Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

FGD HASIL AUDIT KINERJA PROGRAM JKN TAHUN 2016
13 Juni 2017 16:49:45 / kalbar / dibaca: 372 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

“Audit Kinerja JKN merupakan tugas dan wewenang BPKP untuk mensukseskan program Nawacita kelima.” Demikian disampaikan Direktur Direktur PLP Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Ibu Bea Rejeki Tirtadewi

Hari  Senin, 12 Juni 2016, bertempat di Aula Lantai 3 BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion Hasil Audit Kinerja Program JKN Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Arman Sahri Harahap. Hadir dalam acara tersebut adalah Direktur PLP Bidang Pertahanan dan Keamanan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK, Ibu Bea Rejeki Tirtadewi dan tim serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Andi Jap. Peserta FGD adalah para Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, para Kepala Puskesmas, dan Direktur RSUD se-Provinsi Kalimantan Barat. Acara juga dihadiri oleh BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Focus Group Discussion hasil audit kinerja ini dipimpin oleh Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Andi Jap.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Inpres 7 tahun 2014 BPKP mempunyai tugas pemantauan, bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan serta mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan atas penyelenggaraan progam Indonesia Sehat yang didalamnya termasuk pelaksanaan JKN. Pelaksanaan audit kinerja JKN ini sifatnya sampling oleh karena itu melalui forum FGD inilah hasil audit kinerja ini dikomunikasikan kepada seluruh stakholders di lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, Ibu Bea Rejeki Tirtadewi menjelaskan bahwa pelaksanaan audit kinerja JKN dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang BPKP, dengan dasar pelaksanaan adalah Nawacita kelima serta sasaran pokok dari RPJMN 2015-2019. Hasil audit kinerja JKN di Provinsi Kalbar mencapai skor rata-rata 63,42 dan urutan ke-20 dari 34 Provinsi. Permasalahan utama yang ditemui dalam program JKN adalah pada tahap perencaan karena data yang tidak update dan akses internet daerah yang kurang memadai.

Selanjutnya, Bapak Mardin Simanjuntak yang merupakan Pengendali Teknis di Direktorat PLP Bidang Pertahanan Keamanan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK menjelaskan mengenai pencapaian dan kekurangan dalam pelaksanaan JKN, diantaranya:

1.     Masih terdapat 2,6 juta penduduk yang menjadi peserta BPJS;

2.     Infrastruktur yang masih terbatas;

3.     Anggaaran APBD masih kurang dari 10%;

4.     SDM serta rasio dokter yang masih rendah; serta

5.     Adanya resep yang tidak terlayani.

Setelah paparan dari Bapak Mardin, dilanjutkan dengan disksui antara peserta dengan narasumber FGD yaitu diantaranya berdasarkan fakta di lapangan ditemui kondisi keengganan rumah sakit swasta untuk bekerja sama dengan BPJS salah satunya karena ketakutan terkena indikasi fraud. Atas kondisi ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa terdapat 46 Rumah Sakit di Provinsi Kalimantan Barat, 41 Rumah Sakit telah bekerja sama dengan BPJS, namun 5 sisanya belum mau bekerja sama. 5 Rumah Sakit tersebut adalah Rumah Sakit Swasta yang tidak ada kewenangan dinas untuk mendesak agar mereka mau bekerja sama dengan BPJS. Bapak Mardin menambahkan bahwa dalam verifikasi selisih klaim pasti terjadi, namun tidak selalu dikatakan fraud. Jika terindikasi mark-up dan lolos dari proses verifikasi, maka hal tersebut fraud. Namun jika selisih masih dapat dinilai wajar, maka bukan fraud.  Kegiatan FGD hasil audit kinerja program JKN ini ditutup dengan foto bersama.



Share      

Berita Terkait:

26 Juli 2017 13:21:32 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Aplikasi Siskeudes Membantu Pengelola Keuangan Meningkatkan Akuntabilitas
16 Juni 2017 14:15:03 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP SIAP MENGAWAL AKUNTABILITAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES PERBATASAN
16 Juni 2017 14:12:52 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
TIM UTUSAN BUPATI MELAWI BERKONSULTASI KEPADA KEPALA PERWAKILAN
10 April 2017 16:48:15 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH DAN MANAJEMEN DAERAH DI KAB.KAPUAS HULU
29 Maret 2017 23:59:21 / kalbar / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
DISKUSI PEMBAHASAN ISU-ISU STRATEGIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK


KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id