Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Gandeng BPKP, Gubernur Seluruh Indonesia Berkomitmen Mengoptimalkan Tugas Pemerintah Tanpa Korupsi
15 Oktober 2014 17:48:35 / BPKPJatim_humas / dibaca: 62 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Para Gubernur seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan komitmennya secara bersama-sama untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi dengan menggandeng BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

PELANTIKAN M. IRSYAL SEBAGAI KABID APD PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
25 September 2014 13:49:10 / BPKPJatim_humas / dibaca: 238 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Dalam kurun waktu selama 2 bulan 4 hari, jabatan Kabid APD pada BPKP Jawa Timur, hari ini Kamis (25/9) resmi berganti personil.

MoU Dengan Pemkab Situbondo Tentang Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan
19 September 2014 18:07:11 / BPKPJatim_humas / dibaca: 213 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Kamis (18/09), Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar acara Sosialisasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) dengan narasumber BPKP Jawa Timur.


Arsip Berita
Selamat Datang

Peran BPKP sebagai internal auditor menekankan fokus kinerja pada tiga hal besar, yaitu good governance, risk management, dan internal control. BPKP sudah mengembangkan konsep tata kelola yang baik (good governance), dan sejauh ini telah disosialisasikan dan diimplementasikan di berbagai lembaga pemerintahan. BPKP telah mengembangkan konsep manajemen risiko (risk management), termasuk melakukan sosialisasi melalui workshop dan media lainnya, serta membantu implementasi manajemen risiko di beberapa BUMN. BPKP juga selalu concern dan peduli pada pentingnya pengendalian internal di berbagai kegiatan, BPKP telah secara intens mengembangkan konsep pengendalian internal dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga BPKP memperoleh amanah sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Karena itu seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merapatkan barisan, berjiwa solidaritas, pantang menyerah, bekerja untuk organisasi bukan semata-mata kepentingan pribadi, berinovasi, berkarya sehingga organisasi BPKP c.q. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat mewujudkan harapan stakeholder untuk menuju Clean Government dan Good Governance di setiap lini pemerintahan yang merupakan amanah dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, kami susun dan sampaikan profil ini dengan harapan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk lebih mengenal peran dan kompetensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Kepala Perwakilan,



Hotman Napitupulu

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA BPKP JAWA TIMUR TAHUN 2014