Peran BPKP sebagai internal auditor menekankan fokus kinerja pada tiga hal besar, yaitu good governance, risk management, dan internal control. BPKP sudah mengembangkan konsep tata kelola yang baik (good governance), dan sejauh ini telah disosialisasikan dan diimplementasikan di berbagai lembaga pemerintahan. BPKP telah mengembangkan konsep manajemen risiko (risk management), termasuk melakukan sosialisasi melalui workshop dan media lainnya, serta membantu implementasi manajemen risiko di beberapa BUMN. BPKP juga selalu concern dan peduli pada pentingnya pengendalian internal di berbagai kegiatan, BPKP telah secara intens mengembangkan konsep pengendalian internal dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga BPKP memperoleh amanah sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Karena itu seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur merapatkan barisan, berjiwa solidaritas, pantang menyerah, bekerja untuk organisasi bukan semata-mata kepentingan pribadi, berinovasi, berkarya sehingga organisasi BPKP c.q. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dapat mewujudkan harapan stakeholder untuk menuju Clean Government dan Good Governance di setiap lini pemerintahan yang merupakan amanah dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, kami susun dan sampaikan profil ini dengan harapan dapat membantu para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk lebih mengenal peran dan kompetensi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Kepala Perwakilan,

Hotman Napitupulu