Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Artikel BPKP Jawa Tengah

KORUPSI dan STRATEGI MENANGANINYA
ditulis oleh : Eni Marhaenningsih

Kondisi Korupsi di Indonesia
Dalam laporan yang dirilis Selasa 3 Desember 2013, Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengukur tingkat korupsi suatu negara pada tahun 2013. Semakin tinggi skor IPK maka semakin bersih/rendah ranking korupsinya. Transparancy International mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen negara-negara di dunia bersifat korup. Ini berarti lebih dari dua pertiga dari 177 negara yang disurvei bersifat korup. Dalam laporan tersebut, Selandia Baru dan Denmark menduduki posisi teratas, dengan skor 91 dari skor maksimal 100. Singapura menduduki posisi kelima, dan Australia ke sembilan. Sementara itu, peringkat Myanmar melonjak dari posisi 172 ke 157. Thailand dan Srilanka menurun peringkatnya, masing-masing menduduki peringkat 102 dan 91. Sementara itu, yang menduduki posisi paling buncit adalah Afghanistan, Korea Utara dan Somalia. Indonesia menempati posisi ke-114 naik peringkat dari 118 pada tahun 2012.
Baca selengkapnya..
 

PERILAKU (TIDAK) KORUP
ditulis oleh : Ardhi Widiyanto

Baru saja terlintas dari benak kita bagaimana publik di negeri ini terhenyak dengan kiprah ciamik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menangkaptangan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK), Akil Mochtar, pada Rabu (2/10) malam yang lalu. Betapa tidak? Lembaga yang dianggap sebagai “malaikatnya” keadilan itu ternyata juga terjangkiti virus laten korupsi.
Baca selengkapnya..
 

POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DI JAWA TENGAH
ditulis oleh : Ismiyati & Ardhi Widiyanto

Dengan bergesernya sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dan adanya tuntutan masyarakat yang semakin banyak, mendorong para penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih baik. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan nasional, diperlukan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Baca selengkapnya..
 

WHISTLEBLOWER SYSTEM
ditulis oleh : Heru Setiawan

Priiiit......, suara itu biasa terdengar pada saat kita menonton pertandingan sepak bola. Wasit, sang peniup peluit, selalu meniup peluitnya sebagai tanda telah terjadi pelanggaran. Namun peniup pluit tersebut saat ini sedang marak namanya dicatut sebagai sebuah sistem. Ya, kita tentu sering mendengar istilah Whistleblower System. Kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “sistem peniup peluit”.
Baca selengkapnya..
 

BERBURU OPINI WTP
ditulis oleh : Kotot Gutomo

Belakangan ini, ada fenomena baru di media massa, yaitu munculnya iklan ucapan selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Predikat ini seolah-olah membanggakan dan harus diketahui masyarakat, begitu pesan yang disampaikan.
Baca selengkapnya..
 

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI ATAU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU ZONA INTEGRITAS?
ditulis oleh : Heru Setiawan

Kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance).
Baca selengkapnya..
 

PENYUSUTAN ASET TETAP PEMERINTAH DANPERMASALAHANNYA
ditulis oleh : Kahar, Ak.

Dampak dari dikeluarkannya paket regulasi pengelolaan keuangan negara yang dimulai pada tahun 2003 dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara membawa perubahan yang terus menerus sampai saat ini. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tetang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti SAP sebelumnya, kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset pemerintah, sampai dengan saat ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk melaksanakannya.
Baca selengkapnya..
 

MENGURAI BENANG KUSUT ASET TETAP PEMDA
ditulis oleh : Sugito, Ak.

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya belum ada pengaturan yang spesifik mengenai unit kerja pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Baca selengkapnya..
 

PERGESERAN ANGGARAN BLUD
ditulis oleh : Agus Susena Mahendra

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya belum ada pengaturan yang spesifik mengenai unit kerja pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Baca selengkapnya..
 

PERLUKAH BUMD MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN RISIKO?
ditulis oleh : Y. Yuli Ari Widodo

Berkali-kali dunia bisnis diguncang prahara yang membuat ekonomi rontok. Saham-saham berguguran, perusahaan-perusahaan bangkrut. Fenomena bisnis yang mengerikan tersebut terjadi begitu cepat menjangkiti nyaris seluruh perusahaan di dunia. Lalu, apakah BUMD dalam scope lokal terimbas? Bagaimana caranya menghindari risiko terburuk?
Baca selengkapnya..
 

MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI KORPRI
ditulis oleh : Teguh Santoso Apriyanto

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat identik dengan biaya mahal, wajah pegawai yang tidak ramah, waktu yang lama, alur kerja yang tidak jelas, penyelesaian tidak tepat waktu dan penyakit akut “korupsi”. Apalagi ditambah dengan carut marutnya masalah “cicak vs buaya” yang notebene semuanya yang berkerja di dalam KPK, Polisi dan Kejaksaan adalah bagian dari keluarga besar KORPRI itu sendiri.
Baca selengkapnya..
 
>


Share   
TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Target & Realisasi ProKeg

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH
 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT