Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Kunjungan Kerja BAKN DPR-RI di Provinsi Jawa Timur
06 April 2013 14:07:37 / jatim / dibaca: 1229 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern guna lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pentingnya peran BPKP dalam melakukan pendampingan guna lebih meningkatkan tata kelola perusahaan

 

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja BAKN DPR-RI saat Kunjungan Kerja BAKN DPR-RI di Provinsi Jawa Timur. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI, salah satu Alat Kelengkapan DPR-RI, selama 3 hari yaitu tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2013, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur. Selama kunjungan kerja kerja tersebut BAKN DPR-RI, yang dipimpin langsung oleh Ketua BAKN, DR.Sumarjati Arjoso,SKM, dan Wakil Ketua BAKN, Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP.,MM, melakukan Rapat Kerja dengan PT PAL Indonesia dan PT Pelindo III, serta melakukan Sosialisasi Pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur. Selama Kunjungan Kerja BAKN DPR-RI di Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (BPKP Jawa Timur), Drs. Hotman Napitupulu, MBA.

Rapat Kerja BAKN DPR-RI dengan PT PAL Indonesia dan PT Pelindo III, yang juga dihadiri oleh Tim dari BPK-RI Pusat, dilakukan dengan maksud untuk melakukan monitoring dan klarifikasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direksi PT PAL Indonesia dan PT Pelindo III terhadap rekomendasi-rekomendasi hasil audit BPK-RI terhadap ke dua BUMN tersebut. Dari rapat kerja tersebut diketahui bahwa belum semua rekomendasi BPK-RI dilakukan tindak lanjut oleh Direksi ke dua BUMN tersebut. Oleh karena itu, BAKN DPR-RI menyarankan agar Direksi ke dua BUMN tersebut untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan BPKP Jawa Timur guna lebih mempercepat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi BPK-RI.

 

Dalam Rapat Kerja BAKN DPR-RI dengan PT PAL Indonesia dan PT Pelindo III, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, MBA, menegaskan bahwa BPKP Jawa Timur siap membantu ke dua BUMN tersebut dalam mempercepat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi BPK-RI. Hal tersebut memang sejalan dengan revitalisasi dan reposisi BPKP, yang dapat memberikan peran konsultansi, ungkap Hotman Napitupulu. Hotman Napitupulu juga mengungkapkan bahwa selama ini BPKP Jawa Timur telah dan akan terus bekerja sama memberikan pendampingan dalam berbagai hal, terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas keuangan dengan berbagai pihak guna, termasuk dengan PT PAL Indonesia dan PT Pelindo III. Saat Rapat Kerja dengan PT PAL Indonesia, Dra. Eva Kusuma Sundari, MA,MDE, salah satu anggota meminta BPKP untuk dilibatkan dalam meningkatkan sinergi yang saling menguntungkan antar BUMN.

BAKN DPR-RI juga mengadakan Sosialisasi Pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Imam Sunardhi, dihadiri oleh Kalan BPK-RI Provinsi Jawa Timur, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan beberap wakil dari DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

 

Ketua BAKN, DR.Sumarjati Arjoso,SKM, mengungkapkan pentingnya pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah (BAKD), sebagai Alat Kelengkapan DPRD, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara. Namun pembentukan BAKD harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat, yang akan diusulkan dalam amandemen UUD.

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi ini adalah DR. Heru Khresna Reza, Auditor Utama BPK-RI, dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, MBA, yang memberikan materi sosialisasi “Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Dalam paparannya, ke dua narasumber tersebut mendukung pembentukan BAKD. Begitu juga para peserta sosialisasi, mendukung pembentukan BAKD.

Pada acara sosialisasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Imam Sunardhi dan beberapa anggota DPRD berharap agar pembentukan BAKD dapat direalisasikan secepatnya. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Ketua BAKN DPR-RI.

 

 

 



Share      

Berita Terkait:

28 Pebruari 2014 11:56:41 / jatim / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Amanah Untuk Lakukan Penilaian “BUMN Bersih”
28 Pebruari 2014 11:40:13 / jatim / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
RDP BAKN DPR-RI Dengan Perum Perumnas
06 Desember 2013 18:07:45 / jatim / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Tuntaskan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Pemkab Pasuruan Gandeng BPKP Jatim
05 Desember 2013 13:20:14 / jatim / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
RDP Pembahasan RUU Keuangan Negara
30 September 2013 16:00:01 / jatim / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
DPR-RI Meminta Masukan Penyempurnaan RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara


RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA BPKP JAWA TIMUR TAHUN 2014