Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Diklat Siskeudes Guna Mewujudkan Tata Kelola Desa
28 Agustus 2017 16:48:49 / kalbar / dibaca: 219 kali / Kat: Sosialisasi

Pelaksanaan Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes bagi pengelola keuangan desa di Kalimantan Barat merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di desa.

Hal tersebut disampaikan oleh Arman Sahri Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Prov Kalimantan Barat saat memberikan arahan pada saat acara pembukaan Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang dibiayai STAR –BPKP di Hotel Orchardz, Kota Pontianak pada tanggal 21 Agustus 2017.

Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes diikuti 34 peserta dari 12 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 21 Agustus s.d 25 Agustus 2017.

Dalam pengarahannya, Kepala Perwakilan menyampaikan upaya yang dilakukan oleh BPKP bersama-sama dengan Kementrian Dalam Negeri mengembangkan Aplikasi Siskeudes sebagai jawaban atas permintaan dari berbagai pihak pasca diterbitkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya pengembangan dari Aplikasi–Siskeudes sebagai salah satu solusi terkait dengan keterbatasan kompetensi SDM pengelolaan keuangan di desa dan hambatan terhadap keterbatasan fasilitas koneksi dan jaringan internet. Aplikasi Siskeudes merupakan penerapan regulasi yang diterbitkan Kemendagri dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dirancang secara terintegrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan  memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dalam aplikasi sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para pengelola keuangan desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Disamping itu Kepala Perwakilan juga meminta agar pengelola keuangan desa dapat menjadi pelopor dan duta terkait tata kelola pemerintahan yang baik di desa melalui kerja profesional yang berintegritas. Hal tersebut menjadi keseharian agar dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan praktik-praktik koruptif yang dapat terjadi karena bertemunya tiga faktor negatif yaitu niat, kesempatan dan pembenaran yang dapat dimiliki pengelola keuangan yang memiliki akses terhadap sumber daya keuangan sehingga tujuan Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dapat segera terealisasi melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Jaya .



Share      

Berita Terkait:

13 Nopember 2017 13:28:10 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
GUBERNUR KALBAR: GUNAKAN DANA DESA UNTUK PROGRAM YANG MAMPU MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN PEDESAAN
11 Nopember 2017 02:09:30 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
APARAT DESA DITUNTUT MENERAPKAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
21 Juli 2017 17:37:30 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
PARTAI POLITIK BISA BERKONTRIBUSI DALAM PENGUATAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
27 April 2017 14:42:35 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
PENCEGAHAN MERUPAKAN STRATEGI TERBAIK DALAM PENGAWASAN
12 Maret 2017 12:21:38 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
KAPER BPKP KALBAR MENJADI KEYNOTE SPEECH DALAM DIKLAT PENGELOLAAN DAN PELAPORAN BERBASIS AKRUAL


KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id