Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

PERGESERAN ANGGARAN BLUD

ditulis oleh : Agus Susena Mahendra

 

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya belum ada pengaturan yang spesifik mengenai unit kerja pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Semangat itu kemudian diteruskan ke unit kerja pemerintahan di daerah dengan diterbitkannya Permendagri No 61 Tahun 2007 yang mendefiniskan BLUD sebagai berikut:

  • Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
  • PPK-BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas sendiri diartikan sebagai keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. Salah satu persoalan penting yang dihadapi oleh BLUD adalah masalah pergeseran anggaran. Tulisan ini secara singkat permasalahan tersebut.

Bertentangan
Penganggaran BLUD dilaksanakan melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA). RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD (pasal 75 Permendagri 61/2007). RBA tersebut dipersamakan sebagai RKA (RKA SKPD/RKA-Unit Kerja). RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dltetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. RBA definitif tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Secara teknis, penyusunan penganggaran BLUD-SKPD selama ini masih terikat dalam format penganggaran SKPD, dimana RKA/DPA pada masing-masing kegiatan masih harus dirinci sampai dengan rincian obyek belanja (digit 5), serta menjadi bagian dari rekapitulasi rincian obyek belanja dalam Lampiran Penjabaran APBD yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Kondisi ini menjadikan pergeseran yang terjadi antar obyek belanja maupun rincian obyek belanja dalam kegiatan yang sama terikat pada ketentuan tentang pergeseran belanja dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 160.

Di sisi lain, dalam Permendagri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2010 dinyatakan bahwa bagi SKPD atau unit kerja yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, penganggaran belanja sampai pada jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung dimasukan dalam belanja pegawai, sedangkan belanja langsung dibagi dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Artinya, disatu sisi RBA yang dipersamakan dengan RKA tersebut difasilitasi untuk merinci hanya sampai jenis belanja, namun di sisi lain secara teknis hal tersebut tidak dimungkinkan karena RKA disusun sampai rincian obyek.

Solusi Alternatif
SKPD BLUD dalam menyusun anggaran (RBA/RKA) tetap mencakup program, kegiatan sampai dengan rincian obyek. Hanya saja obyek maupun rincian obyek tersebut digunakan sebagai alat pengendalian bagi manajemen. Pergeseran yang mungkin terjadi dalam rincian obyek belanja maupun obyek belanja dalam jenis belanja dan kegiatan yang sama bukan termasuk kategori pergeseran anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2006. Sehingga semestinya dalam Perkada tentang Penjabaran APBD yang memuat rekapitulasi belanja sampai dengan rincian obyek belanja tidak termasuk obyek belanja maupun rincian obyek belanja atas SKPD BLUD. Atau alternatif lainnya, di dalam Penjabaran APBD tetap dimuat sampai dengan rincian obyek belanja, namun penetapan pergeseran tidak didasarkan pada penjabaran tersebut.


Share   
TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana Prasarana
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bidang Akuntan Negara
Bidang Investigasi
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Rencana Strategis
L A K I P
Perjanjian Kinerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi
Informasi Yang Dikecualikabn
SOP Layanan Umum Android/SMS

ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KALENDER DIKLAT
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT