Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Pemkab Nganjuk Gandeng BPKP Jawa Timur
22 April 2016 18:23:54 / BPKPJatim_humas / dibaca: 98 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), salah satu upaya penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

PEMBUKAAN POR HUT KE-33 BPKP..... YANG MUDA YANG BERKREASI....
22 April 2016 16:58:55 / BPKPJatim_humas / dibaca: 47 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-33 BPKP. Segenap KALANGAN MUDA BPKP Perwakilan Jawa Timur bersatu padu, bahu membahu dalam mencurahkan ide dan kreatifitas dalam mewujudkan Pembukaan HUT ke-33 BPKP yang MERIAH, SPEKTAKULER, dan BEDA namun tetap mengedepankan kebersahajaan.

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
01 Maret 2016 11:14:10 / BPKPJatim_humas / dibaca: 603 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang terkait dengan kapabilitas APIP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP


Arsip Berita
Selamat Datang


Peran BPKP sebagai internal auditor menekankan fokus kinerja pada tiga hal besar, yaitu good governance, risk management, dan internal control. BPKP sudah mengembangkan konsep tata kelola yang baik (good governance), dan sejauh ini telah disosialisasikan dan diimplementasikan di berbagai lembaga pemerintahan. BPKP telah mengembangkan konsep manajemen risiko (risk management), termasuk melakukan sosialisasi melalui workshop dan media lainnya, serta membantu implementasi manajemen risiko di beberapa BUMN. BPKP juga selalu concern dan peduli pada pentingnya pengendalian internal di berbagai kegiatan, BPKP telah secara intens mengembangkan konsep pengendalian internal dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga BPKP memperoleh amanah sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Karena itu seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merapatkan barisan, berjiwa solidaritas, pantang menyerah, bekerja untuk organisasi bukan semata-mata kepentingan pribadi, berinovasi, berkarya sehingga organisasi BPKP c.q. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat mewujudkan harapan stakeholder untuk menuju Clean Government dan Good Governance di setiap lini pemerintahan yang merupakan amanah dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, kami susun dan sampaikan profil ini dengan harapan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk lebih mengenal peran dan kompetensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Kepala Perwakilan,



Ketut Suadnyana Merada