Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

TATA KELOLA PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI

Oleh : Sukarno W Sumarto

Di penghujung tahun 2017 yang lalu, melalui Lembaran Negara Nomor 1888 tanggal 22 Desember 2017, Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengundangkan sebuah aturan produk BPKP, yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan bidang investigasi, yaitu Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI). Peraturan dimaksud merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI). Bila ditinjau dari tingkatan/kedudukan peraturan yang diterbitkan BPKP, peraturan inilah yang menduduki strata paling tinggi dibandingkan aturan lainnya. Namun demikian, lazimnya sebuah peraturan yang baru diterbitkan, tentunya belum tersosialisasikan kepada semua auditor BPKP.Hal ini dikarenakan tidak semua aturan yang diterbitkan oleh BPKP terkait dengan tugas rutin semua pegawai BPKP, kecuali auditor yang masuk dalam komunitas investigator BPKP. Peraturan BPKP dimaksud merupakan konsekuensi logis dari dinamika sebuah organisasi besar seperti BPKP, dalam rangka menunjang tercapainya kinerja pengawasan bidang investigasi.

PPKBI adalah norma yang menjadi pedoman bagi segenap auditor BPKP dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi, dengan tujuan tercapainya produk(output)bidang investigasi yang berkualitas dan memberi nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengambil keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah, kasus dan/atau perkara.PPKBI telah disusun dalam format dan terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1.  Kajian Akademis, merupakan tinjauan literatur ilmiah yang menjadi landasan teoritis untuk menjawab pertanyaan “mengapa” atas apa yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Investigasi dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 192 tahun 2014.

2.  Pedoman Manajerial,merupakan penjelasan tentang peran investigasi yang memuat eksistensi dan ekspektasi, mendefinisikan investigasi berikut arah dan tujuannya, bagaimana merealisasikan ekspektasi meliputi pelaksanaan peran keinvestigasian dan tindakan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat di level pemerintah. Pedoman manajerial dirancang untuk mengantisipasi dinamika lingkungan sehingga bersifat mudah untuk direvisi.

3.  Pedoman Operasional, merupakan penjelasan teknis atas apa yang disajikan di kelompok 2. Pedoman operasional berisi prosedur operasi standar pelaksanaan peran keinvestigasian secara menyuluruhsampai pada peran dukungan untuk menghasilkan informasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Karena sifatnya teknis, materi pada kelompok 3 dirancang untuk tidak mudah dilakukan perubahan.

Terdapat beberapa perubahan (penyempurnaan) dari aturan terbaru diatas, yang tentunya berdampak positif bagi peningkatan mutu kegiatan audit dalam bidang investigasi. Dalam Kebijakan Pengawasan Deputi Bidang Investigasi Tahun 2017 menyatakan bahwa Revisi PPBI yang sedang disusun merupakan tindak lanjut atas terbitnya Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menempatkan BPKP sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Diharapkan, hasil audit dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan proses manajemen pemerintahan meliputi tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Perubahan  dimaksud diantaranya:

1.  Pengaturan tentang gangguan independensi kelembagaan. Penegasan dimaksud tertuang dalam PPKBI, dalam Pedoman Teknis Audit Investigatif atas Permintaan Pimpinan Objek Penugasan atau Pimpinan K/L/P/Korporasi yang membawahi/pemilik objek penugasan dan atas Permintaan Instansi Penyidik, bahwa atas permohonan audit investigatif tidak dapat dipenuhi oleh BPKP apabila terdapat gangguan terkait independensi kelembagaan BPKP terhadap kasus yang dimintakan audit investigatif.

2.  Penggunaan bantuan ahli secara tepat. Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa hasil pekerjaan tenaga ahli dapat mendukung tujuan audit investigatif.

Dalam hal menggunakan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas tenaga ahli tersebut sebelum menerima penugasan. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi untuk meyakinkan ruang lingkup penugasan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan keinvestigasian yang dilakukan oleh Auditor BPKP.

Terhadap penggunaan tenaga ahli, maka auditor harus melakukan komunikasi dengan tenaga ahli untuk memperoleh pemahaman yang cukup guna meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.

3.  Penggunaan Dana Mitra. Penggunaan dana mitra oleh BPKP sebenarnya telah berlangsung lama, namun belum ditegaskan dalam sebuah aturan yang mengikat. Dalam PPKBI ditegaskan bahwa biaya audit investigatif dapat menjadi beban DIPA Unit Kerja dan/atau mitra kerja setelah memperoleh izin dari Kepala BPKP dan/atau pejabat eselon I.

