Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

BPKP Jateng Tawarkan Strategi Tingkatkan Opini LKPD
22 Nopember 2011 07:45:48 / jateng / dibaca: 3033 kali / Kat: Evaluasi

Ada empat point strategi yang ditawarkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keempat strategi itu adalah, (1) Peningkatan Komitmen dan pemahaman dari semua pihak, Kepala Daerah, Kepala SKPD, DPRD dan lainnya atas pentingnya Opini LKPD. (2) Peningkatan perbaikan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,antara lain Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi, Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Sisdur Pengelolaan BMD. (3) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, dan. (4) Meningkatkan kompetensi  SDM dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Strategi perbaikan opini LKPD Kabupaten Sukoharjo itu dikemukakan Kepala Bagian Tata Usaha Triadi Jatmoko ketika mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan paparannya pada Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Sukoharjo, Selasa (4/10). Larwasda dibuka Wakil Bupati Haryanto di Pendopo Kabupaten Sukoharjo yang dihadiri Inspektur Provinsi Jateng, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Inspektur se Wilayah Surakarta, dan para Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sukoharjo.

Sebagaimana diketahui, bahwa sejak tahun 2007 sampai 2010 LKPD Kabupaten Sukoharjo masih mendapat opini WDP (Wajar Tanpa Pengecualian). Menurut Triadi, belum diperolehnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Sukoharjo disebabkan antara lain, penatausahaan BMD/persediaan belum tertib, penyusunan laporan keuangan tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri 13 tahun 2006, pelaksanaan SPIP belum memadai, dan tindak lanjut temuan BPK dan APIP lainnya belum optimal.  

Triadi mengakui, pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemkab Sukoharjo yang dilakukan pihaknya masih dijumpai beberapa kendala. Diantaranya, belum dibentuk tim dan koordinator antar SKPD yang bertanggungjawab dalam menindaklanjuti hasil audit laporan keuangan oleh BPK. Sehingga perlu komitmen yang kuat jajaran pimpinan SKPD dalam mendukung keberhasilan pencapaian opini WTP tahun 2011. Kendala berikutnya, terbatasnya waktu, SDM, sarana dan dana dalam rangka melaksanakan action plan untuk menindaklanjuti hasil audit dan pembenahan pengelolaan aset tetap. “Demikian juga proses transfer knowledge dari fasilitator ke staf DPPKAD belum optimal,” aku Triadi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pihaknya, seperti dijelaskan Triadi, menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan sebagai berikut: dibentuk koordinator dan tim yang melibatkan SKPD terkait, diidentifikasi prioritas penanganan dan penganggaran secara bertahap, menyusun job discription secara jelas, dan insentif bagi admin/staf DPPKAD.

Disamping itu, Pemkab Sukoharjo disarankan juga agar melakukan penelusuran aset, inventarisasi administasi dan fisik. Mengajukan usulan dan proses penghapusan aset yang rusak berat, Melakukan penilaian aset yang belum ada nilainya. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan aset, dan; Optimalisasi PAD dengan melakukan inventarisasi wajib pajak baru.

Triadi berharap, permasalahan LKPD Kabupaten Sukoharjo cepat selesai, kualitasnya semakin baik, dan pada tahun buku 2011 nanti opininya meningkat menjadi WTP. “Tentu saja tugas ini menjadi semakin berat bagi APIP, karena APIP harus selalu meng-update diri dengan ilmu-ilmu baru, peraturan baru, dan wacana yang sedang berkembang. APIP harus berada di depan, mengetahui dan memahami lebih dulu daripada instansi lain,” pesan Triadi. Karena hanya dengan cara inilah, APIP akan benar-benar dirasakan keberadaannya oleh pemerintah, imbuh dia.

Sebelumnya Wakil Bupati Haryanto dalam sambutannya mewakili Bupati Sukoharjo mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan pada otonomi daerah diarahkan pada perwujudan good governance dan clean government, serta adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang parisipatif, akuntabel, transparan efisien. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas institusi dari pejabat pengawas pemerintah untuk memperkuat kemampuan dan kompetensi dalam melakukan kontrol yang efisien, efektif dan ekonomis terhadap penyelenggaraan pemda yang terkoordinasi dan terpadu.

Kepada para pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Sukoharjo, Wabup menginstruksikan, segera dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti: Mencermati setiap gejala penyimpangan, pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah secara dini agar dapat diambil tindakan secara tegas, cepat dan tepat. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan melekat untuk mencegah terjadinya penyimpangan/pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang sedini mungkin. Setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional perlu segera diambil langkah-langkah penyelesaian tindak lanjutnya. Menerapkan prinsip-prinsip konsultasi, koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, sehingga akan memperlancar setiap kegiatan yang telah diprogramkan dan mencapai sasaran yang diharapkan. (Humas BPKP Jateng – Hart)



Share      

Berita Terkait:

22 Nopember 2011 08:00:33 / jateng / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Semua Daerah Wajib Melaporkan Perkembangan Pemberantasan Korupsi
22 Nopember 2011 07:53:00 / jateng / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Lomba Pengelolaan Asset Upaya Karanganyar Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan
22 Nopember 2011 07:50:16 / jateng / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Pengawasan Harus Bantu Tingkatkan Kinerja Organisasi
21 Nopember 2011 17:55:07 / jateng / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kota Surakarta Berhasil Raih Opini WTP
05 Juli 2011 05:37:18 / jateng / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Perwakilan BPKP Jateng Jajaki Kemungkinan Pemda Raih Opini WTP


TENTANG KAMI
Kata Pengantar
Gambaran Umum
Visi Misi
Struktur Organisasi
Sarana Prasarana
Sumber Daya Manusia
PRODUK LAYANAN
Bidang Investigasi
Bidang Akuntan Negara
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Bagian Tata Usaha
INFORMASI PUBLIK
Rencana Strategis
L A K I P
Laporan Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa
Laporan BMN
Target & Realisasi ProKeg

KALENDER DIKLAT
 
 
ARSIP BPKP JAWA TENGAH
 
 
KONTAK KAMI
 
 
SITUS TERKAIT