Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Perilaku (tidak) Korup

ditulis oleh : Ardhi Widiyanto **

Baru saja terlintas dari benak kita bagaimana publik di negeri ini terhenyak dengan kiprah ciamik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkaptangan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK), Akil Mochtar, pada Rabu (2/10) malam yang lalu. Betapa tidak? Lembaga yang dianggap sebagai “malaikatnya” keadilan itu ternyata juga terjangkiti virus laten korupsi. Kesal, marah, geram, tak percaya, atau entah apa lagi yang terlontar, ketika mendengar, membaca, atau menyaksikan berita penangkapan Akil itu. Tak pelak, media massa rame-rame menjadikan “momen bersejarah” tersebut menjadi berita utamanya.

            Komentar pun bermunculan. Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie bahkan dengan nada kesal melontarkan gagasan bahwa Akil Mochtar layak mendapat tuntutan hukuman mati. Pasalnya, lembaga MK merupakan terminal terakhir bagi rakyat dalam mendapatkan keadilan, terutama terkait dengan uji materi undang-undang dengan UUD 1945, sengketa pemilihan kepala daerah, dan sengketa kewenangan lembaga negara. Sesuai ketentuan, putusan yang dikeluarkan MK bersifat final. Sementara Deputi Pencegahan KPK, Iswan Helmi, menyatakan, korupsi di Indonesia sudah semakin parah. Terbukti, “wakil tuhan” pun ditangkap KPK (Vivanews, 3/10/2013).

            Menyimak fenomena penangkapan Ketua MK, penulis jadi ikut terperangah. Sudah begitu rapuhkah negara ini, hingga pejabat tertinggi di lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat itu, ikut terjerembab dan hancur diterpa badai korupsi. Keheranan semakin menjadi, karena ternyata Akil Mochtar sangat getol mengampanyekan gerakan anti korupsi. Dia dikabarkan tidak setuju dengan hukuman mati terhadap koruptor, tetapi dia mengusulkan hukuman potong jari dan pemiskinan bagi koruptor. “Ini ide saya, dibanding dihukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup,” ujar Akil, sebagaimana dikutip inilah.com, Senin (12/3/2012).

Nampaknya, mereka yang tertangkap tangan KPK acapkali muncul sebagai sosok yang ditokohkan anti korupsi. Mereka juga tergolong orang baik. Sebut beberapa saja misalnya Angelina Sondakh yang mantan Putri Indonesia tahun 2001, dulu kerap nongol di televisi dengan slogannya “katakan tidak pada korupsi” tapi ternyata dia tersandung korupsi pula.

Profesor Rudi Rubiandini, sebelum peristiwa penangkapan oleh KPK, pun dikenal sebagai sosok akademisi yang brilian dan bersih. Ia bahkan sempat menjadi dosen teladan di kampusnya. Doktor lulusan Jerman itu juga memiliki karir cemerlang, mulai dari dosen hingga menjadi Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Ketua Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas).

Ada lagi Dhana Widyatmika, pegawai Ditjen Pajak yang tersandung kasus pencucian uang. Ia dikenal sebagai pribadi yang ramah, dermawan, bersih, bahkan nyaris menjadi pribadi yang “suci”.  Majalah Tarbawi Edisi 164 Th.8/Ramadhan 1428 H/21 September 2007 M, Edisi Khusus Bulan Puasa, mengisahkan Dhana yang dengan penuh kasih sayang merawat ibunya yang menderita gagal ginjal. Ajaran al-jannatu takhta aqdamil ummahat (surga itu terletak di kaki ibu), sangat diperhatikan Dhana dalam menjalani hidupnya di usia yang relatif masih muda. Itu terjadi lima tahun sebelum dia terjerat kasus.    

            Kita semua kemudian bertanya, sebenarnya ada apa dengan itu semua? Di mana letak kesalahan mendasar sehingga negeri tercinta ini didera bencana korupsi secara beruntun? Mengapa mereka yang semula bersih, brilian, cemerlang, berprestasi, berperilaku tidak korup, tetapi kemudian beralih menjadi “tokoh” yang sangat tidak terhormat: pribadi yang korup !

            Banyak faktor yang dapat mengubah perilaku tidak korup menjadi perilaku korup. Faktor yang paling mendasar adalah soal integritas dan lingkungan. Sudah saatnya sekarang integritas mutlak dinomorsatukan dalam berbagai hal, diikuti dengan penciptaan lingkungan yang bersih dan kondusif, baik di lingkungan keluarga, tempat bekerja, maupun masyarakat secara umum.

            Integritas, menurut kamusbahasaindonesia.org, diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.Kesatuan yang utuh mengandung makna adanya keselarasan antara niat, pikiran, perkataan, dan amalan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat. Seseorang yang memiliki integritas sejati, dipastikan akan terhindar dari tindakan konyol yang merugikan banyak pihak.

            Kadangkala, sikap individu yang prima dan berintegritas tidak cukup untuk mengantarkan seseorang terbebas dari perilaku korup. Ia perlu didukung dengan suasana lingkungan yang kondusif dimana ia berada, lingkungan yang senantiasa mengedepankan perilaku positif.

** Penulis adalah Auditor Madya BPKP Perwakilan Prov. Jawa Tengah


Share   
TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Level Kapabilitas APIP
Rencana Strategis
L A K I P
Level Maturitas SPIP
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi

KALENDER DIKLAT
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT