Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

KPK GELAR PELATIHAN BERSAMA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
05 Maret 2018 17:03:21 / kalbar / dibaca: 2099 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Pelatihan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi

Senin 5 Maret 2018, bertempat di Hotel Aston, Pontianak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Barat. Peserta dari pelatihan tersebut adalah aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan; auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan, Oditur Militer (Otmil) dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) di Kalimantan Barat.

Gelaran pelatihan bersama ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara tujuh lembaga negara yaitu KPK, BPKP, Kepolisian, BPK, TNI, Kejaksaan Tinggi dan PPATK dalam hal meningkatkan kapasitas SDM dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hadir dalam pelatihan bersama tersebut sebagai narasumber utama yaitu Ketua KPK, Agus Rahardjo; Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi; Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, Kiagus Ahmad Badaruddin; Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi; Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI, Kolonel Bambang Sumarsono; Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman. Selain itu turut hadir juga Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap; Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Didi Haryono; Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Barat, Ida Sundari; Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Sugiono.  Pelatihan bersama tersebut diselenggarakan hingga tanggal 9 Maret 2018.

Ketua KPK, Agus Rahardjo berujar dalam sambutannya bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan pelatihan ke-22 sejak tahun 2010. “Jadi setiap tahun bisa dilakukan 3 hingga 4 kali dan belum semua provinsi tersentuh.”, ujar Agus Rahardjo. Agus juga menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu wujud dari MoU antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian salah satunya terkait dengan kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan yang khusus menangani masalah-masalah tindak pidana korupsi. Agus Rahardjo menyampaikan bahwa Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia stagnan di angka 37 sejak tahun 2017 dan tingkat persepsi korupsi Indonesia tersebut kalah dibandingkan dengan negara ASEN lainnya seperti Singapura, Brunei dan Malaysia. Diakhir sambutannya Ketua KPK mengajak semua yang hadir dalam pelatihan tersebut untuk terus memperbaiki diri dan diperlukannya kerja kerjas yang luar biasa dalam hal penanganan tindak pidana korupsi agar kita bisa meninggalkan fondasi yang baik bagi generasi selanjutnya agar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi dalam sesi diskusi panel menyampaikan bahwa BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat salah satu fungsinya adalah membantu aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal melakukan audit investigatif serta perhitungan kerugian negara. BPKP berperan untuk menyediakan alat bukti seperti alat bukti surat dalam bentuk laporan ataupun memberikan alat bukti keterangan ahli. Iswan Elmi menyampaikan bahwa BPKP terus berbenah diri dengan cara terus mengembangkan SOP di lingkungan internal BPKP.

Materi yang akan disampaikan dalam pelatihan bersama ini antara lain tentang potensi tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan, sektor perdagangan internasional, dan sektor kehutanan dan perkebunan; titik rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, filosofi keuangan negara; prinsip tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah; pemahaman audit investigatif, audit forensic, dan perhitungan kerugian keuangan negara; tindak pidana pencucian uang; strategi aparat penegak hukum menghadapi praperadilan; peran koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

(humas kalbar)



Share      

Berita Terkait:

12 Maret 2018 16:49:46 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
KPK TEKEN KOMITMEN DENGAN PEMPROV KALBAR CEGAH KORUPSI
02 Nopember 2017 23:09:22 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
PENGEMBANGAN MASYARAKAT PEMBELAJAR ANTI KORUPSI
03 Nopember 2016 11:08:42 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Peningkatan Sinergi BPKP dan APH dalam Penanganan TPK
18 September 2015 18:15:08 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati
09 Juni 2015 08:42:47 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Entry Meeting Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Di Kabupaten Ketapang


KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id