BPKP Jawa Timur Kawal Proses Seleksi CPNS 2013 di Jawa Timur

Demikian disampaikan Sekdaprov Jawa Timur, Rasiyo, saat memimpin rapat koordinasi yang membahas persiapan penyelenggaraan seleksi CPNS 2013, Jumat (18/10/201), yang dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu, Asisten IV Sekdaprov Jawa Timur, Akhmad Sukardi, Kepala Kantor Regional II BKN, Darmanto, Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Akmal Boedianto, dan undangan-undangan lain dari Polda Jawa Timur, Komisi Pelayanan Publik, Komisi Obdusman, dan lain-lain.

Menurut Rasiyo, sesuai dengan arahan dari Gubernur Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur bertekad menyelenggarakan Proses Seleksi CPNS 2013 secara jujur, adil, transparan, bebas dari KKN, dan akuntabel, serta memberikan layanan yang terbaik dan adil bagi para pelamar, yang berjumlah lebih dari 32 ribu orang, yang akan mengikuti seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Untuk itu, Rasiyo meminta semua pihak yang terlibat dalam proses seleksi bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas. Rasiyo menyebutkan bahwa untuk seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Jawa Timur menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), selain di lingkungan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, guna mengurangi risiko kebocoran soal.

Sementara itu, Darmanto, Kepala Kantor Regional II BKN, mengutarakan kesiapan pihaknya dalam menyediakan software CAT yang akan digunakan dalam seleksi. Darmanto juga mengatakan bahwa soal yang digunakan pada seleksi CPNS dibuat dalam beberapa varian, sehingga para peserta tidak dapat bekerja sama saat mengerjakannya. Sedangkan Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Akmal Boedianto, menyampaikan persiapan-persiapan, baik dalam hal prosedur, infrastruktur, sarana, prasarana, maupun tempat penyelenggaraan, guna mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan seleksi CPNS.

Dalam hal pengawasan, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu, mengingatkan proses seleksi CPNS harus bebas dari pungutan, untuk itu harus diantisipasi adanya kemungkinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab (calo) meminta sejumlah uang guna membantu kelulusan peserta. Oleh karena itu, Panselda perlu menginformasikan melalui media cetak/elektronik kepada masyarakat, termasuk peserta CPNS, bahwa tidak ada pungutan apapun kepada peserta. Di samping itu, dalam pelaksanaan Sistem CAT ini, agar diidentifikasi segala risiko dan solusinya, seperti padamnya listrik, masalah jaringan komputer, server, dan infrastruktur lain, yang dapat mengganggu operasional Sistem CAT. Begitu juga Komisi Pelayanan Publik mengingatkan adanya kemungkinan praktik joki dan penyediaan layanan yang sebaik-baiknya bagi para peserta. Sedangkan pihak Komisi Ombudsman mengingatkan adanya kemungkinan pihak intern dari para panitia yang akan berbuat tercela.

Menanggapi laporan perkembangan persiapan penyelenggaraan seleksi dan masukan-masukan dari para peserta rapat, Rasiyo berterima kasih atas semua masukan dari berbagai pihak. Rasiyo juga meminta kepada BKD Pemprov Jawa Timur untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kepolisian dan PT. PLN. Kesemuanya itu untuk mewujudkan tekad Pemprov Jawa Timur seperti disebutkan di atas.