4.  Melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi. Auditor yang ditugaskan harus mampu mengklasifikasi risiko teridentifikasi ke dalam tingkat risiko rendah, moderat, tinggi atau ekstrim. Dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, bahwa risiko dinyatakan sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks kegiatan, maka risiko merupakan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan bersangkutan.

Dalam audit investigatif, maka risiko dimaksud adalah kemungkinan terjadinya kegagalan auditor dalam mengungkapkan ada tidaknya suatu perbuatan/penyimpangan untuk dilakukan tindakan hukum berikutnya.

Risiko selalu berkaitan dengan probabilitas dan dampak. Kedua variable ini yang menentukan tingkat risiko berkategori rendah, moderat, tinggi atau ekstrim.  Setiap penugasan memiliki jenis risiko yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap auditor yang ditunjuk harus melakukan penilaian risiko penugasan pada tahap perencanaan untuk mengetahui tingkat risiko penugasannya.

5.  Pernyataan kesesuaian dengan Standar Audit Intern. Laporan hasil audit investigatif harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Standar Audit/Penugasan Bidang Investigasi mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), yaitu Independen dan Obyektivitas, Auditor BPKP harus independen dan obyektif baik secara factual (in fact) maupun secara penampilan (in appearance). Kepatuhan terhadap Kode Etik, Auditor BPKP harus mematuhi Kode Etik yang berlaku bagi Auditor BPKP. Kompetensi, Auditor harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Kecermatan Profesional, Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan bidang investigasi.

6.  Nomenklatur dampak Audit Investigatif berupa kerugian keuangan negara.

Hasil audit investigatif berupa laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan Negara serta rekomendasi. Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut :

“Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar ……..”

7.  Audit Investigatif Asset Tracing and Loss Recovery.

Permintaan pimpinan instansi penyidik kepada BPKP dalam rangka mengidentifikasi asset-aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara yang telah dikorupsi (asset recovery) dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif penelusuran aset (AI Asset Tracing).

8.  Reviu KKA sampai pada tingkat pimpinan unit kerja, jika audit berklasifikasi resiko tinggi. Setiap kertas kerja harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja yang disusun telah memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Pada penugasan yang memiliki risiko tinggi, reviu kertas kerja audit dilakukan sampai pada tingkat Direktur/pimpinan unit kerja.

9.  Dalam hal AI berkaitan dengan indikasi pidana korporasi, memungkinkan pemerolehan bukti berupa keterangan korporasi.

10.  Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Kegiatan yang mulai dikembangkan oleh BPKP sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tersebut merupakan konsekuensi dari fungsi BPKP dalam pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan, dan badan-badan lainnya dan pemberian bimbingan teknis investigasi. Pengembangan MPAK bersifat berkelanjutan berbentuk siklus dan sasarannya tetap, bersifat massal namun focus pada para pihak yang berkepentingan dengan organisasi. Selain itu kegiatan MPAK terkait langsung dengan Fraud Control Plan (FCP) dan SPIP. Outcome kegiatan MPAK yaitu berkembangnya sistem pengaduan/ whistleblowing, yang merupakan salah satu atribut FCP dan bagian dari unsur informasi dan komunikasi dalam SPIP. Metode sosialisasi dalam kegiatan MPAK bersifat interaktif dan berefek riak yaitu dengan cara mendapatkan, menganalisis, meredistribusikan pengetahuan, dan menggunakannya untuk kepentingan organisasi KLPK, BPKP, dan APIP lainnya. Dalam konteks ini, BPKP tidak berperan sebagai penyuluh melainkan sebagai fasilitator proses belajar, navigator perubahan, dan knowledge hub.

Beberapa perubahan kebijakan dalam pengelolaan kegiatan bidang investigasi diatas tentunya diharapakan dapat memberikan angin segar bagi kemajuan dalam kegiatan audit di bidang investigasi. Bagi para investigator, dampaknya akan memberikan pengetahuan dan wawasan baru dan tentunya akan mengurangi kegamangan dalam pelaksanaan tugas audit di lapangan.

Upaya yang dilakukan oleh BPKP diatas, tentunya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, dimana penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya dengan mengoptimalisasi keberadaan SPIP dan APIP, sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Semoga.

(Penulis adalah Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)

 


Share   
TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana Prasarana
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Rencana Strategis
L A K I P
Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi Kinerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi
Informasi Yang Dikecualikabn
SOP Layanan Umum Android/SMS

ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KALENDER DIKLAT
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT