Senin, 23 Januari 2017 dimulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Gedung A Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan kegiatan workshop reviu dan monitoring penyerapan anggaran, PBJ serta penyaluran dan penggunaan dana desa. Kegiatan tersebut dihadiri Inspektur dan pegawai inspektorat di lingkungan Kota/Kabupaten se-Kalimantan Barat serta PFA bidang APD Perwakilan BPKP Kalbar.

Latar belakang kegiatan adalah rendahnya penyerapan anggaran PBJ pada tahun 2015 sehingga sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo, bahwa tidak ada alasan penyerapan anggaran 2016 terlambat serta meminta penyerapan anggaran dipercepat pada awal tahun. Atas dasar mengurangi expectation gap untuk percepatan penyerapan anggaran maka perlu peran APIP sebagai early warning system melalui kegiatan reviu.

Kegiatan workshop dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harapan. Kepala Perwakilan dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan reviu penyerapan anggaran, PBJ, dana desa serta tender pra Dipa ini adalah tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada rapat kerja pengawasan tahun 2015. Ditekankan bahwa pentingnya APIP dalam sistem tata kelola keuangan daerah. “Diharapkan dengan adanya pengawasan dari APIP dalam penyerapan anggaran dapat menjaga momentum pertumbuhan di sektor rill yang lebih lanjut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.” Demikian disampaikan oleh Arman Sahri Harahap. Selain itu kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap triwulan sekali dan kedepannya juga akan tetap dilaksanakan setiap triwulan.

Koordinator Pengawasan Bidang APD, Suardi, menyampaikan perubahan paradigma penganggaran dari money follow function ke money follow program, dimana program dan kegiatan yang dinilai lebih baik memperoleh anggaran yang lebih besar. Ditambahkan oleh Suardi, berdasarkan hasil reviu Pengadaan Barang dan Jasa triwulan sebelumnya masih terdapat kendala dalam penyampaian realisasi dana desa selain itu KPK telah merekomendasikan untuk desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Pembicara dalam kegiatan workshop ini adalah Angga Saputra dari PFA Bidang APD Perwakilan BPKP Kalbar.  Disampaikan bahwa tujuan reviu adalah untuk mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang, modal dan bansos pada APBD per triwulan serta mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Reviu dilakukan dengan melakukan analisis perbandingan data berupa realisasi anggaran dan rencana penyerapan anggaran per triwulan. Hasil dari reviu dari masing-masing kota/kabupaten nantinya dikompilasi dan laporan kompilasi akan diserahkan kepada Presiden RI.

--humas bpkp kalbar--