Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

BENDUNGAN SEMANTOK, DARI NGANJUK UNTUK KEMAKMURAN JAWA TIMUR
04 Pebruari 2020 10:08:22 / BPKPJatim_humas / dibaca: 613 kali / Kat: Proyek Strategis Nasional

Surabaya (27/1) - Pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Sarana irigasi, suplai air baku PDAM dan pengendalian banjir adalah beberapa manfaat yang dapat diambil dari PSN tersebut. Proyek senilai lebih dari Rp1,8 triliun ini dimulai pada tahun 2017 dan ditargetkan akan selesai tahun 2021.

Setelah dua tahun berjalan, progres pembangunan fisik Bendungan Semantok mencapai 13,82% dari target 25,88%. PPK Bendungan II BBWS Brantas Sulistyono Aribowo menjelaskan bahwa untuk tahun ini direncanakan penimbunan bendungan. Namun, hal tersebut masih terkendala relokasi warga terdampak yang menunggu proses persetujuan izin tukar-menukar kawasan hutan dan ganti rugi lahan warga yang masih dalam proses appraisal. Dari 265 Kepala Keluarga (KK) warga terdampak, 250 KK sudah selesai verifikasi, sedangkan 15 KK yang lain masih harus menunggu hasil pengukuran ulang lahannya karena berbatasan langsung dengan lahan milik Perum Perhutani.

Di samping itu, jalan hantar menuju borrow area dan quarry masih menunggu penerbitan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dari Kementerian LHK. Secara keseluruhan, proyek ini membutuhkan lahan seluas 731 hektar lebih, yang terdiri atas 428 hektar untuk tapak bendung dan genangan, 20 hektar lahan warga, 243 hektar lahan borrow area dan quarry serta 39 hektar lahan relokasi warga terdampak.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Alexander Rubi Satyoadi dalam kesempatan kunjungan supervisi menyampaikan bahwa pada prinsipnya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur siap memberikan bantuan untuk kelancaran pembangunan Bendungan Semantok. Kendala yang saat ini dihadapi perlu mendapatkan perhatian serius, karena target selesainya pembangunan bendungan di tahun 2021 harus tercapai. “Koordinasi yang intensif perlu dilakukan. Duduk bersama, diskusi, dan mencari jalan keluar yang terbaik agar proyek ini berjalan dengan lancar,” kata Rubi

Dalam kesempatan ini, PPK Bendungan II BBWS Brantas juga menyinggung pemanfaatan lahan borrow area dan quarry belum bisa dilaksanakan karena proses penebangan tegakan terhambat ketersediaan lahan penimbunan kayu hasil tebangan yang sangat terbatas. Menanggapi hal ini, Rubi menyarankan pelaksana proyek menyusun jadwal pekerjaan dan berkoordinasi dengan Perum Perhutani untuk melakukan penjadwalan penebangan dan penyiapan lahan penimbunan serta mempercepat proses penjualan hasil tebangan. “Langkah yang perlu dilakukan adalah pelaksana proyek menyiapkan jadwal kegiatan penimbunan dan koordinasikan dengan Perum Perhutani agar dilakukan penjadwalan penebangan serta penjualan hasil tebangan, sehingga pekerjaan ini bisa berjalan beriringan,” saran Rubi.

Dalam pertemuan ini, Rubi didampingi Korwas Bidang IPP I, dalnis dan tim, sedangkan PPK Bendungan II BBWS Brantas didampingi tim teknis dan pelaksana pekerjaan Paket I, PT. Brantas Abipraya (persero) dan pelaksana pekerjaan Paket II, PT. Hutama Karya (persero), serta perwakilan dari Bappeda Kabupaten Nganjuk dan Konsultan Supervisi.



Share      

Berita Terkait: