Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

MENGURAI BENANG KUSUT ASET TETAP PEMDA

ditulis oleh : Sugito, Ak.

       
Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena sebelumnya belum ada pengaturan yang spesifik mengenai unit kerja pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Semangat itu kemudian diteruskan ke unit kerja pemerintahan di daerah dengan diterbitkannya Permendagri No 61 Tahun 2007 yang mendefiniskan BLUD sebagai berikut: 

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

PPK-BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas sendiri diartikan sebagai keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. Salah satu persoalan penting yang dihadapi oleh BLUD adalah masalah pergeseran anggaran. Tulisan ini secara singkat permasalahan tersebut.

Benang Kusut
Pada umumnya SKPD dalam menyusun neraca  aset menunggu dan menyesuaikan dengan neraca aset yang dibuat oleh Biro/Bagian Keuangan karena neraca dari Biro/Bagian Keuangan dianggap benar. Faktanya sering kali neraca yang dibuat oleh Biro/Bagian Keuangan berbeda baik volume maupun nilainya dengan aset yang dimiliki oleh SKPD. Apabila terjadi seperti ini SKPD harus menyesuaikan nilai aset sesuai dengan  angka neraca Biro/Bagian Keuangan. Situasi ini menyulitkan SKPD untuk membuat neraca yang benar, karena tanpa rekonsiliasi dahulu dengan neraca aset dari Biro/Bagian keuangan. Beberapa contoh kasus yang terjadi antara lain:

  • Biro/Bagian Keuangan dalam menyusun neraca asset berdasarkan pertanggungjawaban belanja modal dan membukukan seluruhnya sebagai aset, padahal seringkali belanja modal digunakan juga untuk belanja barang pakai habis;
  • Aset milik satu SKPD tetapi dipinjam SKPD lain dalam jangka waktu lama (lebih dari lima tahun), sehingga pengurus barang tidak mencatatnya dalam KIBnya dan tidak mengetahui keberadaan  aset tersebut, dilain pihak pemakai juga tidak mencatat di KIBnya karena statusnya pinjam. Dengan demikian aset tersebut tidak tercatat dalam Neraca;
  • Terdapat aset yang sudah hilang selama lima tahun lebih belum dihapuskan dari daftar aset, sehingga masih tercatat dalam daftar inventaris;
  • Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah kurang optimal dalam mengelola aset. Meskipun ada pembukuan aset dan secara rutin menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola aset, namun tidak pernah mengecek kebenaran dari Daftar inventaris dan laporan tersebut. Hal ini terbukti bahwa laporan yang telah dibuat hanya berdasarkan data yang di catat oleh pengurus barang, sedangkan yang tidak dilaporkan oleh bidang teknis yang melakukan pembelian tidak ikut dilaporkan. Disamping itu tidak adanya  koordinasi dalam pengelolaan asset di SKPD, yaitu antara Pengurus barang, Penyimpan barang dan Seksi Akuntansi di bagian keuangan, hal ini terlihat dari laporan mutasi asset yang dibuat oleh ketiga petugas tersebut berbeda-beda, masing masing petugas membuat laporan sesuai dengan data yang diterimanya.dan tidak ada pengecekan satu sama lain.

Masih banyak ditemui kasus-kasus kacau penatausahaan aset yang lain yang tidak mungkin diuraikan di sini.

 

Menata Ulang
Pemerintah daerah perlu menata ulang aset yang dimilikinya agar laporan asetnya akurat. Caranya dilakukan validasi seluruh aset yang dimilikinya dengan tahapan:

  • Melakukan penataan aset dengan mengikuti Permendagri nomor 17 tahun 2007.
  • Menetapkan saldo awal aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan tahun 2003 dan nilai aset menggunakan nilai aset yang sudah dinilai kembali.
  • Inventarisasi aset pada akhir tahun 2008 digunakan sebagai acuan dalam melakukan validasi aset.
  • Menelusuri mutasi penambahan aset dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dengan menggunakan data dari DPA, SPJ, kontrak-kontrak pengadaan aset dan laporan mutasi aset yang dibuat oleh penyimpan barang, pengurus barang dan seksi akuntansi.
  • Menelusuri mutasi pengurangan aset dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dan dapatkan bukti pendukungnya. Apabila ada penghapusan perlu dipisahkan antara aset yang masih tercantum di daftar inventaris atau tidak sebelum ada penghapusan.
  • Lakukan rekonsiliasi dengan Biro/Bagian Keuangan.
  • Buat jurnal penyesuaian.
  • Buat Daftar Inventaris dan Kartu Inventaris Barang.
  • Laporan Barang Milik Daerah SKP dijadikan sebagai rujukan neraca Pemerintah Daerah.

Memang disadari langkah-langkah penatausahaan aset tersebut membutuhkan tenaga dan biaya ekstra tetapi melihat manfaatnya dan nilainya, rasanya  sepadan dilaksanakan.


Share   
TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
Tugas Pokok dan Fungsi
PRODUK LAYANAN BIDANG / BAGIAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
Bidang Program dan Pelaporan / P3A
DOKUMEN SAKIP
Level Kapabilitas APIP
Rencana Strategis
L A K I P
Level Maturitas SPIP
Perjanjian Kinerja
Rencana Kerja
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Informasi Berkala
Informasi Serta Merta
Informasi Setiap Saat
Permohonan Informasi

KALENDER DIKLAT
ARSIP BPKP JAWA TENGAH

 

 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT