Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Obrolan Pemprov Jatim, KPK Dan BPKP Jatim Seputar Penanganan Covid-19
17 Juni 2020 11:05:00 / BPKPJatim_humas / dibaca: 81 kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi

Kaper BPKP Jawa Timur, Alexander Rubi Satyoadi,hadir dalam diskusi yang disiarkan secara langsung TVRI Jawa Timur pada Kamis, 4 Juni 2020 pukul 16.00 dalam rangka pemantauan dan pengawalan penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Timur. Narasumber dalam acara “Obrolan” tersebut yaitu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dan Kaper BPKP Jawa Timur, Alexander Rubi Satyoadi dengan tema Efektifitas Pencegahan Korupsi Saat Pandemi Covid-19.

Melalui teleconference dari Gedung Negara Grahadi,Khofifah menjelaskan Pemprov Jatim telah membentuk Satgas Penanganan Covid yang terbagi dalam empat rumpun yaitu Promotif-Preventif (BPBD Jatim), Tracing (Dinas Kesehatan Prov. Jatim), Kuratif (RSUD dr. Soetomo) dan Dampak Sosial-Ekonomi (Wagub Jatim). Satgas ini selalu berkoordinasi dengan jajaran di kabupaten/kota, termasuk melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Selanjutnya dari Gedung KPK Jakarta, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyampaikan realokasi anggaran sebagai hal baru yang dilakukan secara masif dengan cakupan yang luas dan nilai yang sangat besar, untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Pahala juga menyoroti akurasi data rujukan penerima manfaat bantuan sosial yang masih dikeluhkan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dan koordinasi lebih intens. Di beberapa daerah, data penerima manfaat bantuan sosial masih belum diumumkan dan penyampaian bantuan pada masyarakat dipolitisasi, khususnya daerah yang sedang bersiap melaksanakan pilkada.

Menjawab Herma Prabayanti, host dalam “Obrolan” di studio 3 TVRI Jawa Timur, Kaper BPKP Jatim, Alexander Rubi menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP Jatim turut serta megawal atas pelaksanaan Refokusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran telah diatur mekanismenya melalui Inpres 4/2020, sedangkan untuk pelaksanaan oleh Pemda juga telah diatur dalam Permendagri 20/2020, salah satunya dengan melakukan crosscheck DTKS sebagai dasar ketepatan sasaran pemberian bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

 



Share      

Berita Terkait:

19 Juni 2014 08:44:34 / BPKPJatim_humas / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Perkuat Good Governance dan Clean Government Melalui Assurance dan Consultancy
15 Nopember 2013 09:41:23 / BPKPJatim_humas / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
Rangkaian Kegiatan Pengawasan BPKP Jawa Timur atas Pengadaan CPNS 2013
28 Oktober 2013 18:02:37 / BPKPJatim_humas / dibaca: kali / Kat: Quality Assurance Reformasi Birokrasi
BPKP Jawa Timur Kawal Proses Seleksi CPNS 2013 di Jawa Timur