Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

SINERGI TUJUH PEMDA TINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
22 Pebruari 2017 18:22:30 / kalbar / dibaca: 637 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Sinergitas antara tujuh daerah tersebut atas permintaan Gubernur Kalimantan Barat untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kepala  Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap didampingi oleh Korwas Bidang APD, Suardi menghadiri pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas pertemuan Kepala Perwakilan dengan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis pada saat ramah tamah HUT Pempov Kalbar ke-60 serta pertemuan Kepala Perwakilan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, M. Zeet Hamdy Assovie pada tanggal 7 Februari 2017 yang menyikapi permintaan Gubernur terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait dengan 7 Pemerintah Daerah yaitu, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi serta Kabupaten Kayong Utara yang pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2015 belum memenuhi opini WTP.

Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Inspektur Provinsi Kalimantan Barat, John Itang Oe; Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid; Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana; Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon; Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Syech Bandar; Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Ivo Titus; Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Jamiat; dan Sekretaris Kabupaten Kapuas Hulu, Muhammad Sukri.

Fokus pembahasan pertemuan tersebut adalah pemetaan permasalahan dalam pengelolaan keuangan 7 Pemerintah Daerah yang menjadi kualifikasi opini BPK atas LKPD tahun 2016 serta identifikasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat atas permasalahan yang dapat menghambat peningkatan opini menjadi WTP. Pertemuan berlangsung secara hangat, interaktif dan berorientasi pada solusi yang menghasilkan kesepakatan pemantauan tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksanaan dan upaya-upaya untuk memperkuat akuntabilitas melalui penerapan sistem pengendalian intern yang handal serta penguatan peran APIP sebagai mata dan telinga daerah terutama sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

-bpkp humas kalbar-



Share      

Berita Terkait:

28 Maret 2018 06:56:07 / kalbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BANK KALBAR TEKEN MOU DENGAN BPKP KALBAR GUNA TINGKATKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
14 Maret 2018 10:13:24 / kalbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
KEMENKUMHAM KALBAR GANDENG BPKP KUATKAN TATA KELOLA KEUANGAN
07 Pebruari 2018 19:14:40 / kalbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
EVALUASI ATAS FUNGSI SATUAN KERJA AUDIT INTERN PADA BPD KALBAR
05 Pebruari 2018 09:49:38 / kalbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
IRJEN KEMENTERIAN ESDM SOWAN KE BPKP KALBAR
05 Pebruari 2018 08:48:47 / kalbar / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
KAKANWIL BKKBN KALIMANTAN BARAT BERKUNJUNG KE BPKP KALBAR


KONTAK KAMI

 Alamat Kantor
Jalan Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561)712427, Faksimile (0561)712428
kalbar@bpkp.go.id