Dikemukakan Mochtar Husein kepada Bambang Adiputranto, selama ini pihaknya telah melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap pemerintah daerah di Jawa Tengah sebagai langkah preventif (pencegahan-red). Upaya itu, terutama ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah. “Agar nantinya, pemda mampu menyuguhkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Mochtar yang kedatangannya di kantor BPK Perwakilan Jateng didampingi Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Jarwadi dan Pengendali Teknis Iwan Prasetya Adhi,

Mochtar mengungkapkan, dari hasil pendampingannya pada seluruh pemda di Jateng, beberapa diantara laporan keuangan pemda dapat dikategorikan telah mendekati kewajaran. Khususnya dalam penyajian asset tetap yang masih menjadi kualifikasi dari opini BPK. Tinggal melakukan sedikit lagi pembenahan-pembenahan kecil yang diupayakan dapat diselesaikan dalam tahun buku 2010. Pembenahan dimaksud misalkan, masih terdapat permasalahan asset-aset tetap yang berasal dari pusat tetapi tidak didukung dengan dokumentasi serta belum diketahui apakah pusat atau pemprov akan menghibahkannya.

Mochtar berharap, laporan keuangan pemda yang telah mencapai posisi demikian, barangkali dapat dipertimbangkan BPK untuk dinaikkan pemberian kualitas opininya. Sehingga, jika semula dari hasil audit BPK belum ada satu pun pemda di Jateng yang memperoleh opini dengan predikat unqualified (WTP-red), maka terhadap audit LKPD tahun 2010 diharapkan ada pemda yang dinilai pantas meraih WTP. “Tentunya, sepanjang tidak diketemukan permasalahan lain yang dapat mempengaruhi kualitas opini BPK,” imbuh Mochtar seraya menyadari, tidak menutup kemungkinan auditor BPK punya pendapat lain yang bisa didiskusikan bersama saat masih dilakukan audit.

Upaya Perwakilan BPKP Jateng mendampingi penyusunan laporan keuangan pemda mendapat apresiasi Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Bambang Adiputranto. Diakui Bambang, sudah ada langkah-langkah kongkrit pemda untuk memperbaiki laporan keuangannya. Bahkan secara langsung dia menunjuk beberapa pemda yang kemajuannya melebihi pemda lain, termasuk kepemimpinan daerahnya. Perkembangan itu menurutnya, telah dia bahas bersama para stafnya.

Selanjutnya seperti dijelaskan Bambang, BPK memiliki tim review yang menjadi quality control pemberian opini hasil audit laporan keuangan. Tim ini melihat dari berbagai permasalahan, baik yang berimplikasi politik maupun hukum. Pihaknya berprinsip, penekanannya ada pada obyektivitas dan fungsi yang ada di dalamnya. Sedang kemudian bagaimana bunyinya nanti, hal itu akan sangat tergantung dari data yang diberikan apakah sesuai termaktub dalam LKPD yang disusun. “Jadi saya kira kita memiliki harapan sama yang menginginkan tidak ada satu proses perubahan transaksi tahun berjalan ini yang menjadi masalah,” ujar Bambang. (Humas Jateng/Hart)