Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Workshop Reviu Penyerapan Anggaran, Realisasi PAD, Penyaluran Dana Desa dan PBJ Triwulan II
10 Juli 2017 15:40:34 / kalbar / dibaca: 1114 kali / Kat: Evaluasi

“Kegiatan reviu penyerapan anggaran ini merupakan arahan dari Presiden dengan harapan penyerapan anggaran di daerah mampu meningkatkan pertumbuhan sektor riil”, Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat saat membuka acara workshop

Senin, 10 Juli 2017, bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan Workshop Reviu Penyerapan Anggaran, Realisasi PAD, Penyaluran dan Pengguna Dana Desa, PBJ dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Triwulan II Tahun 2017. Peserta workshop ini adalah seluruh Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan workshop ini merupakan agenda rutin yang dilakukan tiap triwulanan sejak tahun 2016.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap menyampaikan bahwa kegiatan reviu penyerapan anggaran ini merupakan arahan dari Presiden untuk memantau penyerapan anggaran di daerah. Diharapkan realisasi anggaran diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Kepala Perwakilan menegaskan beberapa poin penting terkait dengan penyelenggaraan keuangan daerah. Diantaranya agar daerah dapat benar-benar memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan dalam APBD, juga agar daerah dapat mengalokasikan penyerapan anggaran sebaik-baiknya agar tidak menumpuk di Triwulan 3 dan 4 karena akan muncul banyak permasalahan.

Terkait dengan Penyaluran dana desa, dalam Rakorwasnas tahun 2017 seluruhnya dibahas terkait dana desa hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah sangat concern terhadap dana desa. Anggaran dana desa yang dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya cenderung meningkat secara signifikan oleh karena itu butuh adanya pengawasan yang menyeluruh terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa. Terkait dengan realisasi Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Kepala Perwakilan menyampaikan BPKP Perwakilan Kalbar pada tahun 2016 telah melakukan Optimalisasi PAD pada 2 daerah. Hasil dari kegiatan tersebut disimpulkan daerah belum ada database terkait dengan potensi PAD pada masing-masing pemda, kurangnya usaha dalam meningkatkan PAD dari PBB, serta pajak hotel dan restoran yang hanya mengandalkan self assessment dari wajib pajak sehingga kebenaran datanya masih diragukan. Berkaca dari kegiatan tersebut sebenarnya banyak potensi pendapatan di daerah yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan ruang fiskal daerah. Terakhir terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemda harus dapat melakukan pemantauan terkait belanja barang, modal dan bantuan sosial. Tugas ini seharusnya menjadi ranah dari masing-masing APIP pada pemda (Inspektorat), BPKP berperan dalam hal mengkoordinir, menyiapkan tools, termasuk membantu APIP apabila ditemukan hambatan atau permasalahan terkait dengan hal tersebut. 

Narasumber dalam kegiatan workshop ini adalah Koordinator Pengawasan Bidang APD, Suardi; PFA Bidang APD, Angga Saputra serta Wilis Sugiyarti. Disampaikan oleh narasumber bahwa berdasarkan hasil reviu penyerapan anggaran triwulan I  tahun 2017 disimpulkan bahwa penyerapan anggaran K/L/D hanya sebesar 10,78%, realisasi PBJ tergolong rendah, kemudian hanya 40,57% Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang mensyaratkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang hanya baru dibentuk pada 37 Instansi atau 5,93% dari total 624 K/L/D. Dalam reviu triwulan II s.d. IV terdapat penambahan cakupan reviu pendapatan untuk memberdayakan peran APIP dalam optimalisasi penerimaan serta reviu kepatuhan atas P3DN diperluas untuk informasi nilai TKDN dalam kontrak/SPK. Selain itu dalam workshop tersebut dijelaskan ruang lingkup dan langkah kerja dalam melakukan reviu penyerapan anggaran belanja, reviu realisasi pendapatan, reviu pelaksanaan PBJ serta reviu kepatuhan atas P3DN.



Share      

Berita Terkait:

10 Mei 2018 19:37:34 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BUPATI BENGKAYANG DAN BUPATI SAMBAS SEPAKAT BAHWA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA HARUS AKUNTABEL
17 April 2018 09:15:10 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
BUPATI MELAWI INGATKAN PARA KADES UNTUK KELOLA KEUANGAN DESA DENGAN TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN TERTIB
13 April 2018 01:07:03 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
WABUP SEKADAU TEKANKAN PENTINGNYA PRINSIP TRANSPARAN DAN TERTIB ANGGARAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
10 April 2018 11:17:35 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
APLIKASI SISKEUDES MEMBANTU HINDARI PRAKTEK PENYIMPANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
31 Maret 2018 13:54:52 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
WABUP KAPUAS HULU: PEMERINTAH DESA HARUS BISA MENERAPKAN PRINSIP TRANSPARAN DAN TERTIB ANGGARAN


KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id