018 10:19:55 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Monitoring Pelaksanaan SKD Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
10 Mei 2018 19:37:34 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BUPATI BENGKAYANG DAN BUPATI SAMBAS SEPAKAT BAHWA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA HARUS AKUNTABEL
17 April 2018 09:15:10 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BUPATI MELAWI INGATKAN PARA KADES UNTUK KELOLA KEUANGAN DESA DENGAN TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TERTIB
10 April 2018 11:17:35 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
APLIKASI SISKEUDES MEMBANTU HINDARI PRAKTEK PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
31 Maret 2018 13:54:52 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
WABUP KAPUAS HULU: PEMERINTAH DESA HARUS BISA MENERAPKAN PRINSIP TRANSPARAN DAN TERTIB ANGGARAN


KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